Konflik Pattani Bukan Sekadar Konflik Agama: Pelajaran dari Diplomasi PBNU
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Ahmad Yassin Al-Manshuri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika mendengar konflik di Pattani, Thailand Selatan, kita mungkin langsung mengaitkannya dengan ketegangan antara pemerintah Thailand dan masyarakat Melayu-Muslim. Namun, apakah konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun ini benar-benar hanya persoalan agama?
Menurut saya, melihat konflik Pattani hanya dari sudut pandang agama justru berisiko membuat kita melewatkan persoalan yang lebih mendasar. Identitas keagamaan memang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat, tetapi persoalan pendidikan, ekonomi, keadilan sosial, dan hubungan dengan pemerintah juga perlu diperhatikan.
Pandangan ini menarik jika dikaitkan dengan langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 2005. Ketika itu, KH A. Hasyim Muzadi bersama rombongan PBNU berkunjung ke Thailand untuk memberikan masukan mengenai penyelesaian konflik di wilayah selatan.
Pengalaman tersebut memberikan satu pelajaran penting: menyelesaikan konflik tidak cukup hanya dengan memahami siapa yang bertikai. Kita juga perlu memahami mengapa ketegangan terus berlangsung dan kondisi apa yang membuat perdamaian sulit diwujudkan.
Ketika Konflik Terlalu Mudah Diberi Label Agama
Konflik di Pattani, Yala, dan Narathiwat memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan identitas Melayu, agama Islam, kebijakan negara, dan tuntutan politik masyarakat setempat.
Masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan memiliki bahasa, tradisi, serta pengalaman sejarah yang berbeda dari kelompok masyarakat lainnya di Thailand. Perbedaan tersebut menjadi bagian penting dari identitas mereka.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada perbedaan identitas. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah juga dipengaruhi oleh pengalaman menghadapi kebijakan negara, persoalan keamanan, serta tuntutan untuk memperoleh perlakuan yang adil.
Jika seluruh persoalan tersebut hanya disebut sebagai konflik agama, penyelesaiannya bisa menjadi terlalu sempit. Pemerintah mungkin lebih berfokus pada pengamanan, sementara kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, kesempatan ekonomi, dan pengakuan identitas tidak memperoleh perhatian yang seimbang.
Menurut saya, di sinilah pentingnya memahami konflik secara lebih menyeluruh. Agama dapat menjadi bagian dari identitas kelompok yang terlibat, tetapi tidak berarti agama selalu menjadi satu-satunya penyebab konflik.
Kita perlu membedakan antara identitas masyarakat, tuntutan politik, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dengan begitu, masyarakat secara keseluruhan tidak langsung dipandang sebagai bagian dari ancaman keamanan.
Pelajaran dari Langkah PBNU pada 2005
Pada Maret hingga April 2005, PBNU melakukan kunjungan ke Thailand untuk memberikan masukan mengenai konflik di wilayah selatan. Kunjungan yang dipimpin KH A. Hasyim Muzadi tersebut mencakup pertemuan dengan pejabat pemerintah Thailand serta tokoh-tokoh Muslim di wilayah terdampak.
Menurut saya, pendekatan ini menarik karena membawa pembahasan konflik keluar dari persoalan keamanan semata. Pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial memang tidak otomatis mengakhiri konflik, tetapi ketiganya merupakan bagian dari kondisi yang perlu diperhatikan dalam membangun perdamaian.
Masyarakat yang merasa memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kehidupan ekonomi, dan mendapatkan perlakuan yang adil memiliki ruang yang lebih baik untuk membangun hubungan dengan negara.
Sebaliknya, apabila persoalan sosial terus diabaikan, ketidakpercayaan dapat semakin sulit diatasi. Kebijakan keamanan yang tidak disertai upaya membangun kepercayaan berisiko membuat hubungan pemerintah dan masyarakat semakin jauh.
Meski begitu, kita juga perlu memahami batas peran PBNU. Organisasi keagamaan dapat memberikan masukan, membuka komunikasi, dan mendukung hubungan antarmasyarakat. Namun, perubahan kebijakan tetap membutuhkan keputusan pemerintah dan keterlibatan masyarakat yang terdampak.
Mengapa Keadilan Sosial Penting bagi Perdamaian?
Dalam membicarakan perdamaian, kita sering berfokus pada penghentian kekerasan atau keberhasilan perundingan. Padahal, perdamaian juga berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat setelah ketegangan mereda.
Bayangkan sebuah wilayah yang tidak lagi mengalami bentrokan dalam skala besar, tetapi masyarakatnya masih merasa kesulitan memperoleh pendidikan yang layak, kesempatan ekonomi, atau ruang untuk menyampaikan aspirasi. Situasi semacam itu menunjukkan bahwa berkurangnya kekerasan belum tentu berarti seluruh persoalan telah terselesaikan.
Keadilan sosial menjadi penting karena perdamaian membutuhkan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan negara. Hubungan tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui perintah atau pengamanan, tetapi juga melalui kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks Pattani, pendidikan dapat membantu memperluas kesempatan generasi muda. Pembangunan ekonomi dapat membuka peluang kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, kebijakan yang menghormati identitas budaya dan keagamaan dapat membantu membangun rasa dihargai sebagai bagian dari masyarakat.
Tentu saja, langkah-langkah tersebut perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah tidak bisa menganggap bahwa kebijakan yang berhasil di satu wilayah pasti akan berhasil dengan cara yang sama di wilayah lain.
Masyarakat Pattani sendiri harus memiliki ruang untuk menjelaskan persoalan yang mereka hadapi dan menyampaikan harapan mereka terhadap masa depan.
Diplomasi Tidak Harus Selalu Berasal dari Pemerintah
Pengalaman PBNU juga menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak hanya berlangsung melalui pertemuan antarpresiden, kementerian luar negeri, atau diplomat resmi.
Organisasi masyarakat dan tokoh agama dapat mengambil peran melalui hubungan sosial, pertukaran pengetahuan, pendidikan, serta dialog dengan komunitas yang memiliki pengalaman dan identitas serupa.
Dalam kasus Pattani, kedekatan tradisi keagamaan antara sebagian masyarakat Melayu-Muslim dan warga Nahdlatul Ulama dapat menjadi salah satu pintu untuk membangun komunikasi. Namun, kedekatan tersebut sebaiknya dipahami sebagai modal untuk berdialog, bukan sebagai jaminan bahwa kedua pihak memiliki pandangan yang sama.
Hal ini penting karena diplomasi masyarakat memiliki keterbatasan. PBNU tidak dapat menggantikan pemerintah Thailand dalam menentukan kebijakan, sebagaimana pemerintah Indonesia tidak dapat menetapkan masa depan politik Thailand Selatan.
Peran organisasi keagamaan akan lebih berarti apabila dilakukan melalui komunikasi yang menghormati kedaulatan negara dan mendengarkan kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan demikian, diplomasi tidak hanya menjadi upaya mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pengalaman, membangun kepercayaan, dan memperluas pemahaman mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Perdamaian Tidak Bisa Dibangun dari Satu Pendekatan
Proses dialog antara pemerintah Thailand dan kelompok Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) yang dimulai pada 2013 dengan fasilitasi Malaysia menunjukkan bahwa penyelesaian konflik juga membutuhkan proses politik.
Dialog semacam ini penting karena persoalan yang berkaitan dengan tuntutan politik dan hubungan antara negara dengan kelompok yang berkonflik tidak dapat diselesaikan hanya melalui program sosial atau pendekatan keagamaan.
Di sisi lain, proses politik juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang hidup di wilayah terdampak konflik. Kesepakatan di tingkat elite akan sulit menghasilkan perdamaian yang bertahan lama apabila kebutuhan masyarakat tidak ikut dipertimbangkan.
Karena itu, menurut saya, ada tiga hal yang perlu berjalan bersama dalam upaya perdamaian di Pattani.
Pertama, dialog politik untuk membahas persoalan dan tuntutan yang belum terselesaikan. Kedua, kebijakan sosial dan ekonomi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Ketiga, keterlibatan tokoh masyarakat dan organisasi sipil untuk membantu membangun komunikasi serta kepercayaan.
Ketiganya tidak dapat saling menggantikan. Dialog politik tanpa perhatian terhadap kehidupan masyarakat berisiko kehilangan dukungan, sedangkan program sosial tanpa penyelesaian persoalan politik mungkin tidak cukup untuk mengatasi akar ketegangan.
Penutup
Konflik Pattani mengingatkan kita bahwa persoalan yang terlihat berkaitan dengan identitas agama dapat memiliki akar yang jauh lebih kompleks. Sejarah, kebijakan negara, pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial perlu dipahami secara bersamaan agar penyelesaian konflik tidak berhenti pada penanganan gejala.
Langkah PBNU pada 2005 memberikan pelajaran mengenai pentingnya melihat persoalan tersebut secara menyeluruh. Masukan mengenai pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial menunjukkan bahwa upaya perdamaian perlu memperhatikan kehidupan masyarakat, bukan hanya situasi keamanan.
Namun, diplomasi keagamaan bukan jawaban tunggal. Perannya perlu berjalan bersama proses politik, kebijakan yang adil, dan keterlibatan masyarakat Pattani dalam menentukan masa depan mereka.
Pada akhirnya, perdamaian tidak cukup diukur dari seberapa lama senjata berhenti digunakan. Perdamaian juga perlu dilihat dari apakah masyarakat dapat hidup dengan aman, memperoleh kesempatan yang adil, mempertahankan identitasnya, dan menyampaikan aspirasi tanpa takut terhadap kekerasan.