Masa Depan Privasi: AI, Jejak Digital, dan Kendali atas Data Pribadi

Akademisi dan praktisi di bidang Sustainability, Strategic Management, Digital Transformation, dan Regulatory Reform. Managing Director Temu Ide Inovasi.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Al Taqdir Badari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pernahkah Anda diminta menyerahkan KTP saat memasuki gedung perkantoran? Identitas dicatat, terkadang difoto, lalu petugas menanyakan siapa yang hendak ditemui.
Kita biasanya mengikuti prosedur tersebut agar bisa segera masuk. Setelah urusan selesai, siapa yang menyimpan informasi itu dan berapa lama data kita disimpan mungkin tidak pernah terpikirkan.
Pengalaman serupa semakin sering kita jumpai. Mengikuti tes tertentu bisa memerlukan swafoto untuk verifikasi identitas. Membeli kopi melalui aplikasi membutuhkan nomor telepon, sementara memesan tiket pesawat mengharuskan kita mengisi identitas dan rincian perjalanan. Di balik kemudahan layanan tersebut, semakin banyak informasi tentang diri kita yang tersimpan dalam sistem digital.
Bayangkan jika berbagai catatan itu dapat dihubungkan. Seseorang mungkin bisa mengetahui gedung yang kita kunjungi, kapan kita datang, siapa yang hendak ditemui, kopi yang biasa dipesan, hingga perjalanan yang kita lakukan. Jika ditambah catatan transaksi dari sumber lain, gambaran tentang kebiasaan dan aktivitas kita bisa semakin lengkap.
Kekhawatiran tersebut terasa dekat setelah muncul sejumlah insiden pada akhir Oktober dan awal November 2026. Fore Coffee mengonfirmasi akses tanpa izin terhadap platform pengelolaan data pelanggan yang berpotensi berdampak pada sekitar 5,7 juta akun. Data yang terdampak bervariasi, termasuk informasi kontak dan riwayat pembelian. Perusahaan menyatakan informasi pembayaran dan foto KTP tidak terdampak.
Beberapa hari kemudian, Singapore Airlines mengungkap sekitar 46.000 data pemesanan penerbangan telah diakses tanpa izin melalui platform Amadeus, mitra teknologi yang mendukung proses reservasi. Sistem internal maskapai dinyatakan tidak dibobol, tetapi informasi pelanggan yang diproses mitranya tetap terdampak.
Pada periode yang sama, publik juga dihadapkan pada kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara dan pihak lainnya. Peristiwa ini berbeda dari kebocoran data pelanggan, tetapi sama-sama mengangkat persoalan tentang siapa yang dapat mengakses informasi pribadi dan bagaimana kewenangan tersebut diawasi.
Risikonya tidak selalu berhenti pada informasi yang tersebar. Nama, nomor telepon, dan riwayat transaksi dapat dimanfaatkan untuk menyusun penipuan yang lebih meyakinkan. Pesan dari seseorang yang mengetahui detail perjalanan atau pembelian kita tentu bisa tampak lebih dapat dipercaya daripada pesan acak dari nomor tidak dikenal.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menambah persoalan baru. Teknologi kini mampu mengolah jejak digital dari berbagai sumber untuk memperkirakan kebiasaan, preferensi, bahkan karakteristik pribadi seseorang. Informasi yang tidak pernah kita ungkapkan secara langsung pun berpotensi disimpulkan dari data yang tersedia.
Privasi dan Jejak yang Kita Tinggalkan
Jauh sebelum AI menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, Whitfield Diffie dan Susan Landau dalam buku Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption (MIT Press, 2007) telah membahas bagaimana perkembangan teknologi memungkinkan aktivitas manusia direkam, dikumpulkan, dan digunakan untuk menggambarkan kehidupan seseorang secara rinci.
Dalam buku tersebut, keduanya menjelaskan bagaimana aktivitas manusia meninggalkan catatan elektronik. Kamera merekam kunjungan ke gedung, transaksi mencatat barang yang dibeli, dan sistem komunikasi menyimpan jejak hubungan antarmanusia. Jika dikumpulkan, informasi tersebut dapat menggambarkan kehidupan seseorang secara jauh lebih rinci.
Meskipun buku tersebut diterbitkan pada tahun 2007, namun pemikirannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bahkan, perkembangan teknologi membuat persoalannya semakin kompleks.
Dahulu, berbagai catatan mungkin tersebar dalam sistem yang berbeda dan membutuhkan upaya besar untuk dihubungkan. Kini, integrasi aplikasi dan kemampuan pengolahan data memungkinkan organisasi menggabungkan informasi dengan lebih cepat.
Tentu ada manfaatnya. Riwayat transaksi membantu pelanggan menemukan pembelian sebelumnya. Data perjalanan memudahkan layanan transportasi, sementara pertukaran informasi antarlembaga dapat mempercepat pelayanan publik.
Namun, manfaat tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk membatasi penggunaan data.
Dalam pandangan Diffie dan Landau, privasi berkaitan dengan kemampuan seseorang mengendalikan informasi mengenai dirinya. Kita mungkin bersedia memberikan identitas untuk memasuki gedung, tetapi persetujuan itu tidak dengan sendirinya berarti informasi tersebut boleh digunakan untuk tujuan lain.
Persoalan yang sama berlaku pada transaksi digital. Data yang diberikan untuk membeli secangkir kopi semestinya dikelola sesuai kebutuhan layanan dan tujuan yang telah dijelaskan kepada pelanggan.
Batas ini menjadi penting ketika semakin banyak organisasi saling bertukar informasi. Orang yang menggunakan sebuah layanan belum tentu mengenal seluruh perusahaan teknologi yang terlibat di belakangnya, sebagaimana terlihat dalam kasus Singapore Airlines dan Amadeus.
Ketika AI Membentuk Gambaran tentang Kita
Ancaman terhadap privasi kini berkembang melampaui pencurian data dan penyadapan komunikasi.
AI dapat menemukan pola dari kumpulan informasi yang sebelumnya tampak tidak berkaitan. Riwayat lokasi, waktu transaksi, aktivitas digital, dan kebiasaan penggunaan layanan dapat dianalisis untuk memperkirakan perilaku seseorang.
Misalnya, catatan kunjungan dan transaksi yang berulang dapat digunakan untuk memperkirakan rutinitas harian. Informasi belanja dapat membantu mengenali preferensi konsumen. Ketika berbagai sumber digabungkan, hasil analisisnya bisa lebih rinci daripada informasi yang secara sadar pernah diberikan pengguna.
Kemampuan tersebut memang memiliki manfaat. Layanan dapat dibuat lebih personal, penipuan lebih mudah dideteksi, dan keputusan tertentu dapat didukung analisis data yang lebih baik.
Tetapi hasil analisis AI tidak selalu benar. Informasi yang tidak lengkap atau mengandung bias dapat menghasilkan kesimpulan keliru mengenai seseorang.
Risikonya menjadi lebih serius apabila hasil tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan layanan, menilai seseorang, atau mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Seseorang bisa menghadapi konsekuensi dari profil yang bahkan tidak ia ketahui pernah dibuat.
Pada Oktober 2026, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menerbitkan laporan Enhancing User Control and Privacy Protections in the Context of AI. Laporan ini membahas tantangan menjaga kendali pengguna atas data pribadi, termasuk informasi yang dimasukkan ke layanan AI generatif, data yang diperoleh dari internet, serta kesulitan penghapusan informasi dalam kondisi tertentu.
Tantangan baru juga muncul melalui perkembangan AI agent, yaitu sistem yang dapat menjalankan tugas atas nama pengguna.
Untuk mengatur perjalanan, misalnya, sebuah AI agent mungkin memerlukan akses ke email, kalender, informasi pemesanan, dan preferensi pribadi. Kemampuan ini memudahkan pekerjaan, tetapi akses yang diberikan juga harus memiliki batas yang jelas.
Pengguna perlu mengetahui informasi apa yang digunakan, untuk tujuan apa, dan apakah data tersebut diteruskan kepada layanan lain. Kemudahan tidak seharusnya mengharuskan seseorang menyerahkan kendali atas seluruh informasi pribadinya.
Menjaga Privasi Ketika Data Semakin Terhubung
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Aturan ini memberikan hak kepada individu atas pemrosesan data pribadinya serta mengatur tanggung jawab pihak yang mengelola data.
Salah satu ketentuan yang relevan dengan perkembangan AI adalah hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang sepenuhnya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemrofilan, apabila menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan terhadap seseorang.
Indonesia juga telah mengambil langkah dalam tata kelola data nasional. Pada 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Kebijakan ini memperkuat upaya standardisasi, keterpaduan, dan pertukaran data pemerintah untuk mendukung layanan publik serta perumusan kebijakan.
Keterhubungan data memiliki manfaat besar. Masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan informasi yang sama, sedangkan pemerintah dapat menggunakan data yang lebih konsisten untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Namun, data yang terhubung juga membutuhkan pengaturan akses dan tanggung jawab yang jelas. Integrasi tidak berarti setiap sistem atau petugas boleh menggunakan seluruh informasi yang tersedia. Pertukaran data harus tetap mengikuti tujuan, kewenangan, dan ketentuan perlindungan yang berlaku.
Bagi organisasi, keputusan mengenai privasi sebenarnya dimulai jauh sebelum aplikasi diluncurkan.
Saat merencanakan layanan digital, organisasi menentukan informasi yang perlu dikumpulkan, aplikasi yang akan dihubungkan, serta penyedia teknologi yang akan dilibatkan. Keputusan tersebut akan memengaruhi siapa yang dapat mengakses data dan seberapa jauh informasi dapat digunakan.
Dalam perencanaan strategis teknologi informasi dan enterprise architecture, hubungan antara proses layanan, aplikasi, data, dan teknologi perlu dipetakan secara menyeluruh. Dengan pemahaman tersebut, organisasi dapat mengurangi pengumpulan data yang tidak diperlukan, membatasi akses, serta menetapkan tanggung jawab ketika informasi diproses oleh pihak lain.
Perlindungan privasi tidak selesai hanya dengan memasang sistem keamanan yang kuat. Data yang tersimpan dengan aman tetap dapat digunakan secara berlebihan jika organisasi tidak menetapkan batas pemrosesannya.
Karena itu, ukuran keberhasilan transformasi digital sepatutnya mencakup kemampuan organisasi melindungi hak pengguna. Layanan yang cepat dan saling terhubung memang penting, tetapi pengguna juga membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana informasi pribadinya dikelola.
Perkembangan AI akan terus memperluas kemampuan teknologi memahami pola kehidupan manusia. Kita akan memperoleh banyak kemudahan, tetapi semakin bergantung pula pada keputusan pihak yang merancang dan mengelola sistem tersebut.
Masa depan privasi tidak cukup dijaga dengan mencegah data bocor. Kita juga perlu memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak digunakan melampaui tujuan dan kewenangan yang semestinya.
Oleh karena itu, kemajuan teknologi seharusnya memberi manusia lebih banyak kendali atas kehidupannya, termasuk hak untuk menentukan informasi apa yang ingin ia bagikan dan apa yang tetap menjadi urusan pribadinya.
