Inklusi Keuangan Meningkat, Tetapi Siapa yang Siap Mengelola Dananya? Kritik atas Angka Semata di RI
Tulisan dari Alfiyah Yasmin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarInklusi keuangan kini semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Coba ingat berapa kali minggu ini Anda melakukan transaksi ekonomi digital tanpa menyentuh uang tunai. Kopi pagi lewat pindai kode QR, tiket kereta dari aplikasi, hingga belanja daring dengan tombol "bayar nanti" yang muncul sebelum sempat berpikir dua kali. Dari satu layar ponsel, orang kini bisa membuka rekening, memindahkan dana, sampai mengajukan pinjaman dalam hitungan menit.
Itu kemajuan yang nyata. Namun ada pertanyaan yang jarang ikut dibahas. Ketika semua pintu layanan keuangan sudah terbuka, apakah orang yang melewatinya benar-benar paham apa yang sedang mereka setujui?
Inklusi Keuangan: Angka yang Layak Dirayakan
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen, naik dari 66,64 dan 92,74 persen pada 2025, serta sudah melampaui target RPJMN untuk 2029. Di sisi pembayaran, Bank Indonesia mencatat 18,09 miliar transaksi digital pada kuartal III-2026, dengan QRIS dipakai 70,6 juta pengguna dan 49,4 juta merchant.
Manfaatnya terasa. Pedagang kecil bisa menerima pembayaran nontunai, dan orang yang jauh dari kantor cabang bisa menyimpan uang secara formal. Secara global, Bank Dunia mencatat kepemilikan akun naik dari 51 persen pada 2011 menjadi 79 persen pada 2024.
Jadi pertanyaannya bukan apakah inklusi keuangan itu baik. Pertanyaannya, apakah angka-angka tadi sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa masyarakat menjadi lebih berdaya.
Dua Angka, Dua Cerita
Bandingkan 93,61 dengan 69,57. Selisihnya sekitar 24 poin, artinya orang memakai produk keuangan lebih cepat daripada kecakapan mereka menggunakannya. Dengan adil kita perlu mencatat bahwa tahun lalu selisihnya sekitar 26 poin, jadi jaraknya menyempit.
Perlu dipahami juga apa yang diukur. Indeks literasi keuangan SNLIK mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sedangkan indeks inklusi dihitung dari penggunaan produk dan layanan. Satu angka bertanya "apakah Anda memakai", yang lain bertanya "apakah Anda cakap". Keduanya tidak bisa dipertukarkan.
Ada catatan lain agar kita tidak salah membaca tren. Pada 2025, SNLIK menyajikan dua metode: metode keberlanjutan dengan inklusi 80,51 persen (dari 75,02 persen pada 2024) dan metode cakupan DNKI dengan inklusi 92,74 persen. Pada 2026, sampelnya diperluas menjadi 75.000 responden, dari 10.800 pada dua survei sebelumnya. Lompatan inklusi dari kisaran 75 ke 90-an persen lebih mencerminkan perubahan cakupan pengukuran daripada perubahan perilaku dalam setahun.
Rata-rata nasional juga menyembunyikan kelompok yang tertinggal. Literasi di perdesaan 64,42 persen, sedangkan di perkotaan 72,54 persen. Kelompok yang belum atau tidak bekerja punya literasi 53,89 persen, tetapi inklusinya 89,59 persen. Pada remaja 15–17 tahun, literasinya 56,04 persen, padahal inklusinya sudah 89,13 persen. Mereka sudah masuk ke sistem keuangan, tetapi belum tentu dibekali untuk berjalan di dalamnya.
Ketika Pintu Terbuka Lebih Cepat dari Kesiapan
Pertumbuhan layanan kredit digital menunjukkan ketimpangan ini. Per Maret 2026, kredit paylater di perbankan tumbuh 24,20 persen menjadi Rp28,3 triliun, sedangkan di perusahaan pembiayaan tumbuh 55,85 persen menjadi Rp12,81 triliun dengan NPF gross 2,51 persen. Angka kredit macetnya belum mengkhawatirkan. Namun kecepatan pertumbuhannya menunjukkan betapa mudahnya orang mulai berutang.
Pinjaman daring memberi sinyal yang lebih jelas. Outstanding pindar mencapai Rp106,48 triliun per September 2026, dengan TWP90 di 5,36 persen, melewati batas aman 5 persen dan naik dari 2,82 persen setahun sebelumnya. OJK sendiri menyebut pergerakan TWP90 dipengaruhi kemampuan bayar peminjam. Pada Juli 2026, kelompok usia 19–34 tahun menyumbang 48,22 persen dari total pembiayaan bermasalah pindar.
Saya tidak menyimpulkan bahwa semua pinjaman itu konsumtif. Sebagian besar pindar juga untuk usaha, dan pada November 2025 penyelenggara dengan TWP90 tinggi didominasi segmen produktif. Teknologi keuangan pun bukan tersangka. Yang perlu ditanyakan adalah kesiapan penggunanya.
Penelitian akademik di kalangan mahasiswa mengingatkan agar kita tidak menyederhanakan. Satu studi 2026 menemukan kemudahan akses berkaitan dengan intensitas penggunaan PayLater, sedangkan literasi keuangan tidak terbukti berpengaruh signifikan. Studi lain di Jember menemukan literasi, kontrol diri, dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan memakai PayLater, sambil mencatat bahwa temuan penelitian terdahulu tidak konsisten. Sampelnya mahasiswa, jadi tidak bisa digeneralisasi ke seluruh masyarakat. Tetapi polanya masuk akal. Tahu saja tidak cukup, karena kemampuan menahan diri dan membaca kemampuan bayar sendiri sama pentingnya.
Kritik untuk Cara Kita Mengukur Keberhasilan
Dalam ilmu manajemen keuangan, mengelola uang berarti memastikan arus kas masuk dan keluar seimbang, ada cadangan untuk keadaan darurat, dan kewajiban terpenuhi tepat waktu. Rekening dan aplikasi hanyalah alatnya. Seseorang bisa punya lima aplikasi dompet digital dan tiga paylater, tetapi gajinya habis sebelum tanggal tua dan cicilannya menumpuk. Di atas kertas ia terhitung inklusif. Dalam kenyataan ia rentan.
Di sinilah masalah pendekatan angka semata. Ukuran seperti jumlah rekening, pengguna aplikasi, dan nilai pembiayaan menjawab "seberapa luas jangkauannya". Ukuran itu tidak menjawab "seberapa sehat hasilnya". Bahkan angka literasi yang naik pun bisa menenangkan terlalu cepat, karena indeks rata-rata tidak memperlihatkan siapa yang paling mudah terjerat.
Seperti Apa Ukuran yang Lebih Jujur
Ini beberapa usulan saya.
Pertama, lengkapi indikator akses dengan indikator kesehatan keuangan. Misalnya proporsi penghasilan yang habis untuk cicilan, kepemilikan dana darurat, dan ketepatan pembayaran kewajiban, terutama pada kelompok muda dan berpenghasilan rendah.
Kedua, pindahkan edukasi ke titik keputusan. Pelatihan literasi di aula jarang diingat saat seseorang menekan tombol cicil. Total biaya, bunga, dan simulasi kewajiban per bulan sebaiknya tampil jelas sebelum persetujuan, bukan tersembunyi di syarat dan ketentuan.
Ketiga, bagi tanggung jawab dengan penyedia layanan. Menurut OJK, penyelenggara pindar didorong menyalurkan dana secara selektif dan memperkuat manajemen risiko. Arah itu tepat. Kemudahan memberi pinjaman semestinya diimbangi kewajiban menilai apakah peminjam sanggup membayar.
Keempat, beri perhatian lebih pada kelompok yang inklusinya tinggi tetapi literasinya tertinggal, yaitu remaja, warga perdesaan, dan mereka yang belum bekerja.
Penutup
Membuka pintu lebar-lebar memang pekerjaan penting. Tetapi pintu yang terbuka belum menjamin orang di dalamnya selamat sampai tujuan. Jika ukuran keberhasilan kita berhenti pada berapa banyak yang sudah masuk, kita bisa merasa menang padahal sebagian dari mereka baru saja tersesat.
Pertanyaan yang lebih jujur bukan "berapa banyak orang yang kini punya akses", melainkan "berapa banyak yang hidup keuangannya benar-benar membaik karena akses itu".