Struk Warteg, Pajak, dan Janji yang Tak Kunjung Ditepati
Mahasiswi aktif prodi Akuntansi Perpajakan di Universitas Pamulang
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Alya Putri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTangan Pak Rudi gemetar saat merogoh dompet. Di warteg kecil dekat stasiun, ia memesan nasi tempe tahu, menu yang sama selama sebulan terakhir. Di ujung struk belanja itu, ada tulisan kecil: PPN 11%.
"Katanya buat jalan, buat pendidikan," gumamnya lirih.
Tapi tiap pagi, ia tetap harus melompat menghindari lubang di jalan. Anaknya masih antre panjang di puskesmas. Dan di kelasnya yang pengap, papan tulis sudah pecah separuh.
Pak Rudi bukan koruptor, bukan konglomerat. Ia tukang ojek daring. Penghasilannya pas-pasan, tapi ia tetap membayar pajak dari PPN sabun mandi, bensin, sampai makanan.
"Bayar pajak itu kewajiban," katanya. Tapi apa iya hanya rakyat kecil yang wajib? Mengapa yang kelihatan patuh justru mereka yang tak bisa menghindar?
Di sisi lain kota, gedung-gedung menjulang megah. Di baliknya, beberapa nama besar disebut dalam laporan penggelapan pajak. Tapi kita tahu bagaimana akhirnya: diskon, pengampunan, atau hanya headline berita.
“Pajak semestinya bukan beban, tapi bentuk kepercayaan. Tapi kalau kepercayaan dikhianati, bagaimana rakyat bisa terus percaya?”
Kisah Pak Rudi adalah potret kita semua. Kita tidak menolak bayar pajak. Yang kita tolak adalah ketidakadilan: ketika rakyat disuruh patuh, tapi negara lupa memberi hak.
Kita tidak ingin berhenti membayar. Kita hanya ingin mulai merasa.
Suatu hari nanti, mungkin Pak Rudi membaca struk makan siangnya dan tersenyum.
Karena jalan di depannya halus. Anaknya tak perlu mengantre obat.
Dan ia merasa: “pajak saya pulang ke saya.”
Sampai hari itu tiba, mari kita tetap bersuara.
#CeritaPajak #OpiniPublik #KeadilanFiskal #NegaraHadir #PajakUntukSiapa