Mengapa Perencanaan SDM Semakin Penting di Era AI dan PHK?

Sumber: Zach M/Unsplash

Perencanaan SDM kini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi perusahaan di Indonesia. Tim HR menyusun rencana efisiensi sambil menjawab pertanyaan karyawan: apakah AI akan mengambil pekerjaan saya? Di perusahaan lain, lowongan menumpuk karena kandidat yang cocok tidak ketemu. PHK, adopsi AI, dan kesenjangan keterampilan (skill gap) sering dibahas terpisah, padahal ketiganya bertemu di perencanaan SDM.

Perencanaan SDM Dimulai dari Data PHK yang Diperdebatkan

Kemnaker mencatat 63.789 pekerja kena PHK pada Januari hingga September 2026, berdasarkan laporan pekerja ke sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jawa Barat mencatat 13.044 pekerja, disusul Banten dengan 7.733.

Angka itu belum menggambarkan seluruh PHK. Kemnaker mengakui datanya kemungkinan belum mencakup semua pekerja ter-PHK, karena hanya pekerja yang mengajukan klaim JKP yang masuk hitungan. Apindo, dengan data BPJS Ketenagakerjaan, menyebut 126.000 pekerja menjadi nonaktif akibat PHK hingga Mei 2026. Kemnaker, BPJS, dan Apindo mengukur hal yang berbeda, sehingga belum ada yang bisa memastikan siapa yang kehilangan pekerjaan, di sektor apa, dan dengan keterampilan apa. Perencana SDM di perusahaan maupun di pemerintah bekerja dengan peta yang bolong.

Sejauh data yang terlihat, tekanan biaya dan permintaan di industri padat karya lebih sering memicu PHK daripada AI. PMI Manufaktur Indonesia tercatat 46,9, di zona kontraksi. Pengaruh AI berjalan lebih pelan dan lebih sulit dilihat.

AI Menekan Lowongan Pemula

Dampak AI paling terasa pada lowongan yang tidak pernah dibuka. Otomasi paling mudah masuk ke pekerjaan pemula seperti input data dan layanan pelanggan dasar. Seorang pengamat yang dikutip Bisnis.com memperkirakan AI dapat menekan peluang kerja level pemula di Indonesia hingga 20%, dibanding sekitar 13% di sejumlah negara lain. Itu proyeksi, bukan hasil pengukuran.

Pasar kerja anak muda sudah ketat. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 sampai 24 tahun sebesar 16,36 persen pada Februari 2026, jauh di atas kelompok usia lain. TPT lulusan SMK sebesar 7,74 persen, tertinggi di antara semua jenjang pendidikan. Porsi lulusan Diploma IV sampai S3 dalam jumlah penganggur naik menjadi 14,31 persen pada Mei 2026, sekitar 1,03 juta orang. Kenaikannya tipis dan jumlah absolutnya stabil, tetapi ijazah sarjana belum menjamin cocok dengan kebutuhan industri.

Skill Gap: Pekerjanya Ada, Keterampilannya Belum Cocok

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyebut tantangan ketenagakerjaan mencakup kualitas dan kesesuaian keterampilan, selain jumlah. Pada Mei 2026 ada 7,22 juta penganggur. Pada saat yang sama, Menaker Yassierli menyebut sekitar 69 persen pimpinan perusahaan memilih kandidat yang menguasai AI, dengan kemampuan antarmanusia tetap menjadi faktor penting.

Pekerja muda sudah bergerak lebih dulu. Survei Deloitte 2026 menemukan 87% Gen Z dan 88% milenial Indonesia memakai AI dalam pekerjaan sehari-hari. Microsoft Work Trend Index 2026 mencatat 33 persen pekerja Indonesia masuk kategori pengguna AI tingkat lanjut, lebih dari dua kali rata-rata global sebesar 16 persen.

Hambatannya ada di perusahaan. Gen Z Indonesia dalam survei Deloitte menyebut kurangnya pelatihan yang efektif sebagai tantangan utama, dan aturan kepatuhan perusahaan ikut membatasi pemakaian AI. PwC mencatat 69% pekerja Indonesia memakai AI untuk pekerjaan dalam setahun terakhir, di atas rata-rata global 54%, tetapi kesenjangan keterampilan antargenerasi masih ada. Pekerja belajar sendiri sementara perusahaan belum menyiapkan sistem pelatihan. Secara global, 63% pemberi kerja menyebut skill gap sebagai hambatan terbesar transformasi bisnis, menurut WEF Future of Jobs Report 2025.

Lima Langkah Perencanaan SDM di Era AI

Perusahaan yang merekrut saat butuh mendadak dan memangkas saat bisnis tertekan menanggung biaya pesangon dan pengetahuan yang hilang, lalu menghadapi semangat kerja yang turun di antara karyawan yang tersisa. Perencanaan SDM mengganti pola itu dengan lima langkah.

1. Petakan keterampilan. Daftar keterampilan yang dimiliki karyawan hari ini, yang perusahaan butuhkan dua sampai tiga tahun lagi, dan selisihnya. Keputusan PHK atau rekrutmen tanpa peta ini bergantung pada firasat.

2. Pecah pekerjaan menjadi tugas. AI mengotomasi sebagian tugas dalam satu pekerjaan. Analisis per tugas menunjukkan peran mana yang bisa didesain ulang dan peran mana yang kehilangan fungsinya.

3. Latih ulang sebelum memutus. Memindahkan karyawan ke peran yang membutuhkan keterampilan terkait sering lebih murah daripada membayar pesangon lalu merekrut orang baru. Survei WEF menunjukkan 85% pemberi kerja global memprioritaskan peningkatan keterampilan karyawan yang ada dalam lima tahun ke depan. Perusahaan di Indonesia perlu menerjemahkan niat itu ke anggaran dan program.

4. Pertahankan jalur pemula. Perusahaan yang mengotomasi semua tugas junior kehilangan sumber talenta senior lima tahun lagi. Magang, program trainee, dan peran pemula dengan ruang belajar menutup celah itu.

5. Rencanakan PHK yang tidak terhindarkan. Komunikasi yang jelas, pesangon sesuai ketentuan, bantuan mengakses JKP, dan dukungan transisi karier menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan karyawan yang bertahan.

Peran Pemerintah dan Ekosistem

Perusahaan tidak bisa menanggung perencanaan SDM sendirian. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu menyamakan data PHK. Kemnaker sudah membuka peluang sinkronisasi dengan Apindo, BPJS Ketenagakerjaan, dan serikat pekerja. Kebijakan pelatihan baru tepat sasaran setelah data menunjukkan siapa yang membutuhkannya. Kemnaker juga menggelar job fair bertema AI untuk mendorong penguasaan keterampilan ini. Survei ManpowerGroup di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah menemukan perusahaan bersedia membayar premi untuk literasi AI dan kemampuan berkomunikasi serta bekerja sama.

Penutup

PHK, AI, dan skill gap menuntut pekerjaan rumah yang sama dari perusahaan: tahu siapa pekerjanya, apa yang mereka butuhkan dua tahun lagi, dan bagaimana mengisi selisihnya. Risikonya terlihat di angka. TPT anak muda mencapai 16,36 persen, dan 87,74 juta pekerja berada di sektor informal pada Februari 2026. Perusahaan yang mulai merencanakan sekarang masih punya waktu memindahkan karyawan ke peran baru. Perusahaan yang menunggu krisis akan membayar pesangon.

Yang saya ubah: menghapus kontras “bukan X, melainkan Y” (termasuk di dua subjudul), pertanyaan retoris, tanda pisah, daftar tiga butir, dan kalimat penutup paragraf yang terdengar seperti kutipan. Sebagian besar kalimat pasif saya ubah menjadi aktif dengan subjek yang jelas. Data tidak berubah, dengan dua penyesuaian: angka penganggur Mei 2026 (7,22 juta) menggantikan frasa “jutaan penganggur”, dan angka pekerja informal (87,74 juta, Februari 2026) masuk ke penutup. Seperti catatan sebelumnya, angka PHK Kemnaker bersifat dinamis, jadi cek versi terbaru sebelum naik.