Rokok Masih Ada, Vape Dilarang: Mengapa Singapura Memilih Aturan yang Berbeda?

Ilustrasi area merokok dan tanda larangan vape di ruang publik by ai

Ketika berbicara tentang Singapura, salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana negara tersebut mengatur kebiasaan merokok masyarakatnya. Rokok masih dijual secara legal, tetapi penjualannya dibatasi oleh sejumlah ketentuan. Masyarakat juga tidak bisa merokok di sembarang tempat. Sementara itu, vape atau rokok elektronik justru dilarang, mulai dari impor, penjualan, hingga kepemilikan dan penggunaannya.

Perbedaan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan menarik: mengapa rokok masih diperbolehkan dengan berbagai pembatasan, sedangkan vape dilarang secara lebih menyeluruh?

Menurut saya, kebijakan Singapura layak dibahas karena menunjukkan bahwa pengendalian produk yang berisiko bagi kesehatan tidak selalu dilakukan melalui pendekatan yang sama. Di balik perbedaan tersebut, terdapat pertimbangan mengenai kesehatan masyarakat, pengawasan produk, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya.

Rokok Masih Dijual, tetapi Tidak Bebas

Di Singapura, rokok bukan produk yang dilarang sepenuhnya. Masyarakat tetap dapat membeli rokok secara legal selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Salah satu aturan pentingnya adalah batas usia minimum 21 tahun untuk membeli produk tembakau. Ketentuan ini bertujuan membatasi akses anak muda terhadap rokok. Selain itu, penjualan produk tembakau juga berada di bawah pengawasan pemerintah melalui sistem perizinan dan berbagai ketentuan lainnya.

Namun, membeli rokok secara legal bukan berarti seseorang bebas merokok di mana saja.

Pemerintah Singapura menetapkan larangan merokok di banyak tempat umum, seperti halte bus, sejumlah fasilitas transportasi, kawasan pendidikan, serta berbagai fasilitas rekreasi. Di sisi lain, terdapat tempat tertentu yang memperbolehkan aktivitas merokok, termasuk area merokok yang telah ditetapkan atau disetujui sesuai ketentuan.

Artinya, masyarakat harus memperhatikan lokasi sebelum menyalakan rokok. Merokok di tempat yang dilarang dapat dikenai sanksi hukum.

Kebijakan ini menarik karena pemerintah tidak menghapus seluruh akses terhadap rokok, tetapi mengatur siapa yang boleh membelinya dan di mana produk tersebut boleh digunakan. Salah satu tujuannya adalah mengurangi paparan asap rokok terhadap orang lain, terutama mereka yang tidak merokok.

Menurut saya, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan seseorang tetap memiliki batas ketika aktivitasnya berpotensi memengaruhi orang lain. Seseorang mungkin memilih untuk merokok, tetapi orang di sekitarnya tidak seharusnya dipaksa ikut menghirup asap rokok di ruang publik.

Meski demikian, aturan yang ketat juga membutuhkan pengawasan dan kepatuhan masyarakat. Tanpa keduanya, larangan merokok di tempat umum hanya akan menjadi ketentuan tertulis yang tidak memberikan perlindungan secara maksimal.

Mengapa Vape Justru Dilarang?

Jika rokok masih dapat dijual dengan pembatasan, vape memiliki status hukum yang berbeda di Singapura.

Pemerintah Singapura telah melarang impor, penjualan, pembelian, kepemilikan, dan penggunaan vape. Larangan terhadap pembelian, kepemilikan, dan penggunaan produk tersebut telah berlaku sejak 2018, kemudian diperkuat melalui kebijakan pengendalian yang lebih luas.

Pada 1 Mei 2026, Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act 1993 berganti nama menjadi Tobacco and Vaporisers Control Act 1993. Perubahan ini disertai penguatan kewenangan penegakan hukum terhadap vape dan produk terlarang lainnya.

Pemerintah Singapura juga memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi etomidate, zat psikoaktif yang dapat menimbulkan risiko kesehatan serius. Karena itu, pengendalian vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan merokok, tetapi juga dengan peredaran produk terlarang dan penyalahgunaan zat.

Berdasarkan aturan yang diperkuat tersebut, pelanggaran terkait pembelian, kepemilikan, atau penggunaan vape dapat dikenai denda hingga SGD 10.000. Sanksi untuk pelanggaran impor, penjualan, dan distribusi memiliki ketentuan yang berbeda dan dapat jauh lebih berat.

Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintah Singapura terhadap vape bukan sekadar membatasi tempat penggunaannya. Produk tersebut dilarang sejak dari peredaran hingga kepemilikannya.

Namun, menurut saya, penting untuk membedakan alasan pemerintah menerapkan suatu kebijakan dengan kesimpulan ilmiah mengenai risiko kesehatan suatu produk. Rokok konvensional dan vape memiliki risiko masing-masing. Keduanya tidak seharusnya dianggap aman hanya karena perbedaan bentuk atau cara penggunaannya.

Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa pemerintah memilih pendekatan hukum yang berbeda terhadap kedua produk tersebut. Jawabannya berkaitan dengan pertimbangan kesehatan, karakteristik produk, persoalan penegakan hukum, serta risiko lain yang ingin dicegah pemerintah.

Antara Kebebasan Individu dan Kepentingan Bersama

Perbedaan kebijakan rokok dan vape di Singapura juga membuka diskusi mengenai batas kebebasan individu.

Sebagian orang mungkin menganggap merokok atau menggunakan vape sebagai pilihan pribadi. Selama tidak mengganggu orang lain, mereka merasa seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ingin mereka gunakan.

Namun, persoalannya tidak selalu sesederhana itu. Asap rokok dapat memengaruhi orang di sekitarnya, sementara produk yang mengandung nikotin memiliki risiko ketergantungan. Penggunaan vape juga menimbulkan persoalan tersendiri, terutama ketika berkaitan dengan produk terlarang atau penyalahgunaan zat tertentu.

Menurut saya, pemerintah memiliki alasan untuk mengatur produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, aturan yang ketat sebaiknya tetap disertai penjelasan yang mudah dipahami. Masyarakat perlu mengetahui mengapa suatu produk dibatasi atau dilarang, risiko apa yang ingin dicegah, serta konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut.

Penegakan hukum memang penting, tetapi edukasi tidak boleh diabaikan. Jika masyarakat hanya mengetahui bahwa suatu tindakan dilarang tanpa memahami alasannya, kepatuhan bisa saja hanya didorong oleh rasa takut terhadap hukuman.

Sebaliknya, edukasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami risiko dan membuat keputusan secara lebih sadar.

Singapura juga menerapkan pendekatan yang mencakup edukasi, konseling, dan rehabilitasi bagi kelompok pengguna tertentu. Ini menunjukkan bahwa persoalan vape tidak hanya ditangani melalui penindakan, tetapi juga melalui upaya membantu sebagian pengguna menghentikan kebiasaannya.

Menurut saya, kombinasi antara aturan yang jelas, pengawasan, edukasi, dan dukungan bagi pengguna merupakan hal penting dalam membahas kebijakan kesehatan masyarakat.

Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia?

Kebijakan Singapura dapat menjadi bahan diskusi bagi Indonesia, terutama ketika membicarakan pengendalian rokok dan vape. Namun, bukan berarti seluruh kebijakan tersebut harus langsung diterapkan di Indonesia.

Setiap negara memiliki kondisi sosial, sistem hukum, kebiasaan masyarakat, dan kemampuan pengawasan yang berbeda. Karena itu, kebijakan yang berjalan di satu negara belum tentu memberikan hasil yang sama ketika diterapkan di negara lain.

Menurut saya, ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian.

Pertama, aturan mengenai batas usia pembelian dan penjualan produk tembakau harus diterapkan secara konsisten. Anak muda perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mudah mengakses produk yang berisiko bagi kesehatan.

Kedua, kawasan bebas rokok harus dihormati. Perlindungan terhadap masyarakat yang tidak merokok merupakan bagian penting dari kebijakan kesehatan, terutama di ruang publik yang digunakan bersama.

Ketiga, edukasi mengenai rokok dan vape perlu disampaikan secara terbuka dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan mengenai kedua produk tersebut sebaiknya tidak hanya berisi larangan, tetapi juga penjelasan mengenai risiko kesehatan dan konsekuensi hukumnya.

Keempat, pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Larangan yang berat belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pengawasan lemah atau peredaran produk terlarang masih mudah terjadi.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari seberapa tegas aturan yang dibuat. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah aturan tersebut mampu mengurangi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan diterapkan secara konsisten.

Penutup

Perbedaan perlakuan terhadap rokok dan vape di Singapura memperlihatkan bahwa pemerintah dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengendalikan produk yang berisiko bagi kesehatan.

Rokok masih dijual secara legal dengan batas usia, pengawasan penjualan, dan pembatasan tempat merokok. Sebaliknya, vape dilarang mulai dari impor, penjualan, pembelian, kepemilikan, hingga penggunaannya.

Menurut saya, hal yang paling menarik dari kebijakan ini bukan hanya seberapa berat hukuman yang diberikan, melainkan bagaimana pemerintah menentukan batas antara pilihan pribadi dan kepentingan masyarakat.

Indonesia dapat mempelajari pengalaman Singapura tanpa harus menyalin seluruh kebijakannya. Setiap aturan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat, didukung informasi yang akurat, dan diterapkan secara konsisten.

Sebab, persoalan rokok dan vape bukan hanya tentang apa yang boleh digunakan seseorang, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat melindungi kesehatan bersama tanpa mengabaikan pentingnya edukasi dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.