Media Sosial: Suara Keadilan atau Ruang Penghakiman?
Tulisan dari Amelia Octaviani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Media sosial kini menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyuarakan keadilan, menyampaikan kritik, dan membentuk opini publik. Namun, ketika sebuah isu menjadi viral, media sosial juga dapat berubah menjadi ruang penghakiman sebelum fakta terungkap secara menyeluruh.
Di era digital, perhatian publik telah menjadi salah satu kekuatan yang dapat memengaruhi cara sebuah persoalan dipahami masyarakat. Peristiwa yang sebelumnya tidak banyak diketahui dapat berubah menjadi pembicaraan nasional setelah foto, video, atau potongan informasi menyebar melalui media sosial. Dalam situasi tertentu, viralitas mampu mendorong pihak berwenang memberikan tanggapan, membuat persoalan yang terabaikan kembali dibicarakan, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, di balik kekuatan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah suatu persoalan harus menjadi viral terlebih dahulu agar layak mendapatkan perhatian dan keadilan?
Ungkapan "no viral, no justice" menggambarkan keresahan masyarakat terhadap keadaan ketika sebuah persoalan dianggap baru memperoleh respons setelah mendapat sorotan luas. Istilah ini bukan berarti bahwa semua perkara yang tidak viral pasti diabaikan, melainkan mencerminkan persepsi bahwa perhatian publik sering kali menjadi faktor penting dalam mendorong respons terhadap suatu masalah. Ketika kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian persoalan dipertanyakan, media sosial kemudian menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan tuntutan.
Fenomena tersebut kembali terlihat melalui aksi Greenpeace Indonesia di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Dalam aksi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu, para aktivis membentangkan spanduk berisi pesan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”. Greenpeace menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Peristiwa itu segera menarik perhatian publik, baik karena lokasi aksi yang ikonik maupun pesan kritik yang disampaikan. Foto dan videonya kemudian beredar di media sosial, memunculkan percakapan mengenai substansi tuntutan, cara penyampaian aspirasi, keselamatan aktivis, dan perlindungan kawasan cagar budaya. Kepolisian menjelaskan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan para aktivis, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan tidak merusak cagar budaya.
Peristiwa ini memperlihatkan dua sisi media sosial yang saling bertentangan. Di satu sisi, media sosial dapat memperluas jangkauan kritik dan membuat persoalan publik lebih sulit diabaikan. Di sisi lain, perhatian yang besar belum tentu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Sebuah peristiwa dapat ramai dibicarakan, tetapi substansi persoalan yang melatarbelakanginya justru berisiko tenggelam di tengah perdebatan mengenai pihak yang terlibat.
Viralitas sebagai Bentuk Kontrol Sosial
Dalam masyarakat demokratis, kritik merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pihak yang memiliki kewenangan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, mempertanyakan keputusan, dan menuntut pertanggungjawaban. Media sosial memperluas kesempatan tersebut karena informasi dapat disebarkan tanpa sepenuhnya bergantung pada saluran komunikasi konvensional.
Aksi Greenpeace di Bundaran HI menunjukkan bagaimana pesan mengenai persoalan lingkungan dan biaya hidup dapat dibawa ke ruang publik melalui cara yang menarik perhatian. Pesan yang disampaikan tidak berhenti pada lokasi aksi, tetapi berlanjut menjadi bahan perbincangan di ruang digital. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai pengganda jangkauan suatu peristiwa: orang yang tidak menyaksikan aksi secara langsung tetap dapat mengetahui dan memperdebatkan pesan yang dibawanya.
Dalam konteks ini, viralitas dapat menjadi instrumen kontrol sosial. Perhatian publik berpotensi mendorong keterbukaan, memperluas diskusi, dan membuat tuntutan masyarakat memperoleh ruang lebih besar. Terutama ketika suatu persoalan menyangkut kepentingan bersama, penyebaran informasi dapat membantu masyarakat memahami isu yang sebelumnya kurang diperhatikan.
Namun, penting untuk membedakan antara perhatian publik dan bukti keberhasilan suatu tuntutan. Banyaknya tayangan, komentar, atau unggahan ulang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kebijakan telah berubah atau bahwa persoalan telah diselesaikan. Viralitas dapat menjadi awal dari proses pengawasan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti evaluasi kebijakan, pemeriksaan fakta, ataupun mekanisme pertanggungjawaban yang semestinya.
Ketika Perhatian Berubah Menjadi Penghakiman
Persoalan muncul ketika media sosial tidak lagi sekadar menjadi ruang untuk bertukar informasi dan mengkritik tindakan, tetapi berubah menjadi tempat masyarakat terburu-buru menjatuhkan penilaian. Dalam arus informasi yang cepat, sebuah peristiwa kerap dipahami melalui potongan video, judul pemberitaan, atau keterangan singkat yang belum tentu menggambarkan keseluruhan konteks.
Kecenderungan tersebut dapat melahirkan penghakiman digital. Seseorang atau kelompok dinilai berdasarkan informasi yang beredar, sementara fakta yang belum diketahui, penjelasan pihak terkait, dan konteks kejadian tidak selalu mendapat perhatian yang seimbang. Pengguna kemudian dapat terjebak dalam pilihan yang terlalu sederhana: mendukung atau menentang, membela atau menyalahkan.
Dalam kasus aksi Bundaran HI, perbedaan pendapat mengenai cara penyampaian kritik seharusnya tidak membuat substansi tuntutan lingkungan dan biaya hidup kehilangan tempat dalam diskusi. Masyarakat dapat mempertanyakan metode aksi sekaligus tetap membahas persoalan yang disuarakan. Sebaliknya, seseorang dapat mendukung substansi kritik tanpa harus menyetujui seluruh cara yang digunakan untuk menyampaikannya.
Pemisahan tersebut penting karena perdebatan publik sering kali berubah menjadi pertentangan identitas dan keberpihakan. Ketika orang lebih sibuk menentukan siapa yang harus didukung, pembahasan mengenai dampak krisis iklim, biaya hidup, keselamatan, dan ketentuan hukum berisiko tersisih.
Di sinilah dilema media sosial menjadi nyata. Platform yang seharusnya memperluas ruang diskusi justru dapat mempersempitnya ketika pengguna lebih mengutamakan reaksi cepat daripada pemahaman. Persoalannya bukan semata-mata karena informasi menyebar luas, melainkan karena kecepatan penyebaran tidak selalu diikuti dengan kebiasaan memeriksa kebenaran dan mempertimbangkan konteks.
Ketika Viralitas Menentukan Persoalan yang Didengar
Ungkapan "no viral, no justice" juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan perhatian publik. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk membuat persoalannya dikenal luas. Ada masyarakat yang memiliki akses terhadap jaringan digital, dukungan komunitas, dan kemampuan menyusun pesan yang menarik perhatian. Ada pula orang yang mengalami persoalan serius, tetapi tidak memiliki akses atau keberanian untuk menceritakannya secara terbuka.
Akibatnya, perhatian publik berpotensi lebih mudah diberikan kepada persoalan yang memiliki gambar kuat, cerita emosional, atau tokoh yang menarik perhatian, sementara masalah lain yang tidak kalah penting kurang mendapat sorotan. Hal ini merupakan risiko yang perlu dikritisi, bukan kesimpulan bahwa setiap persoalan viral pasti memperoleh penanganan lebih baik.
Keadilan tidak semestinya ditentukan oleh seberapa menarik sebuah kasus bagi pengguna media sosial. Persoalan yang menyangkut hak masyarakat tetap perlu ditangani berdasarkan fakta, urgensi, ketentuan yang berlaku, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhatian publik dapat membantu membuka jalan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran tentang persoalan mana yang layak ditangani.
Karena itu, media sosial perlu dipahami sebagai sarana pendukung kontrol publik, bukan sebagai satu-satunya pintu menuju keadilan. Masyarakat tetap membutuhkan mekanisme pengaduan yang dapat diakses, lembaga yang responsif, informasi yang transparan, dan proses penyelesaian yang tidak bergantung pada tekanan viral.
Kebebasan Berekspresi dan Batas Tanggung Jawab
Dilema ini juga berkaitan dengan hubungan antara kebebasan berekspresi, ketertiban umum, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Jaminan tersebut penting karena kritik merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Namun, penerapannya perlu dibaca bersama ketentuan hukum lain yang relevan dengan situasi tertentu. Dalam kasus Bundaran HI, kepolisian menyampaikan bahwa kawasan tersebut merupakan cagar budaya dan bahwa keselamatan serta ketertiban perlu diperhatikan. Pertimbangan itu perlu dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, tanpa langsung menyimpulkan bahwa seluruh tindakan penanganan pasti benar atau bahwa setiap pembatasan otomatis merupakan pelanggaran kebebasan berpendapat.
Prinsip yang sama seharusnya diterapkan dalam percakapan digital. Kebebasan mengkritik perlu dijaga, tetapi kritik juga perlu dibedakan dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, tuduhan tanpa dasar, atau serangan terhadap individu. Menghormati kebebasan berekspresi bukan berarti semua klaim harus diterima tanpa pemeriksaan. Sebaliknya, menjaga ketertiban juga tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang diskusi terhadap substansi kritik yang sah.
Masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk menilai peristiwa secara proporsional. Apa yang benar-benar terjadi? Apa yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait? Bagian mana yang telah terverifikasi dan mana yang masih berupa klaim? Pertanyaan semacam ini lebih membantu daripada langsung menjatuhkan penilaian berdasarkan emosi atau keberpihakan.
Mengembalikan Media Sosial pada Fungsinya
Media sosial tidak perlu dipandang sebagai penyebab seluruh persoalan, sebagaimana viralitas juga tidak selalu menjadi sesuatu yang buruk. Dalam banyak keadaan, perhatian publik dapat membuka ruang bagi kelompok yang sebelumnya kurang terdengar. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dipertahankan apabila masyarakat tidak berhenti pada penyebaran konten, melainkan melanjutkannya dengan pemeriksaan fakta, diskusi, dan pengawasan terhadap tindak lanjut yang nyata.
Pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan potongan informasi. Media perlu menyajikan konteks secara memadai, sedangkan pihak berwenang perlu memberikan penjelasan yang dapat diperiksa publik. Organisasi masyarakat sipil pun dapat membantu menjaga kualitas diskusi dengan menyampaikan informasi dan tuntutan secara jelas serta menyediakan sumber yang mendukung argumennya.
Pada saat yang sama, masyarakat perlu membedakan antara viralitas sebagai sarana untuk menarik perhatian dan viralitas sebagai tujuan akhir. Sebuah persoalan tidak selesai hanya karena ramai dibicarakan. Kritik yang kuat seharusnya diikuti dengan pertanyaan mengenai kebijakan, bukti, tanggung jawab, dan langkah perbaikan yang diperlukan.
Kasus Bundaran HI menjadi pengingat bahwa satu peristiwa dapat memunculkan perdebatan mengenai banyak hal sekaligus. Namun, keberhasilan diskusi publik tidak seharusnya diukur hanya dari seberapa ramai perdebatan berlangsung. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah masyarakat menjadi lebih memahami persoalan, apakah informasi yang beredar semakin akurat, dan apakah perhatian tersebut mendorong tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
"No viral, no justice" merupakan ungkapan yang mencerminkan harapan sekaligus kegelisahan masyarakat terhadap cara keadilan memperoleh perhatian di era digital. Viralitas dapat membuka ruang bagi kritik, memperluas pengawasan, dan mendorong suatu persoalan masuk ke dalam percakapan publik. Akan tetapi, viralitas juga dapat menciptakan penghakiman digital, memperkuat kesimpulan yang belum teruji, dan membuat substansi masalah tenggelam dalam pertentangan opini.
Aksi Greenpeace di Bundaran HI memperlihatkan bagaimana pesan tentang krisis iklim dan biaya hidup dapat menarik perhatian luas, sekaligus memunculkan perdebatan mengenai metode penyampaian aspirasi dan penanganannya. Peristiwa tersebut tidak harus dilihat hanya melalui pilihan mendukung atau menolak aksi. Ia juga dapat menjadi kesempatan untuk menguji kualitas ruang publik kita: apakah masyarakat mampu mempertahankan kebebasan kritik, menimbang berbagai pertimbangan secara adil, dan tetap berfokus pada persoalan yang menjadi inti perdebatan?
Pada akhirnya, keadilan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada algoritma, jumlah tayangan, atau seberapa keras sebuah suara menggema di media sosial. Viralitas dapat menjadi pintu masuk bagi perhatian publik, tetapi keadilan membutuhkan proses yang transparan, informasi yang dapat diverifikasi, mekanisme pertanggungjawaban, dan kesediaan untuk mendengarkan persoalan secara utuh.
Sebab, tujuan media sosial seharusnya bukan sekadar membuat suatu masalah menjadi viral, melainkan membantu masyarakat memahami mengapa masalah itu penting dan apa yang perlu dilakukan setelah perhatian publik terbentuk. Jika tidak, kita berisiko hidup dalam budaya yang hanya mendengar persoalan yang ramai, tetapi melupakan persoalan yang sunyi. Keadilan semestinya tidak ditentukan oleh siapa yang paling berhasil menarik perhatian, melainkan oleh kesungguhan kita dalam mencari fakta, menjaga hak, dan mendorong penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Referensi
1. Greenpeace Indonesia. (20 Oktober 2026). Hidup Rakyat Makin Sesak, Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah untuk Serius Tangani Krisis Iklim. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/68080/hidup-rakyat-makin-sesak-greenpeace-indonesia-desak-pemerintah-untuk-serius-tangani-krisis-iklim/
2. ANTARA News. (20 Oktober 2026). Butuh penanganan medis, polisi evakuasi enam aktivis Greenpeace di Bundaran HI. https://www.antaranews.com/berita/5798865/butuh-penanganan-medis-polisi-evakuasi-enam-aktivis-greenpeace-di-bundaran-hi
3. Katadata. (20 Oktober 2026). Polisi Periksa Enam Aktivis Pembentang Spanduk di HI, Ini Penjelasan Greenpeace. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6ad742d46c968/polisi-periksa-enam-aktivis-pembentang-spanduk-di-hi-ini-penjelasan-greenpeace
4. Universitas Muhammadiyah Surabaya. (21 Oktober 2026). Greenpeace Guncang Kesadaran Publik, Pakar Media Umsura Ulas Soal Visual Shock di Ruang Publik. https://www.um-surabaya.ac.id/article/greenpeace-guncang-kesadaran-publik-pakar-media-umsura-ulas-soal-visual-shock-di-ruang-publik
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).
6. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.