Kesiapsiagaan Bencana Dimulai dari Dusun
Mahasiswa Ilmu Komunikasi - USU
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Anastasya Hasugian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarWarga Sidoharjo I Pasar Miring memetakan ancaman, alur komunikasi, dan kebutuhan relawan bersama USU dan BPBD Deli Serdang.
Ketika bencana alam seperti angin puting beliung terjadi di Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Deli Serdang, warga di sekitar lokasi biasanya menjadi pihak pertama yang mengetahui kejadian. Informasi itu kemudian diteruskan kepada kepala desa. Setelah menerima laporan, kepala desa bersama perangkat desa mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi warga, mendata kerusakan, dan mengoordinasikan penanganan awal.
Pengalaman warga dalam menghadapi keadaan darurat itu menjadi dasar pembahasan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk “Penguatan Manajemen Bencana Desa Berbasis Tata Kelola Bencana dan Komunikasi Risiko," Selasa (11/8/2026).
FGD diikuti 36 peserta dari unsur pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, relawan Desa Tangguh Bencana (Destana), kelompok perempuan, pemuda, tokoh masyarakat, warga, dan akademisi.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Desa Binaan Universitas Sumatera Utara (USU), didanai LPPM USU, dan dilaksanakan bersama Pemerintah Desa Sidoharjo I Pasar Miring. FGD dipimpin oleh Februati Trimurni, sedangkan sesi tata kelola bencana dan komunikasi risiko masing-masing difasilitasi Onan Marakali Siregar dan Yovita Sabarina Sitepu.
“Sebagai akademisi, kami memahami teori dan konsep manajemen bencana. Namun, untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, kami tetap perlu mendengarkan bagaimana Bapak dan Ibu selama ini menangani bencana,” ujar Februati.
Berangkat dari Pengalaman Warga
Sidoharjo I Pasar Miring terdiri atas 11 dusun dengan sekitar 1.650 kepala keluarga. Kepala desa, Santoso, mengatakan wilayahnya menghadapi ancaman angin puting beliung, banjir, angin kencang, dan petir. Sekitar satu minggu sebelum FGD, menurut Santoso, angin puting beliung juga melanda desa tetangga.
Ancaman serupa bukan hal baru di Kabupaten Deli Serdang. Pada Juni 2021, kumparan melaporkan 96 rumah di Kecamatan Pancur Batu rusak akibat puting beliung.
Dalam pemetaan partisipatif, peserta menjelaskan bahwa tingkat kerawanan setiap dusun berbeda. Dusun Utama, misalnya, menghadapi ancaman banjir, sedangkan sejumlah dusun lain lebih rentan terhadap angin kencang dan puting beliung.
Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan rumah. Ardiansyah, salah seorang peserta, mengatakan bencana juga dapat memengaruhi pendapatan warga yang bekerja di sektor pertanian karena kerusakan sawah berpotensi menurunkan hasil panen.
Perbedaan ancaman tersebut menunjukkan bahwa rencana penanganan tidak dapat disamaratakan. Setiap dusun perlu mengetahui risiko utama, warga rentan, jalur evakuasi, serta orang yang bertanggung jawab ketika keadaan darurat terjadi.
Informasi Harus Cepat, tetapi Tetap Terverifikasi
Dalam sesi tata kelola bencana, peserta memetakan pihak yang pertama bertindak, proses evakuasi, perlindungan kelompok rentan, pengelolaan logistik, dan koordinasi antarpihak.
M. Rizal, salah seorang kepala dusun, menjelaskan bahwa kepala dusun lebih dahulu memantau lokasi, memeriksa kondisi warga, dan menilai kerusakan. Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada pemerintah desa untuk menentukan penanganan berikutnya.
Pemerintah desa dapat memberikan bantuan awal berupa sembako kepada warga terdampak. Namun, bantuan bahan bangunan masih terkendala kewenangan dan keterbatasan anggaran. Warga yang rumahnya rusak biasanya mengungsi sementara sebelum melakukan perbaikan dengan biaya pribadi atau bantuan desa sesuai ketentuan.
Sementara itu, sesi komunikasi risiko memperlihatkan bahwa WhatsApp menjadi saluran utama penyampaian informasi. Secara umum, peringatan dari BPBD diteruskan kepada kepala dusun, kemudian dibagikan kepada warga melalui grup WhatsApp. Informasi dari tetangga, Facebook, dan komunikasi langsung juga masih berperan.
Kepala Pos 3 BPBD Deli Serdang, Muhammad Juliadi Basuki alias Jeky, menjelaskan bahwa peringatan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut disampaikan melalui media sosial BPBD.
Meski perlu disebarkan dengan cepat, informasi tidak langsung diteruskan kepada warga. Perangkat desa terlebih dahulu memeriksa kondisi di lapangan dan mengonfirmasi kebenarannya. Pembagian wilayah pemantauan antarkepala dusun membantu proses verifikasi tersebut.
Tantangan muncul ketika listrik padam atau jaringan seluler terganggu. Karena itu, peserta menilai desa memerlukan saluran komunikasi alternatif agar koordinasi tetap berjalan dalam keadaan darurat.
Relawan Sudah Dibentuk, Pelatihan Belum Merata
Pemerintah Desa Sidoharjo I Pasar Miring telah menetapkan relawan Destana melalui surat keputusan. Namun, pembentukan organisasi belum diikuti sosialisasi tugas, pelatihan dasar, simulasi bencana, dan penyediaan peralatan yang memadai.
Sekretaris Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Dewi, menekankan pentingnya ketersediaan bantuan awal berupa sembako bagi warga yang mengungsi atau belum dapat kembali ke rumah.
Menurut M. Rizal, calon relawan telah menyatakan kesediaan untuk terlibat. Kendala utamanya adalah belum tersedia pelatihan yang membekali mereka dengan keterampilan menghadapi keadaan darurat.
Jeky mengatakan relawan DESTANA merupakan ujung tombak desa sebelum tim dari kabupaten tiba. Karena itu, mereka perlu memahami tugas pokok dan memperoleh pelatihan penanganan keadaan darurat setelah ditetapkan melalui surat keputusan.
Ia mengusulkan agar kepala dusun menjadi koordinator relawan di wilayah masing-masing. Relawan juga memerlukan atribut atau tanda pengenal agar mudah dikenali warga saat menjalankan tugas.
Selain pelatihan, peserta mengidentifikasi kebutuhan generator listrik, gergaji mesin, dan peralatan pertukangan. Sarana tersebut diperlukan untuk membuka akses, membersihkan material, dan melakukan penanganan awal setelah bencana. Pengelolaannya dapat dilakukan pemerintah desa dengan melibatkan relawan Destana dalam perawatan.
Kajian Risiko Menjadi Langkah Berikutnya
FGD mendorong manajemen bencana masuk dalam program prioritas desa. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB).
Dokumen itu akan memetakan jenis ancaman, wilayah rawan, kelompok rentan, kapasitas masyarakat, alur koordinasi, dan kebutuhan peralatan. Hasil kajian dapat menjadi dasar penyusunan program dan penganggaran kebencanaan di tingkat desa.
Peserta juga mengusulkan penanaman pohon pemecah angin di sekitar hamparan persawahan terbuka, pelaksanaan simulasi bencana, serta penyediaan dana darurat yang dapat digunakan ketika warga membutuhkan bantuan segera.
“Harapannya, dokumen kajian risiko bencana bisa segera dibentuk dengan bantuan informasi dari Bapak dan Ibu” ujar Februati. Februati berharap dokumen kajian risiko bencana segera disusun menggunakan informasi dan pengalaman yang disampaikan warga selama FGD. Santoso juga mendorong pelaksanaan simulasi agar pemerintah desa, relawan, kepala dusun, dan warga memahami peran masing-masing sebelum bencana terjadi.
Santoso berharap pendampingan tidak berhenti pada FGD. Menurutnya, simulasi diperlukan agar pemerintah desa, relawan, kepala dusun, dan warga memahami peran masing-masing sebelum bencana besar terjadi.
Penguatan Destana pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan surat keputusan. Relawan perlu mengetahui tugasnya, warga memerlukan informasi yang dapat dipercaya, dan desa harus memiliki rencana yang disusun berdasarkan risiko di setiap dusun.