Bagaimana Pendidikan Anak-Anak di Papua Tengah?
Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Anggun Oktapiani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bayangkan seorang anak kelas empat SD di kampung pedalaman Papua Tengah. Setiap pagi ia berjalan ke sekolah, dan setiap pagi pintu kelasnya terkunci. Gurunya tidak datang. Kalau ia bertanya siapa yang harus menjawab, ia tidak akan menemukan satu nama pun.
Kisah ini bukan karangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah mengakui bahwa guru tidak mengajar karena situasi keamanan, perselisihan akibat pengelolaan dana BOS, perpindahan guru ke kota, dan akses transportasi yang sulit. Di Puncak Jaya, sebuah SD pernah berhenti beroperasi selama setahun karena konflik, dan prajurit TNI turun menjadi pengajar. Niat baik mereka patut dihormati, tetapi janggal bila yang hadir bagi anak-anak adalah aparat keamanan, bukan perangkat pendidikan.
Memang ada kemajuan. Jumlah anak tidak sekolah turun dari 205.764 pada 2024 menjadi 131.118 pada April 2026, berkurang lebih dari 74.000 anak. Capaian ini layak diapresiasi. Namun angkanya masih besar, dan menurut dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekitar 130 ribu di antaranya belum pernah bersekolah. Pakar Universitas Papua, Agus Sumule, mengingatkan bahwa anak usia tujuh tahun di Papua Tengah diperkirakan hanya menempuh pendidikan hingga sekitar kelas 3 SMP.
Perkuat Berbagai Strategi, Pemprov Papua Tengah Berhasil Tekan Angka Anak Tidak Sekolah Hingga 74 Ribu Lebih Di tengah kemajuan itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan terang-terangan: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?
UU Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan PAUD, TK, SD, dan SMP sebagai kewenangan kabupaten/kota, sedangkan SMA dan SMK menjadi urusan provinsi. UU Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 menambahkan bahwa provinsi dan kabupaten/kota sama-sama bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Di atas kertas semuanya rapi. Di lapangan, kata “bersama-sama” mudah berubah menjadi “saling menunggu”.
Pemerintah provinsi mengakui keterbatasan kewenangannya atas jenjang dasar dan menengah pertama, tetapi tidak berdiam diri. Tahun ini dana BOSDA disalurkan kepada 148 SMP di delapan kabupaten, dan provinsi merekrut guru Mapega untuk daerah 3T, 274 orang pada 2025 dan 500 orang pada 2026. Langkah ini lahir dari keprihatinan yang tulus. Hanya saja, SD dan SMP secara hukum urusan kabupaten. Bila guru tidak hadir atau dana tak sampai ke sekolah, jawabannya bisa dilempar ke dua arah sekaligus.
Nasib guru honorer menunjukkan celah yang sama. Mereka yang belum memiliki NUPTK tidak tertampung dalam BOS Nasional, sehingga gajinya sebagian besar ditopang sumbangan orang tua lewat dana komite. Di daerah dengan ratusan ribu anak yang belum bersekolah, beban itu mudah menjadi alasan untuk tidak menyekolahkan anak. Provinsi kini menambalnya lewat BOSDA, dan itu langkah yang tepat. Tetapi tambalan dari tingkat pemerintahan lain menandakan bahwa desain awalnya belum utuh.
Satu catatan yang mungkin kurang enak didengar: penurunan angka itu dilaporkan oleh pemerintah sendiri. Guru Mapega, selain mengajar, juga bertugas melakukan pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah di lapangan. Pelaksana program sekaligus pencatat hasilnya. Ini tidak berarti angkanya salah. Tetapi publik berhak tahu berapa banyak penurunan itu berasal dari anak yang benar-benar kembali ke kelas, dan berapa banyak dari pendataan yang membaik. Tanpa penilaian pihak luar, keberhasilan sulit dipercaya sepenuhnya.
Papua Tengah kini punya pijakan yang baik: Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah, serta peta jalan yang sedang disusun Dinas Pendidikan. Peta jalan itu akan bermakna bila berani menjawab hal paling sederhana: siapa mengurus guru, siapa memastikan dana sampai ke sekolah, siapa mengawasi, dan siapa yang menjelaskan bila semuanya gagal. Kolaborasi seperti Puncak Cerdas, yang kini didorong provinsi agar ditiru kabupaten lain, perlu dijadikan aturan baku, bukan keberuntungan satu dua daerah.
Lalu terakhir anak-anak di daerah itu tidak peduli gurunya diangkat kabupaten, dibiayai provinsi, atau dilindungi pusat. Ia hanya ingin pintu kelasnya terbuka dan ada orang dewasa yang menunggu di dalam juga tugas semua tingkat pemerintahan adalah memastikan hal sesederhana itu bisa terjadi setiap pagi.