Ketika Mahasiswa Rajin Bayar UKT Tanpa Berani Mengkritik Kebijakan Kampus
Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Anis Rachma Wati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSeiring berjalannya waktu perguruan tinggi terus berkembang dengan berbagai pembaruan, mulai dari gedung baru, sistem akademik digital, hingga program kerja sama yang sering dijadikan etalase kampus. Perubahan tersebut sering dipandang sebagai tanda kemajuan, dan mahasiswa diharapkan menerimanya sebagai bagian dari proses menuju kampus yang lebih baik. Namun, dibalik pembaruan yang tampak wajar tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang kerap luput dari perhatian, yaitu mengapa mahasiswa yang setiap semester membayar uang kuliah tunggal (UKT) justru jarang merasa berhak mempertanyakan arah kebijakan kampusnya sendiri?
Pembayaran UKT selama ini sering dipandang sebagai kewajiban administratif yang sederhana dan tidak perlu dipersoalkan. Padahal, setiap rupiah yang dibayarkan, setiap golongan yang ditetapkan, hingga setiap kebijakan yang dibiayai darinya merupakan hasil dari berbagai keputusan institusional, ekonomi, dan politik kampus. Dalam situasi seperti ini, apakah pembayaran UKT benar-benar hanya hadir sebagai urusan administrasi yang netral bagi semua mahasiswa, atau justru menjadi ruang tempat berbagai kepentingan menentukan suara siapa yang dianggap pantas didengar dalam pengelolaan kampus?
Budaya Diam di Balik Kewajiban Membayar UKT
Pembayaran UKT seringkali dipahami sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi mahasiswa setiap semester agar dapat mengikuti proses perkuliahan. Namun, dibalik prosedur pembayaran yang tampak sederhana, terdapat berbagai hubungan kuasa yang turut mempengaruhi keberanian mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Realitas yang mungkin jarang disadari, seperti adanya anggapan bahwa mempertanyakan penggunaan dana atau penetapan golongan UKT merupakan sikap yang kurang pantas dilakukan. Di balik ketertiban administrasi yang terlihat rapi, tersimpan rasa takut, rasa sungkan, dan kekhawatiran akan konsekuensi yang ikut menentukan siapa yang berani bersuara dan siapa yang memilih diam. Seakan menunjukkan bahwa kepatuhan mahasiswa tidak pernah lahir dari ruang yang benar-benar bebas.
Penulis mengutip dari artikel berita nasional.kontan.co.id mengenai Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menyatakan tentang polemik UKT. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa JPPI minta Kemendikbud Ristek ambil sikap terkait intimidasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang protes biaya kuliah mahal. Dari gambaran tersebut, kita dapat memahami bahwa pembayaran UKT bukan sekadar urusan keuangan, melainkan juga cerminan relasi antara kampus sebagai pengelola dan mahasiswa sebagai pihak yang menanggung biaya. Relasi tersebut dapat memengaruhi cara mahasiswa memandang haknya, mulai dari hak bertanya, hak mengajukan keberatan, hingga hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Situasi seperti ini menunjukkan bahwa kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembentukan sikap dan cara pandang terhadap otoritas. Mahasiswa pada akhirnya belajar bahwa menerima keputusan lebih aman daripada mempertanyakannya, terutama ketika kritik dikhawatirkan berdampak pada nilai, hubungan dengan dosen, atau kelancaran urusan administrasi. Lalu, apakah diamnya mahasiswa masih dapat dianggap sebagai tanda bahwa semua kebijakan telah berjalan adil, atau justru menjadi cerminan dari ruang dialog yang belum benar-benar terbuka?
Membaca Kepatuhan Mahasiswa lewat Freire, Bowles, dan Gintis
Pemahaman pemikiran Paulo Freire, Samuel Bowles, dan Herbert Gintis dibutuhkan untuk menganalisis bagaimana kepatuhan mahasiswa tidak pernah terlepas dari cara pendidikan dijalankan di perguruan tinggi. Freire merupakan tokoh pendidikan kritis yang banyak mengkritik praktik pendidikan gaya bank (banking education), yaitu pola belajar ketika pengajar bertindak sebagai penyetor pengetahuan dan peserta didik hanya menjadi wadah yang menampung. Freire mengungkapkan bahwa pola seperti ini tidak hanya mempengaruhi cara seseorang belajar, tetapi juga membentuk sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakannya. Sementara itu, Bowles dan Gintis dalam Schooling in Capitalist America berpendapat bahwa sekolah dan institusi pendidikan turut membiasakan disiplin, kepatuhan pada hierarki, dan kesediaan mengikuti aturan, sebagaimana yang dibutuhkan dunia kerja. Jika kita kaitkan dengan realitas kampus saat ini, mahasiswa terbiasa mencatat, menghafal, mengikuti prosedur, dan membayar UKT tepat waktu tanpa banyak ruang tawar. Namun, ketika kepatuhan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan positif, maka pertanyaan tentang kebijakan kampus menjadi mudah dicurigai sebagai pembangkangan. Mahasiswa yang kritis akhirnya dianggap mengganggu, sementara mahasiswa yang diam dianggap ideal. Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah membentuk cara berpikir mahasiswa secara kritis, tetapi apa yang terjadi jika sejak awal mereka dibiasakan menjadi penerima yang patuh, bukan peserta yang berani bertanya?
Menumbuhkan Keberanian Kritis dan Partisipasi di Kampus
Di balik kampus yang tampak tertib dan tersusun rapi, tersimpan berbagai kepentingan institusional yang turut menentukan arah kebijakan. Budaya diam mahasiswa bukan sekadar persoalan sikap individu, melainkan sebuah realitas yang memengaruhi cara mahasiswa memandang hak dan perannya di lingkungan kampus. Dampaknya pun terlihat jelas, kampus tidak hanya menjadi ruang untuk mengajarkan ilmu, tetapi juga menjadi arena tempat kebiasaan menerima tanpa bertanya diwariskan dari satu angkatan mahasiswa ke angkatan berikutnya. Itu artinya keberanian kritis tidak akan tumbuh dengan sendirinya, karena selalu membutuhkan ruang yang sengaja dibangun untuk itu. Henry Giroux menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menumbuhkan keberanian sipil, yaitu kemampuan untuk mempertanyakan kekuasaan dan menawarkan alternatif, sehingga kampus perlu dipandang bukan hanya sebagai penyedia layanan, melainkan sebagai ruang publik tempat mahasiswa belajar menjadi warga yang aktif. Karena itu, kampus perlu menyediakan mekanisme partisipasi yang benar-benar terbuka, bukan sekadar forum seremonial, sementara mahasiswa perlu menyampaikan kritik dengan data dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita terus mempertahankan anggapan bahwa kepatuhan selalu berarti ketertiban, jangan heran apabila kampus hanya menjadi tempat yang rapi secara prosedur, tetapi miskin secara gagasan dan keberanian.