Antrean BBM di Jawa Timur: Masalah Distribusi yang Tak Boleh Dianggap Sepele
Tulisan dari Anisa Mawati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pernah membayangkan harus mengantre bensin ketika pekerjaan sudah menunggu? Bagi sebagian orang, keterlambatan mungkin hanya membuat perjalanan menjadi lebih lama. Namun, bagi pengemudi ojek, pedagang yang mengandalkan kendaraan, dan pekerja lapangan, waktu yang terbuang bisa berarti kesempatan mencari penghasilan yang hilang.
Situasi seperti ini menjadi perhatian ketika antrean bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada Oktober 2026. Bloomberg Technoz melaporkan antrean panjang di Malang, Jember, dan Bondowoso pada 14 Oktober 2026. Masyarakat kesulitan memperoleh Pertalite di sejumlah SPBU, sementara pihak terkait melakukan penyesuaian distribusi untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.
PerbesarNamun, persoalan ini perlu dilihat secara lebih cermat. Apakah antrean panjang selalu berarti persediaan BBM secara keseluruhan tidak mencukupi? Belum tentu. Pemerintah Kabupaten Jember, misalnya, menjelaskan bahwa antrean yang terjadi sebelumnya dipicu oleh keterlambatan pengiriman akibat kemacetan di jalur distribusi, bukan semata-mata karena stok daerah tidak tersedia.
Perbedaan ini penting karena masalah distribusi membutuhkan solusi yang berbeda dari kekurangan persediaan. Menambah pasokan saja belum tentu menyelesaikan persoalan apabila kendaraan pengangkut terlambat tiba atau jalur pengiriman mengalami hambatan. Artinya, BBM bisa saja tersedia di tingkat penyimpanan, tetapi belum sampai ke tempat masyarakat membutuhkannya.
Di Malang, kebutuhan BBM memang cukup besar. Bloomberg Technoz melaporkan konsumsi BBM harian rata-rata mencapai 720 kiloliter pada September 2026. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pertamina mengatur pengiriman dari Surabaya secara bertahap dan meningkatkan frekuensi pengiriman menjadi empat ritase pada akhir pekan.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan distribusi perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap daerah, waktu pengiriman, serta kondisi jalur transportasi. Ketika salah satu bagian terganggu, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada kelancaran pasokan.
Lalu, bagaimana dengan pelaku usaha kecil? Dampaknya perlu dibahas secara hati-hati. Belum ada data yang cukup dalam laporan tersebut untuk menyimpulkan berapa banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat antrean BBM di Jawa Timur. Meski demikian, secara ekonomi, waktu tunggu yang bertambah berpotensi mengurangi jam produktif pengemudi dan pedagang yang menggunakan kendaraan untuk bekerja. Jika kondisi berlangsung berulang kali, biaya waktu dan transportasi patut menjadi perhatian.
Menurut saya, inilah alasan mengapa gangguan distribusi BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan antrean semata. Kelancaran pasokan berkaitan dengan kemampuan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari. Penanganannya pun tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat bersabar.
Pemerintah daerah dan Pertamina perlu memperkuat koordinasi, menyiapkan jalur pengiriman alternatif, serta menyampaikan informasi ketersediaan BBM secara terbuka. Pengawasan juga diperlukan agar penyaluran tepat sasaran dan masyarakat tidak dirugikan oleh praktik penimbunan maupun penjualan dengan harga yang tidak wajar.
Masyarakat juga memiliki peran dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak mudah terpancing kabar yang belum terverifikasi. Namun, tanggung jawab terbesar untuk memastikan distribusi berjalan lancar tetap berada pada pihak yang mengelola pasokan dan pengawasannya.
Pada akhirnya, persoalan BBM di Jawa Timur memberikan pelajaran bahwa ketersediaan barang tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasokan, tetapi juga oleh kemampuan menyalurkannya secara tepat waktu. Ketika distribusi terganggu, masyarakatlah yang pertama kali merasakan kesulitannya.
Karena itu, keberhasilan penanganan masalah BBM seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya pasokan yang dikirim, tetapi juga dari seberapa mudah masyarakat memperolehnya. Sebab, distribusi yang lancar bukan sekadar urusan logistik, melainkan bagian penting dari upaya menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.