ASEAN dan Bantuan untuk Myanmar: Mengapa Krisis Kemanusiaan Belum Berakhir?
Mahasiswa S1 Hubungan Internasional UPN "Veteran" Jawa Timur dengan ketertarikan pada isu global, diplomasi, dan politik internasional.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Iftah Al Aqliyah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bantuan ASEAN untuk Myanmar menjadi salah satu upaya regional dalam merespons krisis kemanusiaan yang berlangsung sejak kudeta militer pada Februari 2021. Konflik politik dan kekerasan yang terus terjadi berdampak pada kehidupan masyarakat serta meningkatkan kebutuhan terhadap makanan, layanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Dalam situasi ini, ASEAN berupaya merespons krisis melalui kerja sama kemanusiaan dan jalur diplomasi. Namun, meskipun berbagai bantuan telah disalurkan, krisis di Myanmar masih belum berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa bantuan yang diberikan belum mampu mengatasi krisis secara menyeluruh?Myanmar masih belum berakhir. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Upaya ASEAN Merespons Krisis Myanmar
Salah satu upaya ASEAN dalam merespons krisis Myanmar adalah dengan membentuk Five-Point Consensus (5PC) yang disepakati dalam Pertemuan Pemimpin ASEAN pada 24 April 2021 adalah salah satu upaya ASEAN untuk membantu penyediaan bantuan kemanusiaan, penghentian tindakan kekerasan, dialog konstruktif antarpihak, penunjukan utusan khusus Ketua ASEAN, dan kunjungan utusan khusus untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait di Myanmar.
Dalam pelaksanaannya, ASEAN mengandalkan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) untuk mendukung koordinasi bantuan kemanusiaan. Mekanisme ini menjadi salah satu cara ASEAN menghubungkan kerja sama regional dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak krisis. Meski demikian, pelaksanaan bantuan tetap bergantung pada kondisi di lapangan, termasuk keamanan dan akses menuju wilayah yang membutuhkan.
Bantuan Kemanusiaan yang Telah Disalurkan
Pada 15 September 2021, ASEAN mendukung penanganan COVID-19 di Myanmar dengan memberikan bantuan senilai US$1,1 juta dalam bentuk peralatan medis dan perlengkapan medis. Myanmar Red Cross Society (MRCS) mengirimkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui AHA Centre. Menurut Sekretariat ASEAN, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan poin keempat Five-Point Consensus, yaitu pemberian bantuan kemanusiaan.
Upaya tersebut berlanjut pada 2023. Dalam dokumen ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus yang diterbitkan pada 5 September 2023, ASEAN menyampaikan perkembangan terkait penilaian kebutuhan bersama atau Joint Needs Assessment. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan telah memungkinkan pengiriman bantuan secara aman kepada pengungsi internal di beberapa wilayah Myanmar. Meski demikian, perkembangan tersebut belum berarti bahwa seluruh masyarakat yang terdampak telah memperoleh bantuan yang mereka butuhkan.
Pada Maret 2024, Thailand juga memulai penyaluran bantuan lintas perbatasan ke Myanmar dengan dukungan ASEAN. Pada tahap awal, Thai Red Cross mengirimkan 4.000 paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok, makanan kering, dan beras untuk sekitar 20.000 orang melalui perbatasan Mae Sot–Myawaddy. Penyaluran ini melibatkan Myanmar Red Cross, sementara AHA Centre berperan sebagai pengamat. Inisiatif tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperluas akses bantuan di tengah konflik. Namun, langkah Thailand ini tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa seluruh poin Five-Point Consensus telah terlaksana.
Mengapa Krisis Kemanusiaan Belum Berakhir?
Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bantuan adalah terbatasnya akses ke wilayah yang terdampak konflik. Dalam laporan Reuters pada 11 September 2024, Palang Merah menyoroti hambatan keamanan dan akses yang menyulitkan operasi kemanusiaan di sejumlah wilayah Myanmar. Kondisi tersebut juga mendorong pembahasan mengenai kemungkinan pembukaan jalur bantuan lintas perbatasan bersama berbagai pihak, termasuk negara-negara tetangga.
Situasi ini memperlihatkan bahwa penyaluran bantuan tidak cukup hanya dengan menyediakan makanan, obat-obatan, atau perlengkapan medis. Bantuan juga harus dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara aman dan tepat sasaran. Ketika konflik masih berlangsung dan akses kemanusiaan terbatas, bantuan yang tersedia belum tentu dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat terdampak.
Bantuan Kemanusiaan dalam Perspektif Politik Internasional
Dalam artikel A Political Theory of Foreign Aid (1962), Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa bantuan luar negeri dapat memiliki fungsi yang berbeda dalam hubungan internasional, termasuk fungsi kemanusiaan dan politik. Perspektif ini membantu melihat bahwa bantuan tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari dinamika politik, melainkan dipengaruhi oleh kondisi dan hubungan antaraktor internasional.
Dalam kasus Myanmar, bantuan medis dan kebutuhan pokok merupakan respons terhadap penderitaan masyarakat. Pada saat yang sama, penyaluran bantuan berlangsung dalam kerangka komitmen regional ASEAN melalui Five-Point Consensus. Dengan demikian, bantuan kemanusiaan dapat dipahami sebagai bagian dari respons terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus pelaksanaan kerja sama regional. Namun, komitmen tersebut tidak otomatis mengakhiri konflik karena penyaluran bantuan masih menghadapi hambatan keamanan dan akses.
Perspektif Morgenthau juga tidak berarti bahwa bantuan ASEAN semata-mata didorong oleh kepentingan politik tertentu. Tanpa bukti yang memadai, motif tersebut tidak dapat disimpulkan begitu saja. Kerangka ini lebih tepat digunakan untuk memahami bahwa bantuan kemanusiaan dan dinamika politik internasional saling berkaitan, terutama ketika bantuan diberikan di tengah konflik yang belum terselesaikan.
Persoalan Myanmar menunjukkan bahwa bantuan dan komitmen regional saja tidak cukup untuk mengatasi krisis yang berlangsung di tengah konflik. ASEAN telah memberikan bantuan medis, menilai kebutuhan, dan mendukung program lintas perbatasan. Namun, keberhasilan bantuan juga bergantung pada kemampuan untuk menjangkau masyarakat dengan aman dan tepat sasaran. Bantuan kemanusiaan akan tetap diperlukan selama kekerasan dan hambatan akses terus terjadi. Di sisi lain, upaya diplomatik harus terus dilakukan untuk membuka ruang bagi penyediaan bantuan dan perlindungan masyarakat.
Sumber Bacaan