Di Balik Gemerlap Kota, Mengapa Kemiskinan Masih Menjadi Warisan Sosial?

Pegawai of PT. Erajaya Group - FKIP UNPAM.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ardissasi Kirana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Di tengah gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan mewah, dan pesatnya pembangunan perkotaan, kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kota sering dipandang sebagai tempat untuk memperbaiki taraf hidup dan meraih kesuksesan. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2025, Indonesia masih memiliki 23,36 juta penduduk miskin atau 8,25% dari total penduduk. Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 6,60%, dengan sekitar 11,18 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini memang menurun dibandingkan Maret 2025, tetapi tetap menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar di tengah perkembangan ekonomi nasional.
Data tersebut memunculkan pertanyaan penting: mengapa kesempatan ekonomi yang tersedia di kota belum mampu mengangkat seluruh masyarakat dari kemiskinan?
Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kemiskinan tidak cukup dijelaskan hanya melalui rendahnya pendapatan atau kurangnya usaha seseorang. Kondisi ekonomi individu juga dipengaruhi oleh struktur sosial, akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, kepemilikan aset, dan jaringan sosial.
Seseorang yang lahir dalam keluarga berkecukupan cenderung memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas pendidikan, teknologi, bimbingan belajar, dan jaringan profesional. Sebaliknya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga berpenghasilan rendah dapat menghadapi berbagai keterbatasan sejak awal kehidupannya.
Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa seseorang dari keluarga miskin pasti gagal atau seseorang dari keluarga kaya pasti berhasil. Namun, kondisi awal yang berbeda dapat memengaruhi luasnya kesempatan yang tersedia bagi setiap individu.
Di sinilah pentingnya membedakan antara ketimpangan hasil dan ketimpangan kesempatan. Ketimpangan hasil berkaitan dengan perbedaan pendapatan atau kekayaan, sedangkan ketimpangan kesempatan terjadi ketika tidak semua orang memiliki akses yang setara untuk memperbaiki kehidupannya.
Kemiskinan antargenerasi terjadi ketika keterbatasan sumber daya ekonomi dalam sebuah keluarga turut membatasi peluang generasi berikutnya untuk meningkatkan taraf hidup. Proses ini dapat berlangsung melalui pendidikan, kesehatan, akses pekerjaan, dan kepemilikan aset.
Sebagai gambaran, anak dari keluarga berpenghasilan rendah mungkin perlu membantu orang tua bekerja atau menghadapi keterbatasan fasilitas belajar. Hambatan tersebut dapat memengaruhi kesempatan mereka melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih baik.
Dalam jangka panjang, keterbatasan tersebut berpotensi menciptakan siklus kemiskinan. Pendapatan yang rendah membatasi investasi keluarga terhadap pendidikan anak, sementara kesempatan kerja yang terbatas dapat membuat pendapatan generasi berikutnya tetap rendah.
Namun, penting dipahami bahwa data kemiskinan nasional tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kemiskinan setiap keluarga diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk membuktikan hubungan tersebut secara langsung, diperlukan penelitian yang mengikuti kondisi ekonomi keluarga lintas generasi.
Selain kemiskinan, ketimpangan distribusi pengeluaran juga memberikan gambaran tentang perbedaan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut BPS, rasio Gini Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 0,363, sedangkan rasio Gini di wilayah perkotaan mencapai 0,383. Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran, dengan nilai yang semakin tinggi menunjukkan ketimpangan yang semakin besar.
Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun tingkat ketimpangan nasional mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025, distribusi pengeluaran masyarakat masih belum merata.
Dalam kehidupan perkotaan, ketimpangan dapat terlihat dari perbedaan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sebagian masyarakat mampu mengakses hunian layak, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang baik. Sebagian lainnya harus mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk makanan, tempat tinggal, serta transportasi sehari-hari.
Perbedaan ini tidak selalu berarti bahwa seluruh masyarakat miskin tidak memiliki kesempatan untuk maju. Namun, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi agar masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki peluang yang lebih baik.
Kota menyediakan beragam kesempatan kerja, akses pendidikan, dan fasilitas ekonomi. Akan tetapi, peluang tersebut tidak selalu mudah dijangkau oleh semua orang.
Biaya tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari dapat menjadi beban bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, pekerjaan dengan pendapatan tidak tetap dapat membuat keluarga kesulitan menabung atau menghadapi keadaan darurat.
Data BPS menunjukkan bahwa pada September 2025, garis kemiskinan di DKI Jakarta mencapai Rp897.768 per kapita per bulan. Untuk rumah tangga miskin dengan rata-rata 5,10 anggota keluarga, garis kemiskinan rumah tangga rata-rata tercatat sekitar Rp4,58 juta per bulan.
Angka tersebut merupakan batas statistik untuk mengidentifikasi kemiskinan, bukan ukuran keseluruhan biaya hidup ideal di Jakarta. Meski demikian, data itu menggambarkan bahwa kebutuhan minimum rumah tangga harus dipahami sesuai jumlah anggota keluarga dan karakteristik wilayahnya.
Karena itu, persoalan kemiskinan perkotaan tidak cukup ditangani dengan mendorong masyarakat bekerja lebih keras. Kebijakan juga perlu mempertimbangkan kualitas pekerjaan, keterjangkauan tempat tinggal, akses pendidikan, dan perlindungan sosial.
Jika kemiskinan berkaitan dengan struktur sosial dan ekonomi, penanganannya pun perlu melampaui bantuan jangka pendek.
Pertama, akses terhadap pendidikan berkualitas perlu diperluas, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Pendidikan dapat memperbesar peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meskipun hasilnya juga dipengaruhi kondisi pasar kerja.
Kedua, penciptaan lapangan kerja perlu diarahkan pada pekerjaan yang layak, dengan pendapatan yang memadai dan perlindungan bagi pekerja. Kesempatan memperoleh pekerjaan saja tidak selalu cukup apabila pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Ketiga, kebijakan perumahan, transportasi publik, kesehatan, dan bantuan sosial perlu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Pengurangan beban pengeluaran dasar dapat membantu keluarga mempertahankan sumber daya untuk pendidikan, tabungan, dan pengembangan keterampilan.
Keempat, masyarakat perlu menghindari stigma yang menganggap kemiskinan selalu disebabkan oleh kemalasan atau kurangnya usaha. Pandangan semacam itu mengabaikan perbedaan akses, kesempatan, dan sumber daya yang dimiliki setiap individu.
Kemiskinan di tengah gemerlap kota mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bukanlah hal yang selalu berjalan seiring secara merata. Sebuah kota dapat berkembang pesat, tetapi masih menyisakan kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses peluang ekonomi.
Data BPS memperlihatkan adanya kemajuan dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Namun, jutaan penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga upaya pemerataan kesempatan tetap diperlukan.
Dalam perspektif sosiologi ekonomi, persoalan utamanya bukan sekadar bagaimana seseorang meningkatkan pendapatan, melainkan juga bagaimana masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang memperbaiki kehidupannya.
Kemiskinan seharusnya bukan takdir yang ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan atau kondisi ekonomi keluarganya. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa tinggi gedung yang berdiri, tetapi juga seberapa luas kesempatan yang terbuka bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.
