Mundur atau Hancur: Kegagalan Tanggung Jawab Politik Danzo Shimura
Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Arif Wicaksa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dalam cerita anime Naruto, Danzo Shimura merupakan salah satu tokoh antagonis yang memperlihatkan bagaimana ambisi kekuasaan dapat bersembunyi di balik retorika pengabdian dan cinta terhadap negara. Selama bertahun-tahun, Danzo mengklaim bahwa berbagai tindakan kejahatan ekstrem yang dilakukannya bertujuan melindungi Desa Konoha. Namun, keterlibatannya dalam tragedi klan Uchiha, pembentukan organisasi Root, manipulasi politik, serta penyalahgunaan wewenang memperlihatkan kontradiksi antara kepentingan publik dan ambisi pribadinya. Persoalan tersebut semakin terlihat ketika Danzo memperoleh kesempatan menjadi calon Hokage setelah Tsunade mengalami koma akibat serangan Pain. Alih-alih menjadikan krisis sebagai momentum untuk menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, Danzo justru memanfaatkannya untuk memperkuat posisi politiknya. Tulisan ini berargumen bahwa Danzo seharusnya memilih mundur secara terhormat, mengakui kesalahannya, dan mempertanggungjawabkan tindakan masa lalunya. Keputusannya mempertahankan kekuasaan justru memperlihatkan kegagalan etika politik yang pada akhirnya mengantarkannya pada kematian di tangan Sasuke.
PerbesarKekuasaan dan Ambisi di Balik Dalih Keamanan Negara
Dalam pemikiran Niccolo Machiavelli melalui karyanya yang berjudul The Prince, seorang pemimpin dituntut memiliki kecakapan politik untuk mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan negara. Politik memang tidak selalu berlangsung dalam kondisi ideal sehingga seorang penguasa terkadang harus mengambil keputusan sulit. Namun, kecakapan politik tidak dapat disamakan dengan ambisi mempertahankan kekuasaan tanpa mempertimbangkan kepentingan negara. Danzo menunjukkan penyimpangan terhadap tujuan tersebut. Ia membentuk Root sebagai organisasi rahasia yang menanamkan loyalitas mutlak kepada pemimpinnya. Salah satu tindakan paling kontroversialnya adalah keterlibatan dalam tragedi pembantaian klan Uchiha. Danzo memandang keberadaan klan tersebut sebagai ancaman bagi stabilitas Konoha dan mendorong penyelesaian melalui kekerasan. Ia bahkan mengambil mata sharingan Shisui untuk kepentingan politiknya sendiri. Tindakan tersebut memperlihatkan bagaimana kepentingan keamanan desa digunakan untuk membenarkan keputusan yang merugikan masyarakatnya.
Ketika memperoleh kesempatan menjadi calon Hokage, Danzo seharusnya menyadari bahwa jabatan tersebut bukan sarana untuk mengukuhkan pengaruh pribadinya. Sebaliknya, posisi itu menuntut integritas dan kemampuan mempersatukan masyarakat. Dengan demikian, tindakan Danzo justru bertentangan dengan tujuan politik yang seharusnya dijaga oleh seorang pemimpin. Ia tidak lagi sekadar berupaya mempertahankan Konoha, tetapi juga mempertahankan kendali atas arah politik desa.
Weber dan Kewajiban Seorang Pemimpin untuk Bertanggung Jawab
Pemikiran Max Weber mengenai etika tanggung jawab dalam karyanya Politics as a Vocation menjadi landasan penting untuk mengkritik kepemimpinan Danzo. Weber menekankan bahwa seorang politikus harus mempertimbangkan konsekuensi nyata dari tindakan dan keputusan politiknya. Pemimpin tidak cukup berlindung di balik keyakinan bahwa dirinya memiliki tujuan baik. Ia harus bersedia menanggung akibat dari kebijakan yang dibuatnya. Dalam konteks ini, Danzo memperlihatkan kegagalan etika tanggung jawab. Ia berulang kali menggunakan kepentingan Desa Konoha sebagai alasan untuk melakukan manipulasi, kekerasan, dan operasi rahasia. Akan tetapi, ia tidak menunjukkan pertanggungjawaban yang sepadan atas penderitaan dan konflik yang ditimbulkan. Tragedi klan Uchiha menjadi contoh nyata bagaimana keputusan politik yang tidak bertanggung jawab dapat meninggalkan konsekuensi antargenerasi, terutama melalui kebencian dan dendam Sasuke.
Oleh karena itu, mundur dari jabatan seharusnya menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan oleh Danzo ketika masa lalunya menunjukkan ketidakmampuan menjalankan kekuasaan secara etis. Pengunduran diri bukan berarti menghindari tanggung jawab, melainkan langkah awal untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang dan membuka ruang bagi pemeriksaan atas tindakannya. Danzo seharusnya mengakui kesalahan, menghentikan aktivitas Root yang bermasalah, serta bersedia menghadapi konsekuensi politik maupun hukum. Sikap tersebut jauh lebih terhormat daripada terus mempertahankan kekuasaan sambil menghindari pertanggungjawaban.
Lord Acton dan Bahaya Memanfaatkan Krisis untuk Memperkuat Kekuasaan
Gagasan Lord Acton mengenai kecenderungan kekuasaan untuk menghasilkan korupsi juga relevan dalam menganalisis Danzo. Dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton pada tahun 1887, Lord Acton mengingatkan bahwa semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus melekat padanya. Kekuasaan tidak boleh membuat seseorang merasa kebal dari kritik dan pertanggungjawaban. Situasi ketika Tsunade mengalami koma setelah serangan Pain menjadi kesempatan politik bagi Danzo. Dalam kondisi darurat tersebut, ia memperoleh dukungan untuk menjadi calon Hokage. Namun, tindakan Danzo dalam pertemuan Lima Kage memperlihatkan bahwa ia lebih mengutamakan kepentingan politiknya daripada membangun kepercayaan antarnegara. Ia menggunakan genjutsu kotoamatsukami terhadap Mifune untuk memengaruhi keputusan mengenai kepemimpinan aliansi shinobi. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa bahkan ketika memperoleh kesempatan memimpin, Danzo tetap menggunakan manipulasi sebagai instrumen kekuasaan. Padahal, krisis seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi pemerintahan melalui transparansi, kerja sama, dan tanggung jawab. Danzo justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya. Ia memanfaatkan keadaan darurat untuk memperbesar pengaruhnya. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan. Seorang pejabat yang memiliki rekam jejak penyalahgunaan wewenang seharusnya tidak menggunakan krisis sebagai kesempatan memperluas otoritas, melainkan menyadari perlunya evaluasi terhadap kelayakan dirinya untuk memimpin.
Kematian Danzo: Balas Dendam Bukan Pengganti Keadilan
Kegagalan Danzo untuk mempertanggungjawabkan masa lalunya mencapai puncak ketika ia berhadapan dengan Sasuke Uchiha. Dalam pertempuran tersebut, Sasuke berupaya membalas dendam atas keterlibatan Danzo dalam kehancuran klan Uchiha. Danzo akhirnya tewas setelah menggunakan berbagai kemampuan yang diperolehnya melalui mata Sharingan hasil rampasan, bahkan berusaha membawa Sasuke dan Tobi bersamanya melalui teknik Izanagi dan segel kutukan.
Kematian Danzo tersebut dapat dibaca sebagai konsekuensi tragis dari rangkaian keputusan politik yang dibangun di atas kekerasan dan manipulasi. Danzo telah menciptakan musuh melalui tindakannya sendiri, tetapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan persoalan yang ditimbulkannya melalui pengakuan dan pertanggungjawaban. Ia justru mempertahankan kekuasaan hingga akhir hayatnya. Meskipun demikian, kematian Danzo di tangan Sasuke tidak dapat dianggap sebagai bentuk keadilan yang ideal. Balas dendam merupakan tindakan individual yang lahir dari kemarahan akibat penderitaan, sedangkan keadilan politik seharusnya ditegakkan melalui mekanisme hukum dan institusi yang bertanggung jawab. Seandainya Danzo memilih mengundurkan diri, mengakui kesalahannya, dan menghadapi proses pertanggungjawaban, tragedi tersebut mungkin dapat dihindari atau setidaknya tidak berkembang menjadi lingkaran kekerasan baru. Inilah ironi terbesar Danzo, seseorang yang mengklaim ingin melindungi desa justru meninggalkan warisan konflik akibat kegagalannya mengendalikan kekuasaan.
Kesimpulan
Danzo Shimura merupakan gambaran pemimpin yang gagal memahami bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan alat untuk mempertahankan kekuasaan tanpa batas. Melalui perspektif Machiavelli, Weber, dan Lord Acton, terlihat bahwa tindakannya tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga bertentangan dengan stabilitas, legitimasi, dan akuntabilitas pemerintahan. Danzo seharusnya memilih mundur secara terhormat, mengakui kesalahan, dan menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Keputusannya memanfaatkan krisis politik untuk memperkuat kekuasaan justru memperbesar kehancuran yang pada akhirnya menimpanya sendiri. Kematian di tangan Sasuke menjadi akhir tragis dari seorang pemimpin yang gagal mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Pada akhirnya, seorang pemimpin tidak dinilai dari seberapa jauh ia mampu mempertahankan jabatan, melainkan dari keberanian untuk bertanggung jawab ketika ia telah gagal menjalankan amanah.