Paulo Freire: Melawan Penindasan dengan Pendidikan

Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Arif Wicaksa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Penindasan tidak selalu berlangsung melalui kekerasan fisik. Dalam kehidupan sosial dan politik, penindasan juga dapat dilakukan dan dipertahankan melalui ketimpangan pengetahuan, pembatasan partisipasi pendidikan, serta pembentukan pola pikir yang membuat ketidakadilan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah. Dalam situasi tersebut, pendidikan memiliki posisi penting karena dapat menjadi instrumen yang memperkuat kepatuhan terhadap tatanan penindasan yang ada atau justru membantu manusia untuk memahami dan mengubah realitasnya. Persoalan inilah yang menjadi perhatian Paulo Freire dalam karyanya yang Pedagogy of the Oppressed (1970) yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Pendidikan Kaum Tertindas.

Freire memandang pendidikan sebagai proses yang tidak bisa terpisahkan dari hubungan kekuasaan. Pendidikan yang bersifat membatasi kemampuan berpikir kritis dapat mempertahankan dominasi dan penindasan, sedangkan pendidikan yang mendorong dialog dan kesadaran kritis dapat menjadi sarana pembebasan dari penindasan tersebut. Pemikiran ini relevan bagi studi Hubungan Internasional maupun ilmu sosial lainnya karena perubahan sosial membutuhkan kemampuan untuk mengenali ketidakadilan, penindasan dan kemudian mengembangkan tindakan kolektif tanpa sekadar hanya mereproduksi hubungan dominasi yang sama. Tulisan ini berargumen bahwa pemikiran Freire memberikan landasan penting bagi perjuangan nirkekerasan melalui kesadaran kritis, dialog, dan praksis, meskipun pendidikan saja tidak cukup untuk mengatasi seluruh struktur penindasan.
Pendidikan dan Reproduksi Penindasan
Salah satu kritik utama Freire adalah terhadap model pendidikan gaya bank (banking model of education). Dalam model ini, guru diposisikan sebagai pemilik pengetahuan yang menyampaikan informasi kepada murid yang hanya diposisikan sebagai penerima pasif. Keberhasilan pendidikan lalu kemudian diukur berdasarkan kemampuan murid untuk menyimpan dan mengulang informasi, bukan berdasarkan kemampuannya memahami serta mempertanyakan realitas. Hubungan pendidikan dengan model tersebut pada suatu titik bisa menciptakan ketimpangan karena satu pihak dianggap mengetahui segalanya, sedangkan pihak lain dianggap tidak memiliki pengetahuan yang berarti.
Kritik ini memiliki implikasi yang lebih luas daripada fenomena ruang kelas belaka. Jika diterapkan sebagai cara untuk memahami kehidupan sosial, pendidikan gaya bank dapat menggambarkan bagaimana kelompok yang memiliki otoritas menjadi pihak yang menentukan pengetahuan apa yang dianggap sah dan bagaimana masyarakat seharusnya memahami keadaan mereka. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan berisiko menerima keadaan tersebut tanpa memperoleh kesempatan untuk mempertanyakan penyebab strukturalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penindasan dapat bertahan bukan hanya melalui ancaman, tetapi juga melalui pembatasan kemampuan masyarakat untuk mengenali penindasan dan menantangnya. Meskipun demikian, tidak semua proses pembelajaran satu arah otomatis merupakan penindasan. Persoalan utamanya adalah ketika pendidikan secara sistematis meniadakan partisipasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir mandiri. Dengan demikian, kritik Freire membantu menjelaskan pentingnya kesadaran sebagai bagian dari upaya mengubah hubungan kekuasaan.
Kesadaran Kritis sebagai Dasar Pembebasan
Sebagai alternatif terhadap pendidikan gaya bank, Freire kemudian mengajukan model pendidikan hadap masalah (problem-posing education). Pendidikan ini mengajak manusia untuk memeriksa persoalan nyata melalui pertanyaan, dialog, dan penyelidikan bersama. Peserta didik tidak sekadar menerima penjelasan mengenai dunia, tetapi turut mengembangkan pemahaman tentang bagaimana dunia terbentuk dan bagaimana dunia dapat diubah. Pendidikan pada akhirnya menjadi proses bersama yang mengakui manusia sebagai subjek aktif dalam sejarahnya. Gagasan tersebut berkaitan dengan kesadaran dan kemampuan kritis, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan antara pengalaman pribadi dan kondisi sosial yang lebih luas. Seseorang, misalnya, tidak hanya memandang kemiskinan sebagai persoalan kegagalan individu, tetapi juga mempertanyakan distribusi sumber daya, kesempatan ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi kehidupannya. Kesadaran semacam ini memungkinkan masyarakat untuk melihat bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap kekal atau tidak dapat diubah.
Dari sudut pandang perlawanan nirkekerasan terhadap penindasan, kesadaran kritis dapat menjadi dasar bagi perlawanan terhadap ketidakadilan. Masyarakat yang mampu mengenali akar masalah dapat menyusun tuntutan, membangun solidaritas, dan menentukan strategi perubahan secara lebih terarah. Pendidikan dengan demikian kemudian berperan mempersiapkan manusia untuk bertindak, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan keadaan. Namun, kesadaran kritis tidak dengan sendirinya menjamin tindakan damai. Arah tindakan tetap dipengaruhi oleh pilihan politik, kondisi sosial, dan cara kelompok merespons konflik.
Dialog dan Praksis dalam Perjuangan Nirkekerasan
Freire menempatkan dialog sebagai unsur penting dari pendidikan yang membebaskan. Dialog bukan sekadar pertukaran pendapat, melainkan proses untuk memahami realitas bersama dengan mengakui kemampuan manusia lain untuk berpikir dan berpartisipasi dalam prosesnya. Melalui dialog, pengetahuan tidak semata-mata ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas, tetapi dikembangkan melalui keterlibatan aktif mereka yang mengalami persoalan tersebut. Prinsip ini relevan bagi perjuangan nirkekerasan karena perubahan sosial sangat membutuhkan partisipasi, komunikasi, dan pengorganisasian kolektif. Sebagai contoh, masyarakat yang menghadapi kebijakan yang dianggap tidak adil dapat membangun, misalnya, forum warga, mengumpulkan pengalaman pihak-pihak terdampak, mendiskusikan tuntutan, dan menyampaikan aspirasi melalui kampanye publik atau aksi damai. Dalam proses tersebut, dialog berfungsi untuk membantu membangun pemahaman bersama, sedangkan pengorganisasian berfungsi menerjemahkan pemahaman itu menjadi tekanan sosial dan politik.
Hubungan antara pemikiran Freire dan perjuangan nirkekerasan semakin jelas melalui konsep praksis, yaitu aktivitas yang menghubungan antara refleksi dan tindakan untuk mengubah realitas. Refleksi tanpa tindakan berisiko berhenti sebagai pemahaman abstrak, sementara pada sisi lain tindakan saja tanpa refleksi dapat kehilangan arah dan gagal mengenali penyebab persoalan. Praksis menuntut keduanya berlangsung secara berkelanjutan dan simultan: manusia memahami situasi, bertindak, mengevaluasi hasilnya, lalu memperbaiki tindakannya.
Dengan demikian, pendidikan kritis dapat menyediakan fondasi bagi tindakan perlawanan nirkekerasan, tetapi tidak menggantikan strategi perjuangan. Aksi damai memerlukan tujuan yang jelas, solidaritas, organisasi, dan kemampuan menghadapi respons pihak yang berkuasa. Pemikiran Freire membantu menjelaskan bagaimana masyarakat dapat menjadi subjek perubahan, bukan sekadar objek kebijakan atau penerima belas kasihan.
Tantangan dan Batas Pemikiran Freire
Meskipun menawarkan kerangka pembebasan yang kuat, pemikiran Freire tetap perlu dibaca secara kritis. Dialog tidak selalu berlangsung di antara pihak yang setara. Kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar pada umumnya dapat mengabaikan tuntutan masyarakat, mengendalikan ruang diskusi, atau menolak perubahan yang mengancam kepentingannya. Karena itu, dialog saja belum tentu mampu mengatasi ketimpangan struktural. Freire sendiri membedakan tindakan antidialogis yang mempertahankan dominasi dari tindakan dialogis yang menekankan kerja sama, persatuan, organisasi, dan keterlibatan manusia dalam perubahan. Pembedaan ini menunjukkan bahwa pembebasan pada hakikatnya membutuhkan tindakan bersama, bukan sekadar perubahan cara berpikir individual. Dalam konteks nirkekerasan, organisasi masyarakat dan mobilisasi kolektif dapat menjadi sarana untuk memperkuat tuntutan serta menantang kekuasaan tanpa menjadikan kekerasan sebagai metode utama dalam perlawanan.
Selain itu, pemikiran Freire tidak boleh disamakan begitu saja dengan teori nirkekerasan yang secara khusus membahas strategi menghadapi konflik. Sumbangan utama Freire dalam karyanya ini terletak pada penjelasan mengenai pendidikan, kesadaran, dialog, dan tindakan pembebasan. Hubungannya dengan nirkekerasan merupakan pengembangan analitis dari gagasan-gagasan tersebut. Pembedaan ini penting agar relevansi pemikiran Freire dapat dijelaskan secara tepat tanpa mengabaikan keterbatasannya.
Kesimpulan
Pendidikan Kaum Tertindas menunjukkan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan arena penting dalam hubungan antara kekuasaan dan pembebasan. Melalui kritik terhadap pendidikan gaya bank, Freire menjelaskan bagaimana kepasifan dapat dipelihara, sedangkan pendidikan hadap masalah, kesadaran kritis, dialog, dan praksis bisa membuka peluang bagi manusia untuk memahami serta mengubah realitasnya.
Dalam Ilmu Hubungan Internasional, pemikiran tersebut memberikan dasar untuk memahami pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran, solidaritas, dan tindakan kolektif melawan ketidakadilan. Akan tetapi, kesadaran dan dialog perlu juga disertai pengorganisasian serta strategi yang mampu menghadapi struktur kekuasaan. Pada akhirnya, kontribusi utama Freire terletak pada penegasan bahwa pembebasan bukanlah hadiah yang diberikan kepada kaum tertindas, melainkan proses partisipatif ketika manusia dengan penuh kesadaran bersama-sama memperjuangkan kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan setara.
