Urgensi Meritokrasi Substantif dalam Tatanan Politik Demokratis
Peneliti pada Pusat Studi Politik dan Demokrasi FISIP Unpad
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ari Ganjar Herdiansah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSejak Kabinet Merah Putih dibentuk pada Oktober 2024, kritik terhadap cara pemerintahan Prabowo Subianto mengisi jabatan publik nyaris tak pernah reda. Belum ada tanda-tanda visi Prabowo-Gibran tentang kabinet zaken akan diwujudkan. Yang ada, kabinet berpostur gemuk. Kini, kabinet terdiri dari 49 kementerian, terbanyak sejak Reformasi.
Dua kali perombakan kabinet pada 1 dan 15 Oktober 2026, serta pengangkatan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden kembali memunculkan pertanyaan tentang dasar pemilihan orang-orang di sekitar kekuasaan. Seberapa jauh kompetensi menjadi pertimbangan dibandingkan loyalitas dan kebutuhan akomodasi politik?
Dari fenomena di atas, diagnosis yang kerap kita dengar adalah bahwa meritokrasi kita lemah. Obatnya pun tampak sederhana. Isi pemerintahan dengan orang-orang yang kompeten, niscaya negara dikelola lebih baik.
Asumsi semacam itu tidak keliru, tetapi kita perlu beranjak ke pertanyaan yang lebih mendasar, yakni dalam tatanan seperti apa para pejabat dipilih, bekerja, dan dimintai pertanggungjawaban?
Sudah tentu, dalam demokrasi, pertimbangan politik tetap sah dalam pengangkatan pejabat, terutama menteri yang membantu presiden dalam menjalankan mandat elektoralnya. Persoalan muncul ketika loyalitas menjadi ukuran utama, sementara kompetensi dan integritas menjadi nomor yang kesekian.
Pelajaran dari Era Orde Baru
Sejarah kita sebenarnya pernah memberi pelajaran berharga soal ini. Orde Baru kerap dikenang sebagai masa ketika para teknokrat mendapat tempat. Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan J.B. Sumarlin adalah nama-nama dengan kapasitas yang diakui luas. Di tangan mereka, inflasi yang melambung ratusan persen pada pertengahan 1960-an berhasil dijinakkan dan fondasi pembangunan ekonomi diletakkan.
Namun, para begawan itu dipilih atas dasar kepercayaan Suharto. Selama kepercayaan itu terjaga, nasihat mereka didengar. Ketika jejaring bisnis keluarga dan kroni semakin kuat sepanjang 1980-an hingga 1990-an, pengaruh teknokrat dalam menentukan arah kebijakan mulai menghadapi batasnya. Krisis 1997–1998 memperlihatkan betapa rapuhnya tata kelola ekonomi kita dalam meredam gejolak finansial regional yang kemudian berimbas pada krisis multidimensional.
Karena itu, sehebat apapun teknokrat, kontribusinya akan bergantung pada sistem yang melingkupinya. Dalam sistem otoriter, ketika kekuasaan berpusat pada kepentingan sosok dan lingkar elitenya, peran teknokrat akan mudah dilemahkan.
Jebakan Patronase
Di negara ini, penguasa cenderung membagikan jabatan sebagai cara paling praktis untuk membeli loyalitas, merawat koalisi, dan menjinakkan calon lawan. Ongkos dari praktik patronase tersebut tentu mahal bagi negara, tetapi menguntungkan bagi mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan.
Dalam koalisi yang gemuk, semakin banyak kelompok yang harus diakomodasi, semakin besar pula dorongan untuk membagi jabatan. Ketika hampir seluruh kekuatan di parlemen berada di barisan pemerintah, insentif untuk mengoreksi kebijakan eksekutif semakin layu.
Di sinilah letak persoalannya. Seorang pejabat bisa dipertahankan bukan karena kinerjanya memuaskan, melainkan karena posisinya penting untuk menjaga keseimbangan koalisi. Sebaliknya, figur yang kompeten bisa tersingkir ketika tidak lagi sesuai dengan kebutuhan politik penguasa.
Selama pengangkatan pejabat didasarkan pada kepentingan penguasa, mengganti orang tidak menyelesaikan masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana lembaga-lembaga politik ditata agar penguasa yang tidak cakap sekalipun tidak dapat menimbulkan kerusakan terlalu besar. Dengan kata lain, institusi demokratis diperlukan bukan karena mampu menjamin orang terbaik selalu terpilih, melainkan karena memungkinkan pilihan yang keliru dipersoalkan dan dikoreksi.
Tiga Pilar Meritokrasi Substantif
Meritokrasi perlu dipahami utuh dan dilaksanakan secara substantif. Para pejabat yang dipilih bukan hanya berdasarkan kemampuannya, tetapi juga apakah kesempatan untuk dipilih berlangsung adil dan apakah mereka yang terpilih bekerja dalam sistem yang memungkinkan kompetensinya diuji serta kekuasaannya dikoreksi.
Setidaknya ada tiga pilar yang menopangnya. Pertama, pelembagaan yang kuat bagi sistem birokrasi dan politik. Meritokrasi harus menjadi aturan main yang mengikat keseluruhan sistem birokrasi. Rekrutmen dan promosi perlu didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dengan pengawasan yang cukup independen untuk mencegah intervensi politik.
Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pengalihan fungsi pengawasannya kepada instansi eksekutif, misalnya, menimbulkan pertanyaan tentang independensi pengawasan sistem merit. Pengawasan memang tetap berjalan, tetapi keberadaan aturan saja belum menjamin bahwa penyimpangan dapat dikoreksi tanpa tekanan politik.
Untuk jabatan politik seperti menteri, mekanismenya tentu berbeda. Hak prerogatif presiden tetap dijunjung, tetapi bukan berarti pilihannya kebal dari penilaian publik. Presiden semestinya dapat menjelaskan dasar pengangkatan pejabat, sementara kinerja mereka dievaluasi secara terbuka. Loyalitas politik boleh menjadi pertimbangan, tetapi kompetensi tetap menjadi prioritas.
Kedua, tata kelola demokrasi yang substantif. Demokrasi tidak berhenti pada aspek prosedural seperti pemilu. Parlemen mesti sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasan, pers bebas memberitakan, masyarakat sipil leluasa mengkritik, dan pengadilan bekerja independen.
Ketiga, akses yang adil. Kemampuan dan prestasi tidak lahir di ruang hampa. Jika pintu masuk ke jabatan publik hanya terbuka bagi mereka yang punya modal ekonomi dan jaringan, meritokrasi justru akan melanggengkan elite yang sama. Mereka yang sejak awal memiliki privilese akan lebih mudah dianggap layak, sementara orang-orang dengan kemampuan setara tetapi tanpa koneksi sulit mendapat kesempatan.
Partai politik, sebagai gerbang utama rekrutmen jabatan politik, memegang peran kunci. Kaderisasi semestinya menimbang kapasitas memimpin, integritas, dan pemahaman atas persoalan rakyat, bukan semata lamanya pengabdian atau kedekatan dengan elite partai. Tanpa pembenahan rekrutmen politik, tuntutan agar presiden memilih orang-orang kompeten akan selalu terbentur pada terbatasnya pilihan yang disediakan partai.
Ketiga pilar itu berkelindan. Pelembagaan tanpa demokrasi mudah dibajak oleh elite. Demokrasi tanpa pelembagaan merit mudah tergelincir menjadi bagi-bagi kursi. Pelembagaan dan demokrasi tanpa akses yang adil hanya melahirkan meritokrasi bagi yang sudah berprivilese.
Kritik terhadap pemerintahan karena mengutamakan kedekatan politik dalam pengisian jabatan memang perlu terus disuarakan. Namun, jika tuntutan kita berhenti pada mengganti pejabat yang dianggap tidak kompeten dengan figur yang lebih mentereng, kita hanya mengulang pola lama, yakni menggantungkan nasib pemerintahan pada segelintir elite.
Demokrasi tidak menjamin pemimpin akan selalu memilih orang yang tepat. Namun, demokrasi seharusnya memiliki aturan yang membuat setiap pilihan dapat dipersoalkan, setiap kinerja dapat diuji, dan setiap kekeliruan dapat dikoreksi. Di situlah meritokrasi menjadi substantif, bukan sekedar memilih pejabat, melainkan bagian dari pembatasan kekuasaan.