Konten dari Pengguna

Harga Beras Naik dan Rasa Cemas di Dapur Kita: Siapa yang Paling Terdampak?

Astuti Sari

Astuti Sari

Mahasiswa Universitas Pamulang, Pogram Studi Akuntansi

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Astuti Sari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi harga beras: kehabisan stok beras di rak toko kelontong. Sumber: Dok. Pribadi/AI
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi harga beras: kehabisan stok beras di rak toko kelontong. Sumber: Dok. Pribadi/AI

Lonjakan harga beras selalu memicu riak kecemasan pertama kali dari ruang dapur, bahkan jauh sebelum angkanya resmi masuk dalam program berita. Di pasar-pasar tradisional dan warung kelontong, beras kemasan 5 kilogram kini menyentuh harga Rp74.500 dan ketersediaannya kian sulit dicari. Laporan Fortune Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah terpaksa menambah 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Langkah darurat ini diambil menyusul menipisnya sisa kuota sebelumnya dari 828 ribu ton menjadi kisaran 80 ribu ton saja di tengah hantaman kemarau panjang. Di saat yang sama, harga beras premium juga merangkak naik 0,28 persen menjadi Rp17.900 per kilogram. Fenomena ini menegaskan satu realitas krusial: persoalan beras bukan sekadar tentang kalkulasi ketersediaan stok di gudang pusat, melainkan tentang kecepatan dampak rambatannya di tingkat konsumen akhir.

Harga Beras dan Beban yang Tidak Sama

Bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, kenaikan harga beberapa ribu rupiah mungkin hanya sekadar mengubah sedikit catatan anggaran bulanan. Namun, bagi kelompok masyarakat rentan, lonjakan tersebut seketika mengubah menu makan hari itu. Ekonom Ernst Engel pada tahun 1857 merumuskan bahwa semakin kecil pendapatan suatu rumah tangga, maka akan semakin besar porsi persentase pengeluaran yang harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Berpijak pada hukum tersebut, lonjakan harga pokok seperti beras akan selalu menghantam lebih keras kepada warga berpenghasilan rendah, terutama para pekerja informal bersistem upah harian yang tidak memiliki bantalan ekonomi. Pandangan ekonom yang dikutip Bisnis.com (6/10/2025) menegaskan bahwa pekerja sektor informal berupah harian akan kesulitan membeli beras langsung dalam kemasan 5 kilogram. Keterbatasan modal harian memaksa mereka terjebak dalam siklus belanja eceran: membelinya liter demi liter di warung madura atau warung kelontong terdekat dengan harga akumulatif yang justru sering kali jatuh lebih mahal.

Pasokan Murah Ada, tetapi Akses Menentukan

Sebagai solusi alternatif, Fortune mencatat pemerintah menargetkan penjualan beras SPHP di kisaran Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram melalui 10 kanal resmi Bulog, di mana per 20 Oktober 2026 kemasannya berganti nama menjadi Beras Kita Medium. Guna menghindari distorsi pasar, Kontan (24/4/2026) melaporkan adanya pembatasan ketat: konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram atau dua kemasan ukuran 2 kilogram, serta adanya larangan tegas untuk menjual kembali beras bersubsidi tersebut. Pembatasan volume pembelian ini secara teoritis dinilai tepat untuk memastikan pemerataan jatah dan menekan potensi penimbunan oleh spekulan. Kendati demikian, sebaik apa pun regulasi yang dirancang di atas meja birokrasi, efektivitasnya di lapangan sangat bergantung pada kemudahan akses. Kebijakan ini hanya akan berdampak nyata jika masyarakat kecil dapat dengan mudah menemukan lokasinya, mengetahui mekanisme pembeliannya, dan memiliki daya beli yang sesuai dengan ukuran kemasan yang tersedia di gerai distribusi.

Apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan ketika masyarakat harus berebut di pasar demi pemenuhan kebutuhan beras? Harga beras boleh jadi merupakan angka statistik yang bergerak dinamis mengikuti hukum pasokan dan permintaan makro. Namun di tingkat mikro, angka tersebut adalah penentu ketenangan psikologis dan rasa aman sebuah keluarga di atas meja makan. Pada akhirnya, indikator ketahanan pangan sejati tidak boleh hanya diukur dari penuhnya kapasitas komoditas di dalam gudang-gudang logistik negara, melainkan dari seberapa adil, murah, dan mudahnya sebongkah nasi dapat sampai ke piring setiap warga negara tanpa terkecuali.

SUMBER

Fortune Indonesia, “Harga Beras Naik, Pemerintah Gelontorkan Beras SPHP 1 Juta Ton”, Oktober 2026: fortuneidn.com

Kontan, “Bapanas Tahan Harga Beras SPHP, Pembelian Maksimal 5 Pack untuk Cegah Distorsi”, 24 April 2026: industri.kontan.co.id

Bisnis.com, “Penyaluran Beras SPHP Belum Sentuh Akar Masalah Perberasan”, 6 Oktober 2025: ekonomi.bisnis.com