Demokrasi, Kekuasaan dan Masa Depan Republik Indonesia

Pembacaan pernyataan sikap oleh Nengah Candra Irawan, Sekjend PP KMHDI, 20 Oktober 2026 (Foto : Istimewa)

Pernyataan Sikap Gelanggang Muda Indonesia (GMI) Forum Sekretaris Jenderal Pelajar-Mahasiswa Nasional

Refleksi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo–Gibran

Jakarta, 20 Oktober 2026

Gelanggang Muda Indonesia (GMI), Forum Sekretaris Jenderal Pelajar–Mahasiswa Nasional yang terdiri atas LMND, KMHDI, PII, HIKMABUDHI, GMNI, PMKRI, SEPMI, dan IPA, memandang refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran sebagai momentum mengevaluasi demokrasi, penyelenggaraan kekuasaan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Bagi GMI, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dibuktikan melalui pemberantasan korupsi, pemerataan pendidikan, kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik agraria, perlindungan lingkungan, serta jaminan kebebasan sipil dan partisipasi demokratis.

Pertama, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Korupsi merugikan keuangan negara dan menghambat pemenuhan hak rakyat. GMI mendesak penegakan hukum yang independen, transparan, dan tidak tebang pilih, serta pengawasan ketat terhadap anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan.

Kedua, pendidikan gratis untuk seluruh rakyat. Alokasi pendidikan dalam RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp820,9 triliun, sementara angka APBN setelah pengesahan perlu merujuk pada dokumen resmi final. Besarnya anggaran harus menjamin akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri, kesejahteraan guru dan dosen, pemerataan fasilitas, serta pendidikan yang berkualitas, ilmiah, dan demokratis. Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan komoditas yang ditentukan kemampuan ekonomi keluarga.

Ketiga, evaluasi kabinet dan akuntabilitas kekuasaan. Pemerintah harus mengevaluasi kinerja kementerian dan program strategis berdasarkan manfaat nyata, efisiensi anggaran, penciptaan lapangan kerja layak, serta pengurangan ketimpangan. Kekuasaan wajib terbuka terhadap kritik dan pengawasan rakyat.

Keempat, reforma agraria dan kedaulatan sumber daya alam. GMI mendesak percepatan reforma agraria, penyelesaian konflik tanah, perlindungan masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kepentingan segelintir elite dan korporasi.

Kelima, perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah harus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengawasi perizinan, menindak pelanggaran lingkungan berdasarkan hukum, serta memulihkan ekosistem dan melindungi masyarakat terdampak.

Menjelang Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, GMI menyerukan seluruh pelajar dan mahasiswa untuk memperkuat persatuan lintas organisasi, membangun tradisi intelektual, mengawal demokrasi, melawan korupsi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Persatuan pemuda bukan untuk membungkam kritik, melainkan untuk memperkuat perjuangan bersama demi masa depan bangsa.

Atas dasar itu, GMI menuntut pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, pendidikan gratis bagi seluruh rakyat, evaluasi kabinet yang transparan, percepatan reforma agraria, perlindungan lingkungan hidup, serta penguatan kebebasan sipil dan kontrol publik terhadap kekuasaan.

GMI menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilihan umum. Demokrasi harus menjamin keadilan, kekuasaan harus bertanggung jawab kepada rakyat, dan kekayaan bangsa harus dikelola untuk kemakmuran bersama.

Masa depan Republik Indonesia tidak boleh hanya ditentukan oleh kepentingan segelintir elite, tetapi harus dibangun melalui partisipasi rakyat, persatuan pemuda, dan perjuangan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab moral dan kebangsaan generasi muda dalam mengawal demokrasi, mengawasi kekuasaan, dan memperjuangkan masa depan Republik Indonesia.

GELANGGANG MUDA INDONESIA (GMI)

Forum Sekretaris Jenderal Pelajar–Mahasiswa Nasional

LMND • KMHDI • PII • HIKMABUDHI • GMNI • PMKRI • SEPMI • IPA