Batam dan Bali Jadi Bukti Kerentanan Sektor Energi
Magister Ketahanan Energi - Ketua Umum Masyarakat Ketahanan Energi Indonesia (MKEI)
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Awaf Wirajaya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Jakarta, 18 Oktober 2026 — Ketahanan energi Indonesia kembali mendapat ujian. Blackout yang melanda Batam dan Bintan, disusul antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Bali selama berhari-hari, memperlihatkan bahwa persoalan energi nasional bukan semata-mata tentang seberapa besar kapasitas pembangkit atau berapa banyak stok BBM yang tersedia. Lebih dari itu, ketahanan energi ditentukan oleh kemampuan sistem menjaga pasokan tetap andal dan memastikan energi dapat diakses masyarakat ketika dibutuhkan.
Pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo ke Suroso Isnandar serta rencana pengelolaan PLN Batam secara langsung oleh Danantara Indonesia, menjadi bagian dari respons atas persoalan kelistrikan yang mendapat perhatian publik. Sementara itu, di Bali, antrean kendaraan di SPBU tetap menjadi persoalan meskipun pemerintah menyatakan stok BBM nasional mencukupi untuk sekitar 16–18 hari. Dalam perspektif availability, ketahanan energi tidak cukup diukur dari ketersediaan sumber daya atau besarnya stok nasional. Energi harus tersedia secara berkelanjutan dan dapat disalurkan ke wilayah yang membutuhkan.
“Karena itu, peristiwa di Batam dan Bali harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar diselesaikan melalui pergantian pejabat atau penambahan pasokan sesaat.” ujar Awaf Wirajaya, Ketua Umum MKEI.
Blackout Batam dan Kerugian Ekonomi
Sebagai kawasan industri, perdagangan, manufaktur dan tujuan investasi, Batam memiliki kebutuhan listrik yang terus berkembang. Data PLN Batam mencatat kapasitas daya listrik terpasang sebesar 1.030 MW, dengan daya pasok 880,5 MW dan beban puncak mencapai 841 MW. Selisih antara daya pasok dan beban puncak tersebut menunjukkan bahwa ruang cadangan daya perlu menjadi perhatian, terutama ketika sistem menghadapi gangguan.
Blackout yang melanda Batam dan Bintan berdampak pada 411.219 pelanggan PLN. Dampaknya tidak berhenti pada terputusnya aliran listrik di rumah tangga tetapi juga berpotensi mengganggu operasional pabrik, pusat data, fasilitas kesehatan, layanan publik dan usaha kecil. Menurut Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam, Suyono Saputra, kerugian ekonomi akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai Rp233,9 miliar.
Besarnya dampak tersebut memperlihatkan bahwa keandalan listrik merupakan bagian penting dari daya saing ekonomi daerah. Kapasitas pembangkit yang memadai tidak otomatis menjamin keamanan pasokan apabila kesiapan jaringan transmisi dan distribusi belum berjalan optimal.
“Pergantian direksi dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola namun ukuran keberhasilannya bukan sekadar itu, melainkan perbaikan infrastruktur yang nyata.” tegas Awaf Wirajaya, Ketua Umum MKEI.
Ketergantungan BBM dan Rapuhnya Rantai Distribusi
Jika Batam memperlihatkan kerentanan pada sistem kelistrikan, Bali menunjukkan persoalan pada rantai pasok BBM. Ketersediaan bahan bakar bergantung pada rangkaian proses yang panjang mulai dari produksi minyak bumi, pengadaan minyak mentah dan produk olahan, pengoperasian kilang, penyimpanan di terminal, pengangkutan menggunakan kapal tanker, hingga distribusi melalui mobil tangki ke SPBU. Gangguan pada salah satu mata rantai dapat memengaruhi pasokan di tingkat konsumen.
Tantangan tersebut semakin relevan ketika Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara produksi minyak bumi dan kebutuhan energi domestik. SKK Migas mencatat lifting minyak bumi sekitar 570 ribu bopd per Juni 2026, di bawah target APBN sebesar 610 ribu bopd. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya peningkatan produksi domestik.
Namun, peningkatan produksi minyak mentah saja tidak otomatis menghapus ketergantungan impor BBM. Karakteristik minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan kilang, sedangkan konfigurasi dan efisiensi kilang menentukan komposisi produk yang dapat dihasilkan. Sebagai contoh, dari 1 barrel crude oil hanya menghasilkan 42% bensin dan 27% diesel.
Di Bali, Pertamina menyebut konsumsi Pertalite meningkat dari sekitar 2.000–2.100 KL per hari menjadi 2.200 KL per hari. Distribusi juga terkendala keterlambatan bongkar muat kapal tanker. Penjelasan tersebut perlu dilihat lebih luas lagi karena persoalan antrean dan gangguan pasokan serupa sebelumnya terjadi di Sumatra pada Juli dan Makassar pada September.
“Jika gangguan distribusi berulang di wilayah yang berbeda, pemerintah perlu mengevaluasi rantai pasok secara menyeluruh. Stok nasional yang mencukupi belum tentu menjamin ketersediaan BBM di setiap daerah apabila distribusi tahap akhir tidak cukup tangguh menghadapi gangguan.” kata Awaf Wirajaya, Ketua Umum MKEI.
Ketahanan Energi Harus Terasa oleh Masyarakat
Batam dan Bali memberikan pelajaran bahwa ketahanan energi tidak cukup diukur melalui angka produksi, kapasitas terpasang atau jumlah hari cadangan. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah listrik tetap menyala ketika dibutuhkan dan apakah BBM dapat diperoleh masyarakat tanpa antrean panjang akibat gangguan pasokan.
“Batam dan Bali harus menjadi momentum pembenahan kebijakan energi nasional. Ketahanan energi bukan hanya tentang berapa besar produksi, berapa banyak kapasitas terpasang atau berapa hari cadangan tersedia, melainkan tentang kemampuan negara menjamin energi yang andal dan dapat diakses masyarakat,” tutup Awaf Wirajaya, Ketua Umum MKEI.
MKEI mendorong pemerintah menjadikan kedua peristiwa ini sebagai dasar evaluasi lintas sektor dengan hasil yang terbuka, target perbaikan yang terukur dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Sebab, ketahanan energi yang sesungguhnya bukan hanya kemampuan menjaga pasokan dalam kondisi normal melainkan juga kemampuan melindungi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat ketika sistem menghadapi gangguan.