Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo: Dalih Mitigasi Bencana, Peta Tambang, dan Ujian Hukum Positif

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang tertarik menyoroti isu-isu hukum positif, penegakan keadilan, dan dinamika kebijakan publik.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Az-zahra Putri Rahmadhani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo kembali memicu perdebatan publik. Berdasarkan laporan State of the Rhino 2026 oleh International Rhino Foundation (IRF) dan data Helping Rhinos, populasi badak Jawa diperkirakan hanya tersisa sekitar 50 individu setelah menyusut 33 persen pada 2019–2023 akibat perburuan liar. Di tengah kondisi populasi yang berada di ambang kepunahan itu, alasan bahwa Ujung Kulon tidak lagi aman karena dekat dengan Gunung Anak Krakatau terasa janggal, mengingat Alas Purwo sendiri berada di pesisir Samudra Hindia yang juga rawan dengan bencana geologis.
Keraguan publik semakin beralasan melihat fakta lapangan dan pernyataan resmi pemerintah. Pada November 2025, badak Musofa yang dipindahkan dari alam liar Ujung Kulon mati dua hari setelah tiba di kandang baru dengan hasil nekropsi menunjukkan usia lebih dari 45 tahun dan tubuhnya diserang parasit yang membuktikan bahwa translokasi satwa liar memiliki risiko fatal. Bahkan, melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Alas Purwo masih sebatas calon habitat kedua yang wajib diuji secara ilmiah (mulai dari pakan, air, keamanan, risiko penyakit, hingga daya dukung perkembangbiakan), dan belum ada penetapan lokasi maupun jadwal pemindahan.
Persoalan ini kian sensitif ketika publik menyoroti penetapan wilayah pertambangan di sekitar perairan TNUK. Melalui Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 060.Pers/04/SJI/2026 tanggal 17 November 2026, pemerintah meluruskan bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tidak menetapkan daratan maupun perairan TNUK sebagai wilayah pertambangan, melainkan memasukkan sebagian perairan laut di sekitarnya ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang berproses sejak 2013. Meskipun WUP belum berarti izin menambang karena masih harus mensyaratkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, kedekatan ruang tambang dengan kawasan konservasi seluas 105.694,46 hektare (data Balai TNUK 2025) tetap menuntut pengawasan ketat.
Dari kacamata hukum positif, kebijakan konservasi dan tata ruang tidak boleh melangkah gegabah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mewajibkan negara menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya secara terukur. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menempatkan asas kehati-hatian (precautionary principle) sebagai rem hukum: selama kepastian ilmiah dan daya dukung Alas Purwo belum teruji, memaksakan relokasi terhadap spesies yang tinggal sekitar 50 individu adalah pertaruhan yang melanggar prinsip kehati-hatian.
Di sisi lain, keutuhan ekosistem penyangga TNUK juga dilindungi melalui rezim Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta diuji lewat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kecermatan dan kepentingan umum. Perancangan WUP di perairan sekitar TNUK tidak boleh berhenti pada pembenaran administratif semata, melainkan wajib tunduk pada evaluasi tata ruang laut dan kajian lingkungan agar tidak menggerus kawasan lindung.
Pada akhirnya, menyelamatkan badak Jawa tidak bisa ditempuh dengan memindahkan masalah tanpa jaminan kesiapan habitat, sembari membiarkan kawasan sekitar taman nasional dibayangi perencanaan ekstraktif. Hukum positif Indonesia telah menyediakan pagar yang jelas untuk menjaga kelestarian satwa endemik; kini tinggal konsistensi negara untuk menegakkan asas kehati-hatian dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada keberlanjutan ekologis.
