Penyadapan Presiden dan Ujian Supremasi Hukum Polri
Tulisan dari BAGAS KARA tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
OPINI
Oleh: Ahmad bagaskara
Senin, 9 November 2026
Kasus penyadapan presiden yang kini menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar urusan internal Korps Bhayangkara. Ini adalah ujian bagi pertanyaan paling mendasar dalam negara hukum: siapa yang mengawasi penegak hukum ketika alat pengintai berada di tangan mereka sendiri?
Kronologi Kasus Penyadapan Presiden: Apa yang Sudah Diketahui?
Rangkaian faktanya bergerak cepat. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, menurut CNN Indonesia. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut dugaan penyadapan itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, seperti dilaporkan Tempo.
Sehari kemudian, Presiden memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, RCTI+ mencatat. Polri lalu menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat, menurut Republika.
Penyidik juga menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti, sebagaimana dicatat NU Online. Sasaran dugaan penyadapan disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga tokoh politik, pengusaha, hingga media, berdasarkan ulasan detikNews.
Praduga Tak Bersalah Tetap Harus Dijaga
Di tengah gelombang amarah publik atas kasus penyadapan presiden ini, kita perlu mengingat satu hal: tersangka belum tentu terdakwa, apalagi terpidana. Tempo juga mencatat adanya kuasa hukum yang menyatakan kliennya membantah melakukan penyadapan di lingkungan Istana. Bantahan itu harus diuji di pengadilan, bukan dihakimi di media sosial.
Hal yang sama berlaku untuk label makar. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut dugaan ini berpotensi mengarah ke makar, menurut Bisnis.com, sementara Mahfud MD menilai para pelaku harus dihukum berat, seperti dikutip Okezone. Pandangan itu penting. Namun, penyidik sendiri menyangkakan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, sebagaimana diberitakan RCTI+. Kualifikasi pidana akhir adalah wewenang pengadilan, bukan panggung opini, termasuk tulisan ini.
Mengapa Penyadapan Presiden Secara Ilegal Berbahaya bagi Demokrasi
Penyadapan adalah pembatasan hak asasi manusia. Karena itu Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa penyadapan harus diatur
secara jelas dalam undang-undang, seperti diulas Hukumonline. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej bahkan menegaskan pada Januari 2026 bahwa di luar perkara korupsi dan terorisme, penyadapan belum boleh dilakukan sebelum undang-undang khusus terbentuk, Tirto mencatat.
Dampaknya melampaui satu nama. Penyadapan tanpa prosedur merusak rasa aman berkomunikasi, mendorong swasensor, dan membuka peluang pemerasan atau manipulasi politik. Karena itu, penyadapan presiden perlu dibaca sebagai alarm bagi seluruh sistem, bukan sekadar perkara pidana biasa.
Jika ponsel kepala negara saja diduga bisa disadap tanpa prosedur, bagaimana dengan keamanan percakapan warga biasa, jurnalis, atau aktivis? Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron bahkan mengaku curiga partainya turut menjadi sasaran, CNN Indonesia melaporkan. Kecurigaan seperti ini akan terus tumbuh selama publik tidak melihat pagar hukum yang jelas.
Setelah Kasus Penyadapan Presiden, UU Penyadapan Tidak Boleh Menunggu Lagi
Ironisnya, di tengah kasus penyadapan presiden, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus penyadapan. Hukumonline mencatat bahwa KUHAP baru memandatkan penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi aturan itu belum ada. Badan Legislasi DPR memang telah memasukkan RUU Penyadapan ke Prolegnas Prioritas 2026, dan menurut NU Online seluruh fraksi pada prinsipnya sepakat penyadapan hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan.
Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November untuk membahas kasus ini, kata Ketua Komisi III Habiburokhman kepada GenPI.co. Momentum itu jangan berhenti pada pernyataan keras. Setidaknya ada tiga hal yang layak masuk dalam RUU: izin pengadilan yang tegas, audit independen atas setiap operasi penyadapan, dan sanksi berat bagi penyalahgunaan wewenang.
Dua Sisi yang Perlu Didengar
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penindakan dilakukan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum, serta tidak berkaitan dengan persaingan internal, CNN Indonesia melaporkan. Sejumlah organisasi, seperti Persis, juga memuji langkah Polri membongkar kasus ini, menurut detikNews.
Di sisi lain, kewaspadaan publik tetap sehat. Pengusutan penyadapan presiden yang menyasar mantan pucuk pimpinan institusinya sendiri harus dibuktikan bebas dari kepentingan, lewat proses yang terbuka dan dapat diuji. Tim khusus bentukan Kapolri akan menelusuri dugaan makar, profil korban, hingga pendanaan, menurut Tempo. Karena penyidik dan para tersangka berasal dari institusi yang sama, pengawasan eksternal oleh DPR, pengadilan, dan masyarakat sipil bukan pilihan, melainkan keharusan.
Pelajaran bagi Reformasi Polri dan Tata Kelola Data
Kasus ini membuka kembali diskusi lama tentang reformasi Polri. Kewenangan teknis seperti intersepsi komunikasi rawan sulit diawasi publik bila aturannya tidak jelas dan mekanisme kontrolnya lemah. Penyadapan presiden hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih luas, yakni kontrol atas teknologi pengintaian di tangan aparat.
Setidaknya ada tiga pekerjaan rumah. Pertama, pemisahan tegas antara fungsi penegakan hukum dan akses terhadap perangkat penyadapan. Kedua, pencatatan serta audit berkala yang dapat diperiksa lembaga pengawas. Ketiga, perlindungan data pribadi bagi korban agar hasil sadapan tidak bocor dan dipakai untuk kepentingan politik.
Penutup: Taruhannya Kepercayaan Publik
Kasus penyadapan presiden ini pada akhirnya bukan tentang siapa yang menang atau kalah di internal kepolisian. Ia tentang apakah negara mampu menegakkan aturan pada aparat yang memegang kewenangan paling sensitif. Jika proses hukum berjalan transparan, adil, dan tuntas hingga ke pemberi perintah serta penyandang dana, kepercayaan publik bisa pulih. Jika tidak, kita hanya mengulang siklus yang sama dengan wajah berbeda.
Maka tugas kita sederhana namun berat: kawal prosesnya, hormati asas praduga tak bersalah, dan desak lahirnya UU Penyadapan yang melindungi warga dari siapa pun yang menyalahgunakan kuasa, termasuk dari aparat.
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan menjadi tanggung jawab penulis. Perkembangan kasus dapat berubah sewaktu-waktu; data dalam artikel ini mengacu pada pemberitaan per 9 November 2026.
Sumber Rujukan
1. CNN Indonesia: Kapolri Suyudi Bantah Isu Persaingan Internal di Kasus Penyadapan. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261105144955-12-1423694/kap...
2. CNN Indonesia: Demokrat Curiga Jadi Korban Sadap Listyo dkk. https://cnnindonesia.com/nasional/20261103154709-32-1422835/demokra...
3. Tempo: Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Presiden. https://www.tempo.co/hukum/kapolri-bentuk-tim-khusus-usut-dugaan-pe...
4. Republika: Empat Jenderal Tersangka, Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Penyadapan Presiden. https://news.republika.co.id/berita/to1xwb484/empat-jenderal-tersan...
5. detikNews: 10 Hal tentang Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden. https://news.detik.com/berita/d-8737324/10-hal-tentang-eks-kapolri-...
6. detikNews: Persis Puji Langkah Tegas Kapolri Bongkar Kasus Penyadapan Presiden. https://news.detik.com/berita/d-8741363/persis-puji-langkah-tegas-k...
7. Bisnis.com: Listyo Sadap Prabowo, Istana Sebut Ada Dugaan Makar. https://kabar24.bisnis.com/read/20261104/16/2018330/listyo-sadap-pr...
8. Okezone/RCTI+: Sebut Listyo Sigit Cs Terindikasi Makar, Mahfud MD: Harus Dihukum Berat. https://rctiplus.com/news/detail/nasional/5510409/sebut-listyo-sigi...
9. RCTI+: Tangkap Jenderal Listyo Sigit Cs, Kapolri: Polri Tetap Solid. https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/5510124/tangkap-j...
10. RCTI+/iNews: Prabowo Resmi Pecat Listyo Sigit dari KSP Usai Jadi Tersangka Penyadapan. https://www.rctiplus.com/news/detail/inews/5509098/prabowo-resmi-pe...
11. NU Online: Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo. https://www.nu.or.id/nasional/eks-kapolri-listyo-sigit-jadi-tersang...
12. NU Online: Baleg DPR Tambahkan RUU Penyadapan ke Prolegnas 2026. https://nu.or.id/nasional/baleg-dpr-tambahkan-ruu-penyadapan-dan-ma...
13. GenPI.co: Habiburokhman Janji DPR Kawal Penyadapan Prabowo. https://www.genpi.co/polhukam/292525/habiburokhman-janji-dpr-kawal-...
14. Hukumonline: Delapan Substansi Ini Perlu Diatur dalam RUU Penyadapan. https://www.hukumonline.com/berita/a/delapan-substansi-ini-perlu-di...
15. Tirto: Wamenkum: Penyadapan Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan Itu Hoaks. https://tirto.id/wamenkum-penyadapan-dilakukan-tanpa-izin-pengadila...