Hoegeng, Polisi yang Tak Bisa Dibeli dan Alasan Negara Layak Menyebutnya Pahlawan

Sumber Foto https://www.pexels.com/id-id/foto/penjaga-di-monumen-nasional-di-jakarta-38163078/

Bayangkan sebuah rumah dinas di Medan pada 1956. Perabotnya baru dan mewah, sofa empuk, lemari es, dan sebuah tape recorder, barang yang saat itu tak mudah dimiliki orang biasa. Pemiliknya, seorang perwira reserse yang baru tiba bersama keluarganya, belum sempat memesan satu pun. Barang-barang itu dikirim diam-diam oleh para pengatur judi yang berharap kedatangannya bisa “disambut” dengan baik.

Perwira itu adalah Hoegeng Iman Santoso. Ia tidak marah-marah dan tidak membuat laporan panjang. Ia memerintahkan barang-barang itu dikeluarkan satu per satu dan diletakkan di tepi jalan, di depan rumah yang belum sempat ia tempati. Orang-orang yang lewat melihat, dan para bandar yang mengirimnya mendengar kabar itu sebelum malam tiba. Pesannya sampai tanpa satu pidato pun, polisi ini tidak bisa dibeli.

Hampir tujuh dekade kemudian, kisah itu masih diceritakan dengan nada yang sama, separuh kagum dan separuh rindu. Rindu itu rupanya belum habis. Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, nama Hoegeng kembali dibicarakan sebagai calon Pahlawan Nasional. Pertanyaannya sederhana, tetapi menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari urusan prosedur. Pantaskah seorang polisi jujur, yang tidak pernah memimpin pasukan di medan perang besar, disejajarkan dengan para pahlawan bangsa?

Untuk memahami mengapa jawabannya “pantas”, kita perlu mengingat dulu satire yang paling sering dikutip tentang dirinya. Dalam sebuah diskusi di Bentara Budaya Jakarta pada tahun 2006, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berkelakar bahwa hanya ada tiga polisi jujur di negeri ini yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Hadirin tertawa, tetapi tawa itu getir. Di balik kelakar tersebut tersimpan pengakuan yang jarang diberikan kepada siapa pun, apalagi kepada seorang purnawirawan. Kejujuran Hoegeng begitu langka sampai-sampai ia diperlakukan seperti pengecualian dari hukum alam.

Namun Hoegeng tidak lahir sebagai legenda. Ia lahir di Pekalongan, belajar hukum di Rechts Hoge School di Batavia, lalu menjalani pelatihan kepolisian di Sukabumi pada masa pendudukan Jepang. Ketika Proklamasi dikumandangkan pada Agustus 1945, ia masih seorang pemuda yang mencari tempat di tengah negara yang baru lahir dan belum tentu bertahan. Beberapa bulan kemudian terjadilah pertempuran lima hari di Semarang antara para pejuang dan tentara Jepang. Hoegeng ada di sana, menjaga ketertiban dan mengamankan tawanan di Rumah Sakit Dr. Kariadi. Ia berada di tengah situasi yang bisa merenggut nyawa kapan saja, di tempat yang tidak akan pernah masuk pemberitaan sebagai medan perang paling heroik, tetapi tetap saja medan perang.

Setahun kemudian, atas tawaran Komodor M. Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut pertama, ia beralih ke Angkatan Laut dengan pangkat mayor. Ia ditugaskan merumuskan dasar-dasar kepolisian militer laut lewat unit Penyelidik Militer Laut Khusus di Tegal. Pekerjaan itu sunyi dan tidak menghasilkan foto-foto gagah, tetapi republik yang baru lahir memang membutuhkan orang yang mau membangun fondasi sebelum bangunannya terlihat. Tak lama, Kepala Kepolisian Negara Said Soekanto Tjokrodiatmodjo memintanya kembali ke Korps Bhayangkara untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian Magelang.

Ujian paling berat di masa revolusi datang pada Juli 1947, ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I. Di Pekalongan, kota kelahirannya sendiri, Hoegeng ditangkap aparat kepolisian NICA. Orang yang kemudian menemuinya di ruang tahanan bukan sembarang perwira. Ia adalah de Bretonniere, pejabat NICA yang pernah menjadi teman sekolahnya di Batavia. Dua orang yang dulu duduk di bangku yang sama kini berhadapan sebagai wakil dua kubu yang saling berperang.

Tawarannya menggoda. Bekerjalah untuk pemerintah kolonial, dan Hoegeng akan mendapat jabatan tinggi serta kehidupan yang mewah. Bagi seorang pemuda yang masih berjuang menemukan tempatnya, itu bukan tawaran yang remeh. Hoegeng menolaknya mentah-mentah. Setelah bebas, ia tidak memilih jalan yang aman. Ia menempuh perjalanan berbahaya menuju markas komando Republik di Yogyakarta untuk melapor kembali kepada Kapolri Soekanto. Dari situ ia bertugas di Jakarta, mengamati kondisi para tahanan politik Republik dan membangun komunikasi rahasia dengan tokoh-tokoh penting perjuangan, mulai dari Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX hingga Jenderal Oerip Soemohardjo.

Di titik inilah kita bisa melihat satu hal yang sering terlewat ketika orang membicarakan Hoegeng semata sebagai “polisi jujur”. Sebelum ia menjadi simbol antikorupsi, ia lebih dulu menjadi seorang pejuang yang menolak menyerah kepada musuh dan menolak dibeli dengan kemewahan. Kejujuran yang ia tunjukkan di Medan bertahun-tahun kemudian bukan sifat yang muncul tiba-tiba. Ia adalah kelanjutan dari karakter yang sudah teruji sejak masa genting.

Ketika republik sudah berdiri dan perang usai, Hoegeng sebenarnya bisa memilih jalan yang lebih nyaman. Ia memilih sebaliknya. Pada 1956 ia dikirim ke Medan sebagai Kepala Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, wilayah yang saat itu terkenal dengan penyelundupan dan perjudian terselubung yang melibatkan pengusaha dan sebagian oknum aparat. Begitu kapal yang membawanya merapat di Pelabuhan Belawan, seorang utusan bandar judi sudah menunggu. Ia datang dengan membawa kunci rumah mewah dan mobil pribadi sebagai “hadiah perkenalan”.

Hoegeng menolak dengan halus tetapi tegas. Ia dan keluarganya memilih menginap di Hotel De Boer sampai rumah dinas resmi siap dihuni. Bukan hanya karena aturan, tetapi karena ia paham betul cara kerja mereka yang hendak membelinya. Hadiah pertama jarang dimaksudkan untuk dibalas dengan uang. Ia dimaksudkan untuk membuka pintu agar permintaan kedua dan ketiga terasa wajar. Maka ketika rumah dinasnya ternyata sudah penuh barang mewah, ia tidak berpikir dua kali. Semuanya dikeluarkan dan diletakkan di tepi jalan.

Yang menarik dari kisah itu bukan hanya keberaniannya, melainkan kecerdasannya. Hoegeng tahu bahwa korupsi tidak selalu datang dalam amplop. Ia datang sebagai sofa, kulkas, dan kunci mobil. Ia datang sebagai kebaikan yang tampak tulus. Kepekaan semacam ini tidak diajarkan di buku mana pun. Ia lahir dari kewaspadaan yang dijaga bertahun-tahun, seperti yang kemudian ia tunjukkan di rumah tangganya sendiri.

Ketika ia diangkat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi pada awal 1960-an, Hoegeng meminta istrinya, Merry Roeslani, untuk menutup toko bunga yang dikelolanya. Alasannya masuk akal sekaligus pahit. Imigrasi adalah jabatan yang rawan gratifikasi, dan ia khawatir ada orang yang berurusan dengan izin lalu datang ke toko bunga istrinya, memesan karangan dalam jumlah besar, sebagai jalan memutar untuk menyuap. Toko itu tidak bersalah, dan bisnisnya sah. Tetapi bagi Hoegeng, jabatan yang bersih harus dijaga dari segala arah, termasuk dari arah yang paling mungkin dianggap wajar.

Pengorbanan serupa terjadi di dalam rumahnya. Suatu hari sebuah agen tunggal kendaraan bermotor mengirim dua sepeda motor Lambretta ke kediamannya sebagai hadiah. Putranya, Aditya, sangat mengidamkan motor itu. Hoegeng memerintahkan ajudannya mengembalikan kedua motor itu pada hari yang sama. Tidak ada kompromi, tidak ada “nanti kita pikirkan”, dan tidak ada pengecualian untuk anak sendiri. Barangkali di situlah letak kekuatan moralnya. Ia menerapkan standar yang sama kepada orang-orang yang paling ia sayangi.

Kariernya terus menanjak karena reputasi itu. Ia menjadi Menteri Iuran Negara pada 1965, Sekretaris Kabinet Presidium pada 1966, dan pada Mei 1968 dilantik sebagai Kapolri kelima. Di puncak kekuasaan kepolisian itu, ia tidak berubah menjadi pejabat yang hanya duduk di balik meja. Ia dikenal turun langsung ke jalan. Bila dalam perjalanan ke kantor ia melihat persimpangan macet tanpa petugas, ia akan keluar dari mobil dinasnya, berseragam lengkap sebagai jenderal bintang empat, dan mengatur lalu lintas dengan tangannya sendiri. Para bawahannya menyaksikan atasan tertinggi mereka melakukan pekerjaan seorang bintara. Tidak ada ceramah yang lebih efektif daripada pemandangan semacam itu.

Dari masa kepemimpinannya pula lahir sebuah kebijakan yang dirasakan jutaan orang hingga hari ini, yaitu kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Ketika ia pertama kali mencetuskannya pada akhir 1960-an, banyak yang menertawakan dan sebagian media mengkritiknya. Helm dianggap aneh dan merepotkan. Hoegeng tetap melangkah, karena ia melihat bahwa keselamatan nyawa warga lebih penting daripada popularitas sesaat. Hari ini tak ada yang mempertanyakan helm. Itulah ciri kebijakan yang visioner, ia terasa janggal di awal dan tampak biasa di akhir, karena sudah begitu menyatu dengan hidup kita.

Namun, tidak semua keberanian berbuah penghargaan. Ada harga yang harus dibayar ketika seorang penegak hukum menolak berhenti di depan tembok kekuasaan. Hoegeng membuktikannya dalam dua perkara besar. Yang pertama adalah skandal penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahjadi dalam rentang 1968 hingga 1972. Penyelidikan Hoegeng menunjukkan bahwa jaringan itu menjangkau pejabat tinggi Bea Cukai Tanjung Priok, oknum kepolisian, hingga elite militer yang memiliki akses ke lingkaran kekuasaan. Perkara kedua adalah kasus Sum Kuning, seorang gadis penjual jamu di Yogyakarta yang menjadi korban kejahatan. Ketika proses hukum disinyalir diintervensi karena menyeret anak-anak pejabat tinggi, Hoegeng membentuk tim khusus untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa melihat siapa pelakunya.

Pada Oktober 1971, Presiden Soeharto memberhentikan Hoegeng dari jabatan Kapolri secara mendadak. Usianya baru 49 tahun. Sebagai cara menyingkirkannya dengan halus, ia ditawari posisi duta besar untuk sebuah negara Eropa. Jabatan itu terdengar terhormat, tetapi sesungguhnya jalan keluar yang rapi untuk memindahkan seorang jenderal yang terlalu merepotkan dari panggung dalam negeri. Hoegeng menolak dengan kalimat yang kelak dikenang banyak orang: “Saya seorang polisi, bukan diplomat dan bukan politisi.”

Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi di dalamnya ada sikap yang jarang dimiliki pejabat mana pun. Ia tahu siapa dirinya dan tidak mau menjadi orang lain demi keamanan pribadi. Ia tidak mencari jalan pulang yang nyaman. Ia memilih tetap menjadi polisi, bahkan ketika seragamnya sudah dilepas.

Kehidupan pasca pensiun menjadi bagian yang paling menyentuh dari kisahnya. Seorang mantan Kapolri bintang empat menerima uang pensiun hanya sekitar Rp10.000 per bulan, dengan penerimaan bersih sekitar Rp7.500. Rumah yang ia tinggali di Menteng baru menjadi miliknya setelah pengalihan rumah dinas atas kebaikan Kapolri penerusnya, itu pun setelah seluruh perabot inventaris kantor dikembalikan tanpa tersisa satu pun. Untuk menopang keluarga, ia menyalurkan hobinya. Ia melukis, dan bermain musik Hawaiian bersama kelompok The Hawaiian Seniors yang tampil di TVRI dari 1968 hingga 1979. Seorang jenderal yang pernah menjaga keamanan seluruh negeri kini mencari nafkah dari gitar dan kuas.

Ia mungkin bisa saja diam dan menikmati hari tua dengan tenang. Tetapi pada 1980, Hoegeng bersama 49 tokoh lainnya, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir, menandatangani Petisi 50. Dokumen itu mengkritik cara Presiden Soeharto menafsirkan Pancasila, yang dianggap dipakai untuk menekan lawan politik. Akibatnya terasa nyata. Hak bepergian ke luar negeri dicabut, usaha keluarga dihambat, dan nama mereka dilarang muncul di media massa nasional. Mereka dikucilkan di negeri yang mereka bela.

Di usia senja, dengan pensiun yang nyaris tak cukup, Hoegeng memilih berdiri bersama kebenaran daripada bersama kenyamanan. Ia tidak pernah menyesali keputusan itu. Di sinilah kita melihat konsistensi yang sesungguhnya, kejujuran yang sama, yang ia tunjukkan di Pekalongan pada 1947 dan di Medan pada 1956, tetap menyala di tahun 1980.

Kalau kita mengujinya dengan ukuran hukum, jalannya pun jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mensyaratkan calon Pahlawan Nasional adalah warga negara Indonesia, berintegritas moral, setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, berbakti kepada bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Seluruh hidup Hoegeng sampai wafatnya pada 14 Juli 2004 berjalan di dalam garis itu. Syarat khususnya pun terpenuhi. Ia terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tidak pernah menyerah kepada musuh, mengabdi hampir sepanjang hayat melampaui panggilan tugas, melahirkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan menjaga jiwa kebangsaan yang konsisten hingga akhir hayat.

Karena itu, tidak mengherankan bila Polri mengajukan Hoegeng kepada pemerintah untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Usulan itu disusul langkah-langkah lain, seperti peresmian Monumen Hoegeng di Pekalongan bersama Panglima TNI pada 11 November 2023, dan penyelenggaraan Hoegeng Awards sejak 2022 yang diinisiasi detikcom bersama dewan pakar independen.

Yang membuat nama Hoegeng terasa hidup, bukan sekadar dikenang, adalah kenyataan bahwa semangatnya terus ditemukan pada orang-orang yang bekerja jauh dari sorotan. Para penerima Hoegeng Awards memperlihatkan bahwa menjadi polisi sejati ala Hoegeng bukan mimpi yang mustahil. Ada Aipda Rahmad Muhajirin dari Polres Bojonegoro yang mendirikan komunitas tanggap bencana, merancang sistem peringatan dini banjir dari alat sederhana, dan menyediakan ambulans gratis bagi warga miskin. Ada Iptu Andi Sriulva Baso dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan yang menggagas “Meja Tanpa Laci” di ruang layanan SIM untuk menutup celah pungutan liar. Ada Kombes Rita Wulandari dari Bareskrim yang mengusut ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menyelamatkan pekerja migran dari perdagangan orang. Dan ada Bripka Annas dari Polres Donggala yang lebih dari sepuluh tahun mengabdi di pedalaman Banawa Selatan sambil menjadi guru sukarela bagi anak-anak suku Da’a yang belajar membaca dan menulis.

Mereka bekerja di tempat yang berbeda dengan cara yang berbeda, tetapi benang merahnya sama dengan Hoegeng, tidak menunggu perintah untuk berbuat benar, dan tidak menunggu imbalan untuk melayani.

Tentu, penganugerahan gelar tidak boleh berhenti sebagai agenda pencitraan lembaga. Jika Hoegeng dinobatkan sebagai pahlawan, penghormatan itu harus diikuti pembenahan nyata di tubuh Polri, mulai dari rekrutmen yang bersih dan pengawasan internal yang tanpa kompromi hingga perlindungan bagi perwira yang berani bersuara. Gelar pahlawan akan bermakna penuh bila ia melahirkan Hoegeng-Hoegeng baru, bukan sekadar patung baru.

Meski begitu, argumen untuk mengangkatnya sebagai pahlawan tidak bergantung pada apa yang akan dilakukan Polri esok hari. Ia berdiri di atas apa yang sudah dilakukan Hoegeng sendiri. Ia menolak tawaran NICA ketika masih muda dan belum punya apa-apa. Ia mengeluarkan perabot haram dari rumahnya di Medan. Ia menutup toko bunga istrinya dan mengembalikan motor yang diidamkan anaknya. Ia menolak kursi duta besar, bertahan dengan pensiun Rp10.000, dan membubuhkan tanda tangan di Petisi 50 ketika semua orang tahu harganya akan mahal.

Pahlawan, pada akhirnya, bukan hanya mereka yang gugur di medan tempur. Pahlawan juga mereka yang bertahan jujur ketika segala hal mendorongnya untuk menyerah, di ruang tahanan, di pelabuhan, di balik meja kekuasaan, dan di rumah yang nyaris kosong di hari tua. Dalam arti itu, Hoegeng sudah lama menjadi pahlawan di benak banyak orang. Yang tersisa hanyalah negara menyatakannya secara resmi.

Dan ketika hari itu tiba, Indonesia tidak hanya sedang menghormati seorang jenderal yang telah wafat dua puluh dua tahun silam. Negeri ini sedang menegaskan sesuatu tentang dirinya sendiri, bahwa di tanah air ini kejujuran bukan sekadar bahan lelucon, melainkan sesuatu yang layak dimuliakan.