Antara Legitimasi Politik dan Finalitas Hukum: Ketika Wacana Pengunduran Diri Versus Sengketa Ijazah

Dalam perjalanan sebuah negara demokrasi, selalu ada momen ketika politik dan hukum bertemu di sebuah persimpangan yang menentukan arah bangsa. Pada titik itulah kedewasaan demokrasi diuji. Apakah negara akan berjalan mengikuti koridor hukum yang telah disepakati bersama, atau justru terseret oleh arus politik yang tidak pernah mengenal garis akhir.

Hari-hari terakhir ini, ruang publik kembali diramaikan oleh pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri seorang wakil presiden yang dikaitkan dengan keinginan untuk memperoleh ruang lebih luas dalam memperjuangkan keyakinan mengenai keabsahan ijazah. Terlepas dari benar atau tidaknya spekulasi yang berkembang, fenomena ini sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar persoalan individu. Karena, sejatinya yang sedang dipertaruhkan bukan lagi nama seseorang, melainkan cara bangsa ini memahami hubungan antara legitimasi politik dan kepastian hukum.

Sebagai seorang yang menggeluti hukum tata negara, saya memandang bahwa setiap negara hukum memerlukan satu prinsip fundamental yang tidak bisa ditawar. Prinsip tersebut adalah finalitas putusan pengadilan. Karena, dalam doktrin hukum modern dikenal asas res judicata pro veritate habetur, yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat sampai dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sah.

Asas ini bukanlah produk kesewenang-wenangan lembaga peradilan. Melainkan lahir dari kebutuhan mendasar sebuah negara untuk mengakhiri sengketa. Mengingat, hukum tidak didesain untuk menciptakan perdebatan tanpa akhir. Sebaliknya, hukum justru hadir untuk memberikan jawaban ketika perdebatan sudah tidak mungkin lagi diselesaikan melalui opini.

Bayangkan saja jika setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah masih dapat dipersoalkan tanpa batas. Hal ini akan mengakibatkan sengketa apa pun tidak akan pernah berakhir, dan tentunya hal ini tidak ada kepastian. Tidak ada stabilitas. Tidak ada jaminan bahwa suatu perkara benar-benar selesai. Sehingga Pengadilan kehilangan otoritasnya, sementara ruang publik berubah menjadi arena tanpa wasit, tempat setiap orang merasa berhak menentukan kebenarannya sendiri.

Di sinilah letak bahaya terbesar yang sering luput dari perhatian masyarakat. Banyak orang mengira bahwa mempertanyakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanyalah bentuk kebebasan berekspresi. Padahal jika dilakukan terus-menerus untuk mendeligitimasi proses hukum yang telah selesai, dampaknya dapat jauh lebih serius. Karena yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap satu putusan, melainkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Kita boleh tidak menyukai sebuah putusan. Kitapun boleh mengkritiknya. Kita bahkan boleh menilai bahwa argumentasi hukumnya kurang kuat. Namun dalam negara hukum, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara mengkritik putusan dan menolak mengakui keberadaan putusan tersebut.

Politik yang Memerlukan Musuh

Jika hukum membutuhkan kepastian, sebaliknya politik sering kali tumbuh dari ketidakpastian. Jika dibahasakan dalam konteks yang lebih sederhana jika hukum mencari titik akhir, politik justru kerap menemukan energi dari konflik yang terus dipelihara. Oleh karennya, dalam dunia politik modern, sebuah isu yang telah selesai secara hukum bisa tetap hidup bertahun-tahun karena menyediakan apa yang paling dibutuhkan oleh sebagian aktor politik, yakni perhatian publik. Tidak sedikit gerakan politik memperoleh daya hidup karena adanya simbol perjuangan. Semakin kontroversial sebuah isu, semakin besar pula potensinya untuk membangun loyalitas kelompok. Oleh karena itu, fakta hukum terkadang tidak lagi menjadi faktor utama, sebab--di dalam dunia politik-yang lebih menentukan adalah kekuatan narasi.

Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara demokrasi menghadapi fenomena serupa. Putusan pengadilan telah dijatuhkan, hasil pemilu telah ditetapkan, tetapi sebagian kelompok tetap menolak mengakui kenyataan politik yang telah diformalkan oleh hukum. Akibatnya, masyarakat terpecah ke dalam dua dunia yang berbeda. Dunia pertama berpegang pada putusan hukum. Dunia kedua berpegang pada keyakinan politik. Ketika fenomena ini berkembang terlalu jauh, maka demokrasi memasuki fase yang tidak sehat. Perdebatan tidak lagi bertumpu pada bukti, melainkan pada kepercayaan. Orang tidak lagi bertanya apa yang dapat dibuktikan, tetapi lebih sibuk mempertahankan apa yang ingin dipercayainya. Padahal dalam negara hukum, keyakinan pribadi tidak pernah dapat menggantikan alat bukti. Opini publik tidak dapat menggantikan putusan pengadilan. Ramainya dukungan di media sosial tidak dapat menghapus konsekuensi hukum dari sebuah keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengunduran Diri dan Moralitas Politik

Dalam konteks wacana pengunduran diri seorang pejabat setingkat wakil presiden, perdebatan menjadi semakin menarik karena menyentuh aspek moralitas politik. Sebagian pihak tentu akan melihat langkah tersebut sebagai bentuk konsistensi. Dalam pandangan yag seperti ini, seseorang dianggap menunjukkan keberanian karena bersedia melepaskan jabatan demi memperjuangkan sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran. Dalam sejarah politik dunia, tindakan semacam itu sering dipandang sebagai bentuk pengorbanan yang lahir dari komitmen terhadap prinsip. Akan tetapi dari sudut pandang lain tidak kalah penting untuk dipertimbangkan. Jabatan publik bukanlah hak milik pribadi, melainkan merupakan amanah konstitusional yang diberikan rakyat melalui mekanisme kenegaraan. Oleh karena itu, setiap pejabat negara memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada kepentingan politik pribadinya.

Di dalam sistem ketatanegaraan, stabilitas pemerintahan memiliki nilai yang sangat penting. Wakil presiden bukan sekadar figur politik, melainkan merupakan bagian dari struktur konstitusional yang menjamin keberlangsungan pemerintahan. Sehingga, setiap keputusan yang diambil oleh seorang pejabat tinggi negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap institusi, bukan hanya terhadap perjuangan politik tertentu. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih sederhana namun mendasar: apakah memperjuangkan sebuah isu yang secara hukum telah berulang kali diproses dan diputuskan masih memiliki urgensi yang lebih besar dibandingkan kewajiban menjaga stabilitas penyelenggaraan negara? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan emosi, melainkan harus dijawab melalui pertimbangan kenegarawanan. Karena pada akhirnya, ukuran seorang negarawan bukan terletak pada kemampuannya memenangkan perdebatan, melainkan pada kemampuannya menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok maupun keyakinan pribadinya.

Demokrasi Tidak Bisa Berdiri di Atas Kecurigaan Abadi

Salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi dewasa ini adalah menjamurnya budaya kecurigaan permanen. Apa pun hasilnya dianggap rekayasa. Siapa pun hakimnya dianggap tidak netral. Apa pun putusannya dianggap telah diatur sebelumnya. Jika pola pikir semacam ini terus dibiarkan berkembang, maka sesungguhnya yang sedang dirusak bukan individu tertentu, melainkan fondasi demokrasi itu sendiri. Karena, demokrasi itu memerlukan kepercayaan yang dibangun melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Ketika seluruh institusi dianggap tidak dapat dipercaya, maka yang tersisa hanyalah kekacauan. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak lagi percaya pada pengadilan, tidak lagi percaya pada lembaga pendidikan, tidak lagi percaya pada penyelenggara negara, dan pada akhirnya tidak lagi percaya pada sistem demokrasi itu sendiri. Kondisi ini sangat berbahaya karena membuka ruang bagi munculnya politik berbasis emosi semata yang pada akhirnya hukum kehilangan kewibawaan. Dan yang tersisa hanyalah pertarungan sentimen yang tidak pernah benar-benar menemukan ujungnya.

Indonesia telah menempuh perjalanan panjang untuk membangun negara hukum yang demokratis. Sehingga reformasi 1998 bukan sekadar pergantian rezim, melainkan upaya membangun institusi agar negara tidak bergantung pada figur. Karena itu keberhasilan demokrasi tidak boleh diukur hanya dari kebebasan berbicara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menghormati mekanisme hukum yang telah disepakati bersama.

Kepastian Hukum Sebagai Fondasi Negara

Dalam kajian Hukum Tata Negara, legitimasi pemerintahan lahir dari kombinasi antara legitimasi konstitusional, legitimasi politik, dan legitimasi sosial. Ketiganya saling melengkapi, tetapi tidak dapat dipertukarkan. Legitimasi konstitusional diperoleh melalui kepatuhan terhadap hukum dasar negara. Legitimasi politik diperoleh melalui proses demokrasi yang sah. Sementara legitimasi sosial berkembang dari tingkat penerimaan masyarakat. Dengan demikian. ketika legitimasi konstitusional dan legitimasi politik telah dipenuhi melalui mekanisme hukum dan demokrasi, maka negara berkewajiban menjalankan roda pemerintahan berdasarkan kepastian hukum, bukan berdasarkan perdebatan tanpa akhir. Inilah alasan mengapa keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati. Bukan karena hakim tidak mungkin salah, melainkan karena negara membutuhkan titik akhir agar dapat terus bergerak maju.

Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Pada akhirnya, masyarakat perlu bertanya dengan jujur: siapakah yang memperoleh manfaat terbesar ketika sebuah isu yang telah berulang kali diproses secara hukum namun terus dipelihara sebagai kontroversi politik? Jawabannya simpel dan ringkas: belum tentu rakyat, belum tentu penegakan, dan belum tentu demokrasi. Sebaliknya, yang sering memperoleh keuntungan justru mereka yang memiliki kepentingan untuk menjaga isu tersebut tetap hidup di ruang publik. Hal ini mengingat, dalam politik modern, perhatian adalah komoditas yang sangat mahal. Kontroversi sering kali menjadi sumber perhatian yang jauh lebih efektif daripada gagasan atau program kerja. Oleh sebab itu, publik harus semakin cerdas membedakan antara perjuangan yang benar-benar bertujuan mencari kebenaran dan upaya yang sekadar mempertahankan siklus kontroversi.

Menghormati Hukum Tanpa Mematikan Kritik

Dalam demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang mengharamkan pertanyaan. Sebaliknya, demokrasi yang matang adalah demokrasi yang memahami kapan sebuah pertanyaan harus diajukan dan kapan sebuah jawaban yang telah diberikan oleh mekanisme hukum yang sah harus dihormati. Perdebatan politik akan terus berlangsung selama republik ini berdiri. Kritik terhadap pejabat publik juga akan selalu menjadi bagian sehat dari kehidupan demokrasi. Namun ketika putusan yang berkekuatan hukum tetap terus disangkal hanya karena tidak sesuai dengan keyakinan politik tertentu, maka persoalannya tidak lagi berada pada level individu. Persoalannya telah berubah menjadi ujian terhadap kewibawaan negara hukum.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang mampu memperpanjang setiap kontroversi, melainkan bangsa yang mampu menerima hasil proses yang sah, meskipun hasil itu tidak selalu sesuai dengan kehendaknya. Sebab pada akhirnya, negara hukum berdiri bukan untuk memuaskan seluruh pihak, melainkan untuk memastikan bahwa setelah semua perdebatan selesai, masih ada satu tempat yang dapat dijadikan pijakan bersama: hukum yang dihormati, konstitusi yang ditegakkan, dan demokrasi yang dijalankan dengan akal sehat.