Profil 2 Calon Deputi Gubernur BI yang Diajukan Prabowo dan Harta Kekayaannya

Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan dua bakal calon Deputi Gubernur BI (Bank Indonesia). Usulan melalui Surat Presiden (Surpres) itu bakal diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah pembukaan masa sidang pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Dua nama yang diajukan, yaitu Solikin Moenadjat Juhro dan Muhammad Anwar Bashori. Lantas, seperti apa profil kedua calon Deputi Gubernur BI?
Profil Calon Deputi Gubernur BI
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman Bank Indonesia, Solikin Moenadjat Juhro dan Muhammad Anwar Bashori memiliki rekam jejak karier yang panjang di bank sentral. Keduanya telah mengawali sepak terjangnya di BI sejak 1994.
1. Profil Solikin Moenadjat Juhro
Solikin lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 10 Oktober 1967. Ia menuntaskan pendidikan sarjana atau strata-1 (S-1) di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) pada 1991.
Pendidikan magister (S-2) konsentrasi Ekonomi diselesaikannya di University of Michigan, Amerika Serikat (AS), pada 1998. Ia kemudian meraih gelar doktor (S-3) bidang Ekonomi Moneter dari Universitas Indonesia (UI) pada 2005.
Perjalanan karier Solikin di Bank Indonesia dimulai sejak 20 September 1994. Saat ini, ia menduduki posisi sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial yang dijabatnya sejak 16 Juni 2023.
Sebelum memegang posisi tersebut, ia dipercaya menjadi Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (2022-2023).
Rekam jejak kepemimpinannya di bank sentral Indonesia juga mencakup jabatan Kepala Departemen Institut BI (2018-2022), setelah sebelumnya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Institut BI sejak 2016 hingga 2018.
2. Profil Muhammad Anwar Bashori
Sementara itu, Anwar lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 1968 silam. Dia menyelesaikan pendidikan S-1 di bidang Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 1989.
Pendidikan akademisnya kemudian berlanjut ke University of Glasgow, Skotlandia, hingga meraih gelar Master di bidang Development Economics pada 1999. Perjalanan kariernya di Bank Indonesia resmi dimulai sejak 1994.
Saat ini, Anwar mengemban amanah sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Uang sejak 2025. Sebelum menduduki posisi tersebut, dia sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia pada periode 2022 hingga 2024.
Rekam jejak kepemimpinannya juga mencakup posisi sebagai Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jabatan strategis tersebut ia emban selama enam tahun, yakni dari 2016 hingga 2022.
Harta Kekayaan Calon Deputi Gubernur BI
Dikutip dari portal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN), berikut rincian harta kekayaan dua calon Deputi Gubernur BI:
1. Harta Kekayaan Solikin Moenadjat Juhro
Solikin pertama kali menyampaikan jumlah kekayaannya saat menjabat sebagai Direktur/Kepala Grup Kebijakan Moneter - Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI pada 4 September 2015. Kala itu, hartanya tercatat sebesar Rp2.678.203.960.
Selanjutnya, dia secara periodik melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkecuali pada 2017, meliputi Rp3.635.903.960 (2016), Rp6.775.027.481 (2018), Rp7.575.027.481 (2019), Rp12.134.065.930 (2020), dan Rp15.768.799.930 (2021).
Pada periode 31 Desember 2022, Solikin kembali menyerahkan laporan harta kekayaan dengan nominal sebesar Rp15.726.131.017. Lalu, hartanya meningkat menjadi Rp17.134.887.057 pada 2023 dan Rp19.893.168.027 pada 2024.
Adapun LHKPN terakhir yang disampaikan Solikin pada, Senin, 30 Maret 2026, sebesar Rp19.505.050.000, dengan rincian sebagai berikut:
Tanah dan bangunan: Rp13.444.050.000.
Alat transportasi dan mesin: Rp611.000.000.
Harta bergerak lainnya: Rp1.135.000.000.
Surat berharga: Rp2.150.000.000.
Kas dan setara kas: Rp2.165.000.000.
Harta lainnya: -
Utang: -
2. Harta Kekayaan Muhammad Anwar Bashori
Sementara itu, laporan kekayaan pertama Anwar disampaikan sewaktu mengemban jabatan sebagai Direktur Departemen Statistik BI pada 22 Februari 2016. Pada saat itu, total aset yang dimilikinya berada di angka Rp4.378.747.000.
Secara rutin, dirinya terus menyetorkan LHKPN kepada KPK, yakni Rp3.998.747.000 (5 September 2015), Rp6.305.290.349 (2017), Rp8.853.652.008 (2018), Rp11.072.444.097 (2019), Rp12.102.708.038 (2020), dan Rp13.697.996.015 (2021).
Pada periode 31 Desember 2022, Anwar mencatatkan kembali kepemilikan hartanya yang mencapai Rp14.644.604.627. Angka tersebut bertambah naik menjadi Rp15.383.277.099 sepanjang 2023 dan menyentuh Rp21.530.919.435 di tahun 2024.
Sementara itu, pelaporan LHKPN paling baru yang diserahkan Anwar pada Selasa, 3 Maret 2026, bernilai Rp24.802.915.049, dengan rincian berikut:
Tanah dan bangunan: Rp14.125.000.000.
Alat transportasi dan mesin: Rp1.520.000.000.
Harta bergerak lainnya: Rp1.442.500.000.
Surat berharga: Rp3.297.669.000.
Kas dan setara kas: Rp4.667.746.049.
Harta lainnya: -
Utang: Rp250.000.000.
Baca Juga: Syarat Rekrutmen PCPM BI 2026 untuk Lulusan S-1 dan S-2 hingga Cara Daftarnya
(MDP)
