Sumpah Pemuda: Persatuan yang Harus Diperjuangkan Kembali
Tulisan dari Bernardus Agus Rukiyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Setiap 28 Oktober, kita kembali mengingat Sumpah Pemuda. Upacara digelar, teks ikrar dibacakan, dan pesan persatuan disampaikan. Namun, setelah peringatan usai, pertanyaan yang lebih penting justru menanti: sejauh mana semangat Sumpah Pemuda benar-benar hidup dalam perilaku kita sebagai bangsa?
Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari beragam latar belakang daerah dan organisasi menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Kongres Pemuda II menjadi momentum penting bagi tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang melampaui identitas kedaerahan. Para pemuda saat itu tidak menunggu seluruh perbedaan menghilang untuk bersatu. Mereka justru menjadikan persatuan sebagai landasan perjuangan bersama.
PerbesarHampir satu abad kemudian, Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda. Penjajahan telah berakhir, tetapi pekerjaan merawat persatuan belum selesai. Polarisasi sosial, penyebaran informasi menyesatkan, dan kecenderungan menempatkan identitas kelompok di atas kepentingan bersama mengingatkan kita bahwa persatuan bukan warisan yang otomatis bertahan. Persatuan adalah komitmen yang harus terus diperjuangkan.
Bangsa Bukan Sekadar Kesamaan Identitas
Benedict Anderson, dalam Imagined Communities (2006), menjelaskan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan. Istilah ini bukan berarti bangsa merupakan sesuatu yang palsu. Sebaliknya, anggota suatu bangsa tidak mungkin mengenal seluruh warga negaranya secara pribadi, tetapi mereka dapat membangun kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari komunitas yang sama.
Gagasan Anderson membantu kita memahami arti penting Sumpah Pemuda. Identitas Indonesia tidak lahir karena seluruh penduduk memiliki suku, bahasa daerah, atau kebudayaan yang sama. Identitas tersebut tumbuh melalui kesediaan untuk membayangkan dan membangun masa depan bersama.
Namun, kesadaran kebangsaan tidak cukup dipertahankan melalui simbol dan slogan. Kesadaran kebangsaan membutuhkan pengalaman nyata bahwa menjadi bagian dari Indonesia memberikan alasan untuk saling percaya, bekerja sama, dan menghormati martabat sesama warga.
Ketika seseorang merasa kelompoknya paling berhak didengar, sementara kelompok lain diperlakukan sebagai ancaman, fondasi kebangsaan menghadapi ujian. Demikian pula ketika ketidakadilan dan kesenjangan membuat sebagian warga merasa tidak memperoleh tempat yang setara dalam kehidupan bersama.
Karena itu, merawat persatuan juga berarti memperkuat keadilan, memperluas kesempatan, dan memastikan bahwa perbedaan tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak warga negara.
Persatuan Tidak Sama dengan Keseragaman
Hannah Arendt menawarkan perspektif lain melalui The Human Condition (1958). Bagi Arendt, pluralitas merupakan kondisi mendasar kehidupan politik: manusia hidup bersama sebagai sesama manusia, tetapi masing-masing memiliki identitas, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda.
Pemikiran ini penting karena persatuan sering kali disalahartikan sebagai tuntutan agar semua orang berpikir sama. Padahal, bangsa yang sehat tidak harus menghilangkan perbedaan pendapat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengelola perbedaan tanpa menghancurkan hubungan sebagai sesama warga.
Dalam konteks Indonesia, semangat Bhinneka Tunggal Ika seharusnya memberi ruang bagi keberagaman sekaligus mempertahankan komitmen kebangsaan. Kritik kepada pemerintah tidak otomatis berarti tidak cinta tanah air. Perbedaan pilihan politik tidak semestinya menghapus penghormatan terhadap sesama warga.
Justru, persatuan yang matang terlihat ketika masyarakat mampu mempertahankan perbedaan pandangan tanpa kehilangan kesediaan untuk berdialog dan bekerja sama.
Dengan demikian, Sumpah Pemuda bukan tuntutan untuk menyeragamkan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan komitmen untuk menjadikan keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bersama.
Dari Ikrar Kebangsaan ke Etika Digital
Tantangan persatuan pada masa kini semakin nyata di ruang digital. Media sosial memungkinkan masyarakat bertukar gagasan dengan cepat, tetapi juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, perundungan, provokasi, dan ujaran kebencian.
Jürgen Habermas, melalui The Structural Transformation of the Public Sphere (1989), mengkaji pentingnya ruang publik sebagai tempat masyarakat mendiskusikan persoalan bersama dan membentuk pendapat publik melalui pertukaran argumentasi. Gagasan ini memberikan landasan untuk menilai kualitas percakapan publik di era digital.
Ruang digital semestinya memperluas kesempatan warga untuk menyampaikan pendapat dan menguji kebijakan. Akan tetapi, percakapan publik kehilangan kualitasnya ketika popularitas lebih dihargai daripada kebenaran, serangan pribadi menggantikan argumentasi, dan informasi sengaja dipelintir untuk memancing permusuhan.
Di sinilah Sumpah Pemuda perlu diterjemahkan menjadi etika digital. Memeriksa fakta sebelum membagikan informasi, menghormati perbedaan pendapat, dan bersedia mengoreksi kesalahan bukan sekadar perilaku baik. Semua itu merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan.
Kita tidak harus menyetujui semua pendapat untuk tetap menjadi satu bangsa. Namun, kita perlu mempertahankan prinsip bahwa perbedaan diselesaikan melalui argumentasi yang bertanggung jawab, bukan manipulasi dan kebencian.
Pemuda Harus Menjadi Pelaku, Bukan Sekadar Simbol
Tanggung jawab menjaga persatuan juga tidak dapat dibebankan hanya kepada generasi muda. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, media, dan masyarakat harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan pemuda berkembang dan berkontribusi.
Badan Pusat Statistik melalui Statistik Pemuda Indonesia 2024 mencatat besarnya populasi pemuda Indonesia, yang merupakan modal penting bagi pembangunan. Namun, jumlah yang besar tidak otomatis menghasilkan kemajuan. Potensi tersebut bergantung pada kualitas pendidikan, kesempatan kerja, akses teknologi, dan ruang partisipasi yang tersedia.
Sekolah dan perguruan tinggi perlu melampaui pembelajaran sejarah yang berorientasi pada hafalan. Pendidikan kebangsaan harus melatih kemampuan berpikir kritis, memeriksa bukti, berdialog, dan bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakang.
Pada saat yang sama, pemuda perlu mengambil inisiatif melalui inovasi, kewirausahaan, kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan teknologi yang bermanfaat. Dengan begitu, nasionalisme tidak berhenti pada kebanggaan simbolik, tetapi menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menguji Kembali Makna Sumpah Pemuda
Hampir satu abad setelah ikrar itu diucapkan, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah persatuan Indonesia hanya hidup dalam upacara, atau sudah menjadi prinsip yang membimbing perilaku warga dan penyelenggaraan negara?
Anderson mengingatkan pentingnya kesadaran sebagai satu bangsa. Arendt membantu kita memahami bahwa kehidupan bersama justru mensyaratkan penghormatan terhadap pluralitas. Habermas menunjukkan pentingnya ruang publik tempat persoalan bersama dibicarakan melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga perspektif tersebut mengarah pada satu kesimpulan: persatuan tidak cukup dipelihara dengan mengulang ikrar sejarah. Persatuan harus dibuktikan melalui penghormatan terhadap perbedaan, kejujuran dalam komunikasi publik, keadilan dalam kehidupan bersama, dan kesempatan yang setara bagi warga untuk berkontribusi.
Para pemuda tahun 1928 membayangkan Indonesia sebagai satu bangsa ketika kemerdekaan belum terwujud. Generasi sekarang menghadapi tugas yang tidak kalah penting: memastikan bahwa Indonesia yang telah merdeka tetap menjadi rumah bersama yang adil, terbuka, dan bermartabat.
Sumpah Pemuda akan tetap relevan bukan karena kita terus menghafalkannya, melainkan karena kita bersedia menjalankan nilai-nilainya. Persatuan bukan sekadar sesuatu yang diwariskan oleh sejarah. Persatuan adalah sesuatu yang harus terus kita kerjakan.
Referensi
Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso.
Arendt, H. (1998). The human condition (2nd ed., with an introduction by M. Canovan). University of Chicago Press. (Karya asli diterbitkan 1958).
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik pemuda Indonesia 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/b2dbaac4542352cea8794590/statistik-pemuda-indonesia-2024.html
Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Karya asli diterbitkan 1962).