Belanja MBG Masuk Marketplace, Bisakah Petani Kecil Ikut?
Mahasiswa Akuntansi Sektor Publik di Politeknik Keuangan Negara STAN dengan ketertarikan pada isu Perekonomian Indonesia, Kebijakan Publik, dan Pembangunan Daerah.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Bhima Fitra Ramadhika tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPetani kecil dapat menghasilkan pangan yang dibutuhkan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi memperoleh pesanan memerlukan lebih dari hasil panen. Ada syarat pemasok, jadwal pengiriman, dan pembayaran yang harus dipahami. Ketika pembelian direncanakan masuk ke marketplace, bagaimana mereka mengambil bagian?
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace pengadaan bahan baku MBG. Sebagaimana diberitakan detikHealth pada 13 September 2026, sistem tersebut dirancang untuk memperjelas pemasok dan transaksi melalui mekanisme penjual terverifikasi.
Menurut saya, mutu pengadaan digital harus dinilai dari keterlacakan transaksi sekaligus keterbukaan akses pemasok. Sistem yang mampu mencatat pembelian dengan rapi tetap perlu memastikan bahwa petani kecil memiliki jalan yang jelas untuk ikut berusaha.
Membuka akses bagi petani kecil
Memeriksa identitas dan kemampuan pemasok merupakan langkah yang masuk akal. Dapur MBG memerlukan bahan aman, mutu yang konsisten, dan pengiriman tepat waktu. Persyaratan yang jelas membantu pengelola menilai penawaran dan mengetahui pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.
Namun, syarat masuk juga menentukan siapa yang dapat berpartisipasi. Petani yang memiliki produk sesuai kebutuhan belum tentu dapat mengurus pencatatan, menawarkan barang secara digital, sekaligus mengirim pesanan dalam volume besar. Hambatan itu perlu dipetakan karena kapasitas setiap produsen berbeda.
Skala usaha menjadi pertimbangan penting dalam menghubungkan sektor pertanian dengan pengadaan pangan. Sensus Pertanian 2023 mencatat sekitar 17,25 juta petani gurem dari 27,80 juta petani pengguna lahan pertanian. Artinya, sekitar 62 persen mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektare. Data tersebut tersedia dalam tabel Sensus Pertanian BPS.
Angka itu menggambarkan skala penguasaan lahan. Angka tersebut tidak menunjukkan kemampuan digital ataupun jumlah petani yang tersisih dari MBG. Relevansinya bagi pengadaan adalah kebutuhan menyesuaikan besaran pesanan dengan kapasitas usaha pemasok.
Karena itu, kriteria verifikasi sebaiknya diumumkan secara terbuka, disertai penjelasan dokumen, waktu pemeriksaan, serta alasan penolakan. Pemasok yang belum memenuhi syarat perlu mengetahui perbaikan yang harus dilakukan. Mekanisme keberatan juga membantu mencegah keputusan masuk pasar bergantung pada hubungan dengan pihak tertentu.
Standar keamanan pangan harus tetap dipenuhi. Bantuan administrasi dan pendampingan mutu memungkinkan persyaratan dijalankan dengan memperhitungkan keterbatasan pelaku usaha kecil.
Peran koperasi yang dapat ditelusuri
Petani tidak harus mengerjakan seluruh proses sendiri. Kelompok tani, koperasi, dan BUMDes dapat menghimpun produk, menyortir, serta mengatur pengiriman.
Humas Pemprov Jawa Tengah pada Maret 2026 melaporkan kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan BUMDes dan koperasi untuk pasokan bahan pangan. Laporan ini menunjukkan adanya penghubung kelembagaan, sementara dampaknya terhadap pendapatan petani masih memerlukan pengukuran.
Penggabungan pasokan mengurangi pekerjaan dapur dalam bertransaksi dengan banyak produsen. Petani pun dapat berkontribusi sesuai komoditas dan kemampuan panennya. Meski begitu, biaya pengangkutan, penyortiran, dan jasa pengelolaan harus disepakati agar anggota memahami bagian pendapatan yang diterima.
Di sinilah data pengadaan bisa dibuat lebih berguna. Informasi pemasok perlu dilengkapi asal komoditas dan produsen yang menyediakannya. Pedagang beralamat lokal belum tentu membeli dari petani setempat. Sebaliknya, petani kecil dapat memperoleh manfaat melalui koperasi meski namanya tidak tercatat sebagai penjual langsung ke dapur.
Penelusuran tersebut dapat dilakukan melalui catatan pembelian koperasi dan pemeriksaan sampel. Informasi pribadi petani perlu dilindungi; bukti asal pasokan cukup tersedia untuk diperiksa pihak yang berwenang.
Pesanan jelas dan pembayaran pasti
Teknologi tidak menghapus kebutuhan modal kerja. Benih, tenaga panen, kemasan, dan transportasi tetap memerlukan biaya. Ketika volume pesanan bertambah, kebutuhan dana sebelum pembayaran diterima juga dapat meningkat.
Karena itu, rancangan sistem sebaiknya memuat informasi penerimaan barang, jatuh tempo pembayaran, dan status penyelesaian tagihan. Jika pembelian melalui koperasi, jadwal penerusan pembayaran kepada petani perlu disepakati. Ukuran keberhasilan transaksi mencakup ketepatan pembayaran sampai ke produsen.
Pengelola SPPG juga perlu membedakan perkiraan kebutuhan dari pesanan yang sudah disetujui. Penyuluh dan kelompok tani dapat membantu menyelaraskan rencana panen dengan kebutuhan dapur, sementara ahli gizi memastikan pilihan bahan tetap memenuhi standar menu.
Ada risiko ketika petani terlalu bergantung pada satu pembeli. Perubahan pelayanan atau pesanan dapat meninggalkan hasil panen tanpa pasar. Pemberitahuan perubahan lebih awal, kesepakatan penyesuaian harga, dan keberadaan pembeli alternatif membantu membagi risiko secara lebih wajar.
Mengukur manfaat sampai ke produsen
Tujuan pemenuhan gizi tetap menjadi dasar MBG. Keamanan, kontinuitas, dan kewajaran harga perlu dijaga bersama keterlibatan produsen kecil. Pembelian dari luar daerah tetap dapat diperlukan ketika pasokan setempat tidak memadai.
Evaluasi marketplace nantinya dapat melihat waktu verifikasi, alasan penolakan pemasok, konsentrasi nilai pembelian, asal produk, dan ketepatan pembayaran. Konsentrasi tinggi perlu ditelaah penyebabnya; kondisi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran.
BGN dan pemerintah daerah juga dapat memantau perubahan pendapatan bersih pada sampel petani. Nilai penjualan yang meningkat belum tentu berarti keuntungan bertambah jika ongkos produksi dan distribusinya turut naik.
Rencana marketplace memberi kesempatan membangun pengadaan yang lebih dapat diperiksa. Agar manfaatnya sampai ke petani kecil, keterbukaan syarat masuk, penelusuran asal produk, dan kepastian pembayaran perlu dirancang sejak awal. Dengan demikian, perbaikan tata kelola dapat berjalan bersama perluasan kesempatan usaha.