Lautnya Kaya Tuna, Mengapa Keuntungan Tak Merata? Ironi Ekonomi Pasifik Selatan

Foto Samudra Pasifik oleh Corentin Largeron diperoleh melalui Unsplash.

Perairan Pasifik Selatan memiliki sumber daya tuna yang bernilai tinggi di pasar internasional. Bagi Fiji, Kiribati, dan Kepulauan Solomon, perikanan tuna menjadi sumber pendapatan negara dan penghidupan masyarakat. Namun, kepemilikan sumber daya laut tidak selalu berarti kemampuan untuk memperoleh keuntungan terbesar dari pemanfaatanya.

Menurut Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA), negara-negara anggota secara kolektif memperoleh sekitar 500 juta US Dollar per tahun dari biaya izin penangkapan ikan pada 2025. Meski demikian, keuntungan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pendapatan izin, tetapi juga oleh kemampuan mengolah, memasarkan, dan mendistribusikan hasil tangkapan. Armada dan perusahaan asing yang memiliki modal teknologi lebih maju dapat memperoleh nilai tambahan lebih besar melalui rantai perdagangan tuna internasional. Akibatnya, negara kepulauan berisiko tetap bergantung pada pendapatan akses, sementara peluang industri lokal belum dimanfaatkan secara maksimal.

Masalah lainnya terjadi akibat penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan diatur. FFA memperkirakan aktivitas tersebut dalam perikanan tuna Pasifik selama periode 2017-2019 mencapai 192,186 ton produk, dengan nilai sekitar 333 juta US Dollar. Angka ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat mengurangi potensi pendapatan negara sekaligus menyulitkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Ketimpangan ini mendorong negara-negara Pasifik memperkuat kerja sama regionalnya dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya tuna. Melalui FFA negara-negara anggota menjalankan pengawasan bersama untuk mencegah penangkapan ikan ilegal dan meningkatkan kepatuhan armada penangkap ikan. Pada bulan Mei 2025, Operation Tui Moana melibatkan Fiji, Kiribati, Kepulauan Solomon, dan negara-negara Pasifik lainnya dalam patroli laut, pengawasan udara, serta pertukaran informasi. Selain itu, FFA mengembangkan sistem digital untuk memperkuat pemantauan dan pelacakan hasil tangkapan.

Hal ini saja tidak cukup untuk memastikan manfaat ekonomi tuna dinikmati secara lebih merata, jika negara-negara Pasifik hanya mampu mengawasi penangkapan tuna tanpa memperkuat kemampuan pengolahan dan pemasarannya, kerja sama regional perlu disertai dengan pengembangan industri lokal. Kiribati dan Kepulauan Solomon menjadi salah satu negara yang telah memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan industri tersebut agar tidak hanya memperoleh pendapatan dari izin penangkapan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah nasional. Pada akhirnya, kekayaan tuna Pasifik seharusnya tidak hanya diukur dari nilai tangkapan dan pendapatan negara, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat di negara pemilik sumber daya tersebut.