Konten dari Pengguna

Perayaan Social Partnership di Hari Anak

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Boy Mareta tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: ChatGPT (https://chatgpt.com/c/6870d751-4fe0-8000-bb61-043e75884344)
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: ChatGPT (https://chatgpt.com/c/6870d751-4fe0-8000-bb61-043e75884344)

Tantangan dan problematika anak

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak Convention on the Rights of the Child (CRC) adalah perjanjian penting yang dibuat oleh negara-negara untuk melindungi hak-hak anak. Konvensi tersebut menjelaskan siapa anak-anak dan semua hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh mereka dan pemerintah. Hak-hak ini memiliki arti yang sama dan tidak dapat diambil dari anak-anak. Perjanjian international ini merupakan adopsi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.

Hingga Desember 2008, terdapat 193 negara telah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Isi dari konvensi tersebut terdiri dari 54 pasal yang mencakup berbagai aspek hak anak, termasuk hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan; hak atas nama kesehatan; hak atas pendidikan; hak atas perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan; serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konvensi tersebut juga mengenalkan peran keluarga dalam mendukung hak-hak anak dan menekankan tanggung jawab negara untuk membantu keluarga dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Perjalanan 16 tahun konvensi hak anak tersebut tidak bisa menepis derasnya permasalahan pada anak. Sekitar satu miliar anak, atau setengah dari populasi anak di seluruh dunia, mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, disabilitas, dan kematian. Selama tahun 2023, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 3.883 aduan tentang pelanggaran hak dan perlindungan anak. Dari jumlah ini, 1.886 terkait dengan tiga kategori pelanggaran: anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis (anak sebagai korban penganiyaan), dan anak yang berhadapan dengan hukum (Antara, 2024).

Berkaitan dengan permasalahan diatas, tiga Kementerian berupaya melakukan sinergitas dalam rangka pemenuhan solusi atas hak-hak anak Indonesia. Untuk memajukan masa depan negara, hak-hak anak harus dilindungi. Pemenuhan hak-hak anak adalah fondasi dan modal bagi anak-anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi, dan generasi muda yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat.

Kemenko PMK juga menyebutkan isu anak yang sering muncul di tingkat nasional ialah meningkatnya angka stunting, rendahnya akses pendidikan, dan perkawinan anak. Pemerintah berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut di berbagai bidang agar intervensi program pada anak-anak yang merata dan inklusif. Kementerian Keuangan turut memberikan dukungan terhadap isu-isu diatas. Kebijakan RPJMN 2020-2024 akan dikawal secara ketat dengan memperkuat sistem keuangan pemerintah yang responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai keragaman budaya dan kondisi geografis. Kementerian Keuangan juga menggarisbawahi bahwa menjamin hak-hak anak merupakan pesan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 4 tahun 1979, dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Sementara sebagai lead sector, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga terus berupaya menangani permasalahan-permasalahan anak tersebut. Sebagai salah satu contoh program, KemenPPPA meluncurkan program pengasuhan berbasis hak anak dan lingkungan ramah melalui penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Bahkan, Kementerian ini memperkuat 60 aksi kegiatan lintas Kementerian tahun 2024 untuk tingkatkan kualitas anak. Hal tersebut yang juga terkait dengan rencana pemerintah dalam perlindungan anak dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi manusia (HAM). Oleh karena itu perlindungan dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, serta negara merupakan rangkaian sinergi yang harus dilakukan secara terus menerus demi terselenggaranya pemenuhan hak anak. Hal ini yang dimaksudkan agar di masa depan Indonesia memiliki penerus bangsa yang unggul, tangguh, dan berakhlak mulia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai pemenuhan dan perwujudan manusia unggul pada tahun 2045, pemerintah akan mempersiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun, atau 20 persen dari APBN pada tahun 2024. Anggaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi sebesar Rp77 triliun. Anggaran ini meningkat dari anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai Rp612,2 triliun. Dana fantastis tersebut harus menanggung beban cukup berat dalam penanganan masalah-masalah perlindungan anak yang telah disampaikan di awal. Berdasarkan laporan KPAI tren kasus kekerasan pada anak tahun 2023 misalkan, mengalami kenaikan 30 persen dari tahun sebelumnya. Adapun kasus yang mendominasi adalah kekerasan seksual yaitu sebesar 1.915 dari total angka kekerasan tahun 2023 sebesar 3.574. Berdasarkan tempat kejadian, KPAI mencatat kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan keluarga yaitu sebesar 35 persen, kemudian diikuti sekolah 30 persen dan lingkungan sekolah 23 persen (Antara, 2023)

Melihat besarnya angka masalah dan tantangan yang dihadapi pemerintah, rasanya memang memerlukan koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam intervensi masalah ini. Pemerintah sendiri memiliki fokus yang kuat pada pemenuhan hak anak dalam RPJMN 2020-2024, hal tersebut diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih ramah anak dan mendukung perkembangan optimal anak-anak di Indonesia. Daftar RPJMN memasukan satu poin yang cukup penting dalam penjelasannya, yaitu poin ke enam mengenai kolaborasi dan sinergi dengan lembaga international dan lembaga non pemerintah lainnya. Peran serta multi sektor terebut memperkokoh tujuan untuk meningkatkan efektivitas program. Kolaborasi dengan Third Sector Organization (TSO) juga diharapkan memberikan banyak dukungan atas misi dan capaian terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan anak berupa advokasi dan implementasi kebijakan pemenuhan hak anak. Selain memang peran aktif masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam mendukung program-program perlindungan dan kesejahteraan anak.

Secara umum terdapat dua sektor kelembagaan berkaitan untuk mengawal isu kesejateraan sosial, yaitu pemerintah dan sektor swasta. Beberapa referensi juga menyebutkan peranan TSO jika dikelola dengan baik maka akan membantu menyelesaikan persoalan kesejahteraan sosial. TSO merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau juga biasa disebut dengan Non-Profit Organnization (NPO) yang berorientasi nirlaba, dan menarik unsur kesukarelaan (Radyati, 2007). Kolaborasi lintas sektor tidak hanya untuk mengatasi masalah-masalah publik yang kompleks dan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, tetapi juga untuk lebih memahami dan mendefiniskan kembali hubungan strategi antara pemerintah, bisnis, dan organisasi Nirlaba. Beberapa kolaborasi yang paling menarik dan konstruksif terjadi di daerah-daerah, Dimana para pemimpin pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba mencari cara-cara praktis untuk mengatasi masalah-masalah bersama (Fosler, 2002).

Kolaborasi itu bernama Social Partnership

Diksi kolaborasi dan kemitraan sering berdampingan dalam mekanisme intervensi sosial. Kemitraan (partnership) merujuk pada hubungan kerja sama formal antar institusi dengan pembagian peran, tanggung jawab, dan sumber daya yang diatur secara struktural dan legal. Sementara itu, kolaborasi (collaboration) menekankan pada proses interaksi dinamis dan partisipatif antar aktor, yang dibangun melalui kepercayaan, kesetaraan, dan penciptaan nilai secara bersama.

Pada awalnya, kemitraan dalam konteks sosial muncul dari praktik Public-Private Partnership (PPP), terutama pada periode 1980-an di negara-negara Barat, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Dalam fase ini, kemitraan cenderung berorientasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dengan melibatkan dua aktor utama, yaitu sektor publik dan swasta. Sektor nirlaba atau masyarakat sipil belum banyak dilibatkan secara sistematis.

Memasuki tahun 1990-an dan awal 2000-an, pendekatan ini mulai dikritisi karena dianggap terlalu teknokratis dan mengabaikan dimensi sosial, keadilan, serta inklusivitas. Oleh karena itu, mulai terjadi perluasan makna kemitraan ke dalam ranah sosial, yang kemudian dikenal sebagai Social Partnership. Tokoh-tokoh seperti Brinkerhoff (2002) dan Gray (1989) menegaskan bahwa kemitraan sosial melibatkan aktor-aktor lintas sektor yang bersatu atas dasar kepentingan bersama (shared goals), saling ketergantungan (interdependence), dan prinsip keadilan serta pembagian risiko dan tanggung jawab.

Brinkerhoff (2011): Menekankan pentingnya "inclusive development" melalui kolaborasi tiga sektor. Rosenau (2000): Menggambarkan "governance without government" di mana tata kelola tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi oleh jaringan aktor lintas sektor. Sedangkan Seitanidi & Crane (2009) menyebutkan bahwa Implementasi Kemitraan merupakan mesin penciptaan nilai dari interaksi lintas sektoral dimana proses penciptaan nilai dapat direncanakan atau muncul secara tiba-tiba. Proses penciptaan bersama tidak hanya membutuhkan mitra untuk memiliki minat terkait tetapi juga harus tertanam dalam komunitas lokal penerima manfaat dan pemangku kepentingan untuk memasukkan persepsi nilai di luar pasangan kemitraan. Hal ini memfasilitasi penangkapan dan penyebaran nilai pada berbagai tingkatan. Untuk memeriksa proses penciptaan nilai. dalam fase implementasi yang melibatkan desain dan operasi serta pelembagaan kemitraan.

Seiring dengan munculnya tantangan sosial yang semakin beragam — seperti isu kemiskinan struktural, pendidikan, kesehatan, hingga perubahan iklim — konsep kemitraan berkembang menjadi lebih inklusif. Para ahli kemudian menekankan bahwa kemitraan sosial harus membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan aktor-aktor masyarakat sipil atau sektor nirlaba. Dengan demikian, kemitraan sosial berkembang menjadi pendekatan tripartit, yang menghubungkan sektor publik, swasta, dan nirlaba dalam satu kerangka kerja sama yang setara.

Dalam perspektif ini, kemitraan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pembagian peran secara administratif, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola kolaboratif (collaborative governance). Artinya, setiap aktor memiliki kontribusi khas: pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator kebijakan; sektor swasta menyumbangkan sumber daya, efisiensi, dan inovasi; sedangkan sektor nirlaba menjalankan fungsi advokasi, pemberdayaan komunitas, serta jembatan kepentingan warga. Ketiganya saling melengkapi untuk menjawab masalah-masalah yang bersifat multidimensi. Hari ini, teori Kemitraan Sosial banyak diterapkan dalam penanganan isu-isu pembangunan berkelanjutan, mulai dari konservasi lingkungan, penanggulangan kemiskinan, perlindungan anak, hingga tanggap darurat bencana.

Dengan demikian, Kemitraan Sosial ini difungsikan sebagai kerangka analitis untuk memahami dinamika kolaborasi antar sektor dalam menghadapi tantangan sosial. Pendekatan tripartit yang dikedepankan memungkinkan pembagian peran, risiko, dan sumber daya secara lebih berkeadilan, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap masalah sosial kebangsaan, pun hingga hasil pembangunan. Dalam hal ini, menurunkan ego kelembagaan menjadi satu hal substantif dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Hari Anak dan Menguatnya Kemitraan Sosial

Kebijakan efisiensi di era Presiden Prabowo yang mengakibatkan pemangkasan tajam pada anggaran pendidikan. Dana pendidikan tinggi dipotong hingga 24%, belum anggaran dasar dan menengah yang juga dipotong. Selain itu, pembiayaan talenta unggul seperti beasiswa prestasi disusutkan drastis (dari Rp 408 miliar ke Rp 57 miliar), hanya mencakup 3.467 siswa dibanding target 36.305. Biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) juga memicu ketimpangan akses. Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) memang dirancang berjenjang, tetapi dalam praktiknya banyak mahasiswa dari keluarga menengah-bawah masih merasa terbebani. Fenomena protes mahasiswa soal kenaikan UKT yang tajam pada 2024–2025 memperlihatkan bagaimana tekanan biaya bisa menghambat anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu melanjutkan studi.

Tantangan dari angka-angka tersebut muncul, sedangkan anggaran untuk melakukan intervensinya menurun. Ruang kemitraan sosial hadir, disaat bersamaan pemerintah lebih inklusif menyambut ‘tangan-tangan baik’ semua pihak yang terus memikirkan pembangunan bangsa. Peran Pemerintah sebagai parent secara perlahan menguatkan posisinya dalam rangka mengisi ruang kosong dan berbagai peran. Perayaan hari anak 2025 menciptakan harapan baru dengan sejumlah 80 perwakilan Lembaga membentuk Jaringan Beasiswa Indonesia (Pemerintah RI, Pemerintah Daerah, Lembaga Luar Negeri, Yayasan, Organisasi, Perguruan Tinggi dan Media Massa). Misi mulianya adalah menjadikan ekosistem beasiswa yang berdampak menjadi salah satu cara penting untuk membantu mengembangkan Talenta Masa Depan Indonesia.

Human Initiative turut memperkuat pola kemitraan sosial sejak 2-3 tahun terakhir. HI sebagai salah satu lembaga kemanusiaan yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun di Indonesia dan 17 negara lainnya mengajak masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Misi tersebut dilakukan melalui edukasi publik tentang program HOME (Hope, Opportunity, Mentality, Education). Program ini merupakan bentuk komitmen Human Initiative dalam menghadirkan ruang aman dan penuh harapan bagi anak-anak Indonesia yang hidup dalam kondisi rentan. HOME hadir sebagai pusat perlindungan dan penguatan kapasitas anak serta keluarga. Di dalamnya, anak-anak mendapatkan akses edukasi, pendampingan psikososial, penguatan karakter, hingga ruang untuk bermain dan tumbuh dengan rasa aman. Sementara itu, orang tua dan pengasuh juga dibekali keterampilan pengasuhan positif agar mampu menciptakan lingkungan rumah yang suportif dan bebas dari kekerasan. Hingga hari ini, HOME terus berjalan dan terus eksis atas kolaborasi dengan beberapa pihak seperti; Pihak swasta, influencer, pemerintah lokal, dan komunitas peduli Pendidikan. Gerakan ini telah mengumpulkan setidaknya lebih dari 30 pihak yang telah terlibat.

Kemitraan sosial di masa sekarang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Kerja sama lintas sektor dengan semangat gotong royong, saling percaya, dan orientasi pada dampak nyata adalah kunci agar tujuan besar seperti pengurangan kemiskinan, pendidikan inklusif, kesehatan merata, hingga pembangunan berkelanjutan benar-benar dapat terwujud.