RUU Perampasan Aset dalam Pertaruhan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Warga

Negara tidak boleh membiarkan kewenangan perampasan aset berubah menjadi tindakan penyitaan sewenang-wenang yang melanggar hak atas kepemilikan privat yang dijamin oleh konstitusi

Foto: Ilustrasi Dilema RUU Perampasan Aset

Langkah pembaruan hukum pidana ekonomi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Kejahatan berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Kehendak untuk mempercepat pengembalian aset keuangan negara (asset recovery) yang dirampas oleh kejahatan korupsi dan tindak pidana ekonomi sering kali berbenturan dengan kewajiban negara dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi warga negara. Penindakan kejahatan keuangan selama ini dianggap lambat karena terikat pada proses pemidanaan orang (in personam). Kondisi tersebut mendorong lahirnya draf RUU Perampasan Aset yang menawarkan mekanisme penyitaan aset secara lebih progresif dan cepat.

Komplikasi Dogmatis dan Potensi Punishment Without Conviction

Upaya mengejar efisiensi penegakan hukum melalui penyitaan yang agresif melahirkan komplikasi dogmatis yang serius apabila tidak dibatasi oleh kerangka akademik yang ketat. Sebagaimana ditegaskan oleh Anselm von Feuerbach dalam Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts (1801) dan Jan Remmelink dalam Mr. J.M. van Bemmelen's Strafrecht: Materieel Strafrecht (1986), setiap sanksi atau perampasan hak milik atas harta kekayaan yang bersifat punitif wajib didasarkan pada prinsip legalitas pemidanaan (Nulla Poena Sine Judicio), yakni melalui proses peradilan yang sah dan vonis pidana hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Ketika draf RUU Perampasan Aset mencoba mengeksekusi penyitaan hak milik tanpa didahului penetapan kesalahan personal pelaku, tindakan tersebut berisiko mencederai asas keadilan universal karena mengaburkan batas antara sanksi pidana dan kewenangan administratif negara.

Kritik yuridis mendasar ini mengemuka secara tajam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada 28 Oktober 2026, saat Prof. Dr. O.C. Kaligis memaparkan evaluasi atas draf RUU Perampasan Aset. Menurut Kaligis, terdapat kontradiksi dogmatis pada Pasal 3 draf RUU yang menggabungkan perampasan berbasis putusan pidana (conviction based) dan perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based) dalam satu kerangka. Penggabungan norma ini secara mendasar memicu ancaman lahirnya "hukuman tanpa vonis" (punishment without conviction). Praktik penorma gabungan tersebut melahirkan moral hazard serta membuka celah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh aparat penegak hukum sebelum adanya penetapan bersalah secara sah di peradilan.

Konstruksi perampasan perdata terhadap benda (in rem) pada dasarnya bersandar pada Teori Doktrin Ketercemaran Aset (Taint Doctrine) yang dikembangkan oleh Bruce Zagaris dalam International White Collar Crime: Cases and Materials (2020), di mana aset itu sendiri yang diposisikan sebagai subjek yang tercemar oleh perbuatan pidana. Berdasarkan penelaahan Johan Boucht dalam The Limits of Asset Forfeiture: Historical and Comparative Perspectives (2017), gagasan tersebut wajib dibatasi secara ketat oleh prinsip proporsionalitas (principle of proportional forfeiture), di mana kewenangan perampasan aset tanpa vonis pidana hanya boleh menyasar porsi nilai ekuitas yang terbukti secara teknis berasal dari kejahatan. Perampasan yang melampaui porsi tercemar tersebut—atau penyitaan yang menerjang hak pihak ketiga beriktikad baik (bona fide third parties)—melenyapkan legitimasi pemulihan hukum dan berubah menjadi tindakan perampasan sewenang-wenang oleh negara.

Pembelajaran Empiris Praktik Perampasan Aset Komparatif Luar Negeri

Pembuktian empiris mengenai risiko penyalahgunaan wewenang dan tantangan prosedural ini tampak nyata dalam perbandingan praktik penegakan hukum perampasan aset perdata di beberapa yurisdiksi luar negeri. Di Amerika Serikat, skema civil forfeiture berdasarkan Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000 menyoroti besarnya kritik publik akibat maraknya penyitaan perdata oleh aparat penegak hukum tanpa dakwaan pidana formal, yang sering kali menyasar pemilik aset beriktikad baik sebelum akhirnya diintervensi oleh pembatasan ketat di peradilan federasi.

Di Inggris, penerapan skema Unexplained Wealth Order (UWO) berdasarkan Criminal Finances Act 2017 menunjukkan bahwa meski UWO dirancang sebagai instrumen ampuh mengejar aset ilegal, lembaga penegak hukum seperti National Crime Agency (NCA) kerap mengalami kekalahan di pengadilan akibat kegagalan membuktikan proporsionalitas dan ketercemaran aset secara teknis, sebagaimana terjadi dalam kasus perampasan aset bernilai tinggi milik subjek hukum asing yang akhirnya dibatalkan oleh High Court. Praktik di Australia melalui Proceeds of Crime Act (POCA) 2002 juga mengisyaratkan bahwa efektivitas non-conviction based forfeiture hanya dapat berjalan secara adil apabila diimbangi oleh keberadaan badan pengelola aset yang independen dan pengawasan peradilan (judicial oversight) yang sangat ketat.

Praktik internasional turut menempatkan perlindungan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai batasan mutlak dari pembuktian ketercemaran aset tersebut. Sebagaimana digariskan secara tegas oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights) dalam yurisprudensi Geerings v. The Netherlands (2007), perampasan aset yang diterapkan kepada seseorang yang diputus bebas atau tanpa pembuktian pidana yang sah merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. Data UN Office on Drugs and Crime (UNODC) bersama Financial Action Task Force (FATF) mencatat bahwa secara global kurang dari 1 persen aliran dana haram (illicit financial flows) yang berhasil disita dan dikembalikan kepada negara korban, akibat ketimpangan regulasi dan perbedaan standar jaminan kepastian hukum antar-yurisdiksi.

Uji Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik

Penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (in rem forfeiture) menuntut jaminan proses hukum yang adil (due process of law) agar tidak menyasar subjek hukum yang salah. Pengajuan gugatan perampasan aset langsung terhadap benda tanpa menunggu proses vonis pidana pelaku membawa risiko tinggi apabila diterapkan secara terburu-buru. Ketidakmampuan aparat dalam memisahkan mana aset hasil kejahatan murni dan mana harta kekayaan sah berpotensi merugikan kreditor perbankan, mitra bisnis, atau ahli waris beriktikad baik (bona fide third parties).

Penerapan doktrin pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) atas kepemilikan aset wajib dibatasi oleh koridor hukum yang ketat dan transparan. Warga negara yang diminta membuktikan asal-usul hartanya harus diberikan akses penuh untuk melakukan pembelaan diri di muka persidangan terbuka. Ketiadaan jaminan prosedural tersebut berisiko menimbulkan rasa tidak aman bagi para pelaku usaha, mengganggu kepastian investasi, serta menciptakan iklim hukum yang spekulatif.

Pengujian materiil oleh hakim peradilan independen menjadi instrumen mutlak untuk menilai apakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah memenuhi asas kehati-hatian. Negara tidak boleh membiarkan wewenang perampasan aset berubah menjadi tindakan penyitaan sewenang-wenang yang melanggar hak atas kepemilikan privat (right to property) yang dijamin oleh konstitusi.

Keseimbangan Antara Efisiensi Pemulihan Aset dan Prinsip Negara Hukum

Pembentukan RUU Perampasan Aset tidak boleh terjebak dalam euforia pembasmian kejahatan dengan mengorbankan asas-asas dasar negara hukum (Rechtsstaat). Keberhasilan perumusan undang-undang ini ditentukan oleh sejauh mana pembentuk undang-undang mampu mengharmoniskan kebutuhan efisiensi pemulihan keuangan negara dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Merumuskan draf RUU Perampasan Aset secara jernih, tanpa celah normatif yang memicu abuse of power, merupakan prasyarat utama untuk melahirkan undang-undang yang berkeadilan. Keberanian politik DPR dan Pemerintah untuk mengadopsi masukan para ahli hukum menjadi kunci agar Indonesia memiliki sarana pemulihan aset negara yang tangguh sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.