Sengketa Anggur Australia–Tiongkok dan Urgensi Diversifikasi Pasar Indonesia
Mahasiswi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Calista Anjani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bayangkan diri sendiri menjadi seorang petani anggur di Australia. Lalu selama bertahun-tahun, hampir separuh hasil panennya terserap oleh pembeli di Tiongkok, dan dalam hitungan bulan, pintu pasar itu tertutup. Penyebabnya bukan penurunan mutu anggur itu sendiri, melainkan memburuknya hubungan para pemerintah negara.
Itulah yang dialami industri anggur Australia pada beberapa tahun lalu. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dagang menurunkan tarif, tetapi tidak serta-merta melindungi eksportir dari dinamika politik. Tulisan ini mengurai kasusnya dan menarik pelajaran bagi kebijakan perdagangan Indonesia.
Dari Rekor Ekspor ke Pasar yang Membeku
Pada 2019, Tiongkok menyerap anggur Australia senilai A$1,28 miliar, sekitar 44 persen dari total ekspor anggur Australia sebesar A$2,91 miliar (Marshall, 2020). Capaian ini ditopang China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) yang berlaku sejak 2015 dan menghapus tarif secara bertahap. Kedekatan hubungan dagang itu semula dipandang sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi. Sengketa berikutnya memperlihatkan sisi lain dari keberhasilan yang bertumpu pada satu pasar.
Tahun 2020 mengubah keadaan. Pada Agustus, Beijing membuka penyelidikan antidumping dan antisubsidi atas anggur Australia. Pada Maret 2021, bea antidumping sebesar 116,2 hingga 218,4 persen ditetapkan untuk lima tahun (Export Finance Australia, 2024). Dampaknya drastis. Ekspor ke Tiongkok daratan pada paruh kedua tahun fiskal 2020–2021 hanya A$13 juta, padahal periode yang sama setahun sebelumnya mencapai A$419 juta.
Secara resmi, Tiongkok menyatakan penyelidikan dilakukan atas permohonan industri domestik dan sesuai aturan WTO. Namun waktunya patut dicermati. Sekitar sepuluh hari sebelum bea sementara berlaku, kedutaan Tiongkok di Canberra menyerahkan “14 keluhan” kepada media Australia. Isinya antara lain larangan Huawei dari jaringan 5G dan seruan penyelidikan independen asal-usul COVID-19.
Perlu ditegaskan bahwa tidak ada bukti langsung yang menghubungkan daftar keluhan itu dengan bea anggur. Yang tampak hanyalah kedekatan waktu dan pola serupa pada komoditas lain, seperti jelai. Karena itu, istilah yang lebih tepat adalah tekanan, bukan koersi yang terbukti. Poin pentingnya ya untuk menekan, sebuah negara tidak perlu melanggar aturan sebab instrumen yang sah secara formal sudah tersedia.
Perjanjian Dagang dan Batas Perlindungan
Australia dan Tiongkok terikat ChAFTA dan, sejak Januari 2022, juga Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Mengapa keduanya tidak mencegah sengketa? Nah perjanjian perdagangan bebas dibuat untuk menurunkan hambatan tarif, bukan untuk menjaga perdagangan terpisah dari politik. Bea antidumping adalah instrumen pembelaan dagang yang diakui, dan perjanjian regional tidak membatasi diskresi otoritas dalam menjalankannya. Celah inilah yang dapat menjadi saluran bagi rivalitas politik. Dengan kata lain, akses pasar yang dijamin perjanjian bersifat teknis, sedangkan keputusan menggunakan instrumen pembelaan dagang tetap dipengaruhi pertimbangan politik. Eksportir yang hanya mengandalkan teks perjanjian akan menghadapi risiko yang tidak tercantum di dalamnya.
Faktor lainnya adalah ketergantungan yang cukup berbeda. Di Asia Timur Laut, kerja sama ekonomi cenderung bertahan meski hubungan politik-keamanan merenggang, karena rantai pasok yang saling mengunci membuat kerugian berlaku dua arah. Pada kasus anggur, penahan itu tidak bekerja. Australia sangat bergantung pada satu pasar, sehingga ketergantungan berubah menjadi kerentanan. Interdependensi yang timpang justru menjadi tuas tekanan.
Penyelesaian Lewat Jalur Politik
Australia membawa perkara ini ke WTO pada Juni 2021, bukan ke mekanisme RCEP. Prosesnya berjalan lambat. Jalan keluar akhirnya datang dari politik bilateral: pergantian pemerintahan di Canberra, pertemuan Xi Jinping dan Anthony Albanese pada November 2022, pencabutan bea jelai pada Agustus 2023, lalu penangguhan sengketa anggur pada Oktober 2023 dengan imbalan tinjauan dipercepat. Pemerintah Australia kemudian mengumumkan bahwa Tiongkok mencabut bea atas anggur botolan mulai 29 Maret 2024, dan Australia mengakhiri proses hukumnya di WTO (Albanese et al., 2024).
Dalam kasus ini, WTO lebih berfungsi sebagai ruang tawar-menawar daripada hakim penentu. Karena perkara tidak berujung pada putusan panel, tidak ada preseden yang dapat dijadikan rujukan, sehingga risiko kejadian serupa tetap terbuka bagi negara lain.
Ada pandangan bahwa Australia berhasil meredam dampaknya. Ekspor anggur ke pasar lain naik 5 persen menjadi A$2,06 miliar pada tahun fiskal 2021–2022, dan Productivity Commission memperkirakan dampak nasional di bawah 1 persen PDB. Namun bagi pelaku industri, kehilangan sekitar A$1,23 miliar dari puncak ekspor ke Tiongkok daratan adalah luka yang nyata. Dampak makro yang kecil tidak menghapus beban sektoral yang besar.
Apa Artinya bagi Indonesia
Sebagai ekonomi berbasis komoditas yang aktif memperluas jaringan perjanjian dagangnya, Indonesia menghadapi pertanyaan yang sama: bagaimana menikmati akses pasar tanpa membiarkan satu hubungan bilateral menentukan nasib seluruh sektor? Adapun tiga langkah berikut dapat menjadi titik tolak:
Diversifikasi pasar. Bergabung dalam RCEP dan perjanjian bilateral tidak otomatis menjamin akses. Komoditas andalan Indonesia, dari sawit dan nikel hingga produk perikanan, banyak yang bertumpu pada satu atau dua pasar utama. Mengembangkan pasar alternatif memerlukan waktu bertahun-tahun, sehingga langkahnya perlu dimulai sebelum pintu menutup. Prinsipnya sederhana: semakin merata sebaran tujuan ekspor, semakin kecil dampak penutupan satu pasar terhadap pendapatan petani, nelayan, dan pelaku industri.
Kesiapan Menghadapi Remedi Dagang. Indonesia perlu siap menghadapi prosedur remedi dagang. Bea sementara dapat berlaku sebelum keputusan akhir, dan pasar dapat tertutup dalam hitungan bulan. Pemantauan dini, pembelaan hukum, dan koordinasi erat antara pemerintah dan industri sejak tahap awal penyelidikan perlu menjadi kebiasaan, bukan reaksi darurat. Keterlibatan sejak dini juga menjaga posisi tawar, sebab kasus anggur memperlihatkan bahwa penyelesaian akhirnya ditentukan di meja perundingan politik.
Peran ASEAN. ASEAN berpeluang berperan lebih besar. RCEP diinisiasi ASEAN dan menyatukan negara-negara besar dalam satu platform dengan perlakuan setara. Namun belum ada forum khusus untuk konsultasi awal soal isu remedi dagang antaranggota. ASEAN dapat mempertimbangkan mekanisme konsultasi dan bantuan yang tidak mengikat, sejalan dengan norma konsensus dan karakter informalnya. Tentu ada batasnya seperti negara-negara besar menerima peran ASEAN di bidang ekonomi, tetapi belum menjadikannya pilihan pertama dalam urusan politik-keamanan.
Kasus anggur Australia ini telah mengajarkan satu hal bahwasannya perjanjian dagang memang berhasil dalam menurunkan tarif dengan tetap adanya sisi politik yang masih terus berjalan. Ketika hubungan antara kedua negara memanas, tentu perdagangan dapat menjadi alat tekanan dan yang pertama merasakan akibatnya adalah petani atau yang sebagai penggerak dari roda terbawah nya serta produsen dan pekerja di lapangan.
Referensi
Albanese, A., Wong, P., Farrell, D., & Watt, M. (2024, March 28). Resolution of wine dispute with China [Media release]. Prime Minister of Australia. https://www.pm.gov.au/media/resolution-wine-dispute-china
Export Finance Australia. (2024, April). Australia—Wine exports to recover slowly after China lifts tariffs. World Risk Developments. https://exportfinance.gov.au/resources/world-risk-developments/2024/april/australia-wine-exports-to-recover-slowly-after-china-lifts-tariffs/
Marshall, A. (2020, February 11). Wine sales to China no sneezing matter, but coronavirus may be. Farm Online. https://www.farmonline.com.au/story/6624978/