Miskin di Data, Kaya di Lapangan: Ketidaksesuaian Desil

Ilustrasi kerentanan ekonomi di masyarakat. Foto: Ridwan Abdurrohman. (sumber web: https://unsplash.com/id/foto/tumpukan-sampah-dengan-orang-orang-berdiri-di-sekitarnya-H3ev8bCOoNw)

Akhir-akhir ini sedang marak terjadi perubahan status desil secara tiba-tiba. Banyak keluarga yang status desilnya berubah menjadi desil 6-10. Hal yang membingungkan karena perubahan itu terjadi tanpa adanya survei atau verifikasi kondisi ekonomi di lapangan. Perubahan ini berimbas kepada penghentian bantuan sosial dan subsidi yang sebelumnya diterima, padahal kondisi ekonomi mereka tidak membaik. Di sisi pendidikan, banyak mahasiswa yang kurang mampu tidak bisa mengajukan KIP Kuliah. Mereka dianggap sebagai kategori yang sudah mampu secara ekonomi.

Secara konsep, desil adalah pengelompokan yang terdiri dari 10 tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bisa dibilang desil 1 paling rentan miskin dan desil 10 paling sejahtera. Desil bukanlah label untuk menyatakan seseorang miskin atau kaya. Desil digunakan sebagai alat pengelompokan yang relatif dan dapat berubah sesuai perubahan kondisi keluarga. Posisi desil ditentukan dari beberapa hal, seperti pekerjaan, kondisi rumah, aset, listrik, dan beban tanggungan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi yang sebenarnya. Hal ini perlu dipertanyakan, bagaimana mungkin data desil berubah tanpa adanya proses survei dan verifikasi di lapangan?

Salah satu penyebab yang membuat ketidaksesuaian desil adalah karena tidak melakukan survei langsung mengenai kondisi ekonomi rumah tangga. DTSEN banyak mengandalkan integrasi data administratif dan model statistik. Data yang ada di DTSEN berasal dari gabungan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendataan Perlindungan Sosial Berbasis Komunitas (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data gabungan itu diolah menggunakan metode Proxy Means Test untuk memperkirakan pengeluaran dan peringkat kesejahteraan. Sistem ini hanya berbasis estimasi. Karena itu rentan terjadi kesalahan data dan ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. Tidak heran banyak warga yang mengaku tidak pernah didatangi petugas BPS atau dinas sosial, tetapi desilnya berubah. Tanpa survei langsung ke lapangan, perubahan seperti kehilangan pekerjaan, bertambahnya tanggungan, dan kondisi saat sakit tidak langsung terlihat dalam sistem. Karena itu, desil bisa tetap tinggi meski kondisi sedang memburuk. Akibatnya bukan sekadar salah data, melainkan kesenjangan antara statistik di sistem dan realitas yang dialami masyarakat.

Ketidaksesuaian desil ini merupakan hal yang serius. Data DTSEN dipakai untuk berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan. Keluarga yang tiba-tiba masuk kategori desil 6-10 bisa kehilangan akses ke program bantuan pemerintah. Yang lebih berbahaya adalah exclusion error, yaitu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Keadaan yang sebelumnya sudah sulit akan menjadi lebih sulit ketika bantuan yang menjadi harapan keluarga diputus.

Bagi keluarga yang kurang mampu, kehilangan bantuan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi bisa jadi meningkatnya utang, gizi buruk, dan putus sekolah. Bantuan juga dinikmati oleh mereka yang mendapat desil prioritas, bukan yang paling membutuhkan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat dapat merasa bahwa data digunakan untuk menghukum mereka dengan mencabut bantuan, bukan untuk melindungi. Saat hal itu terjadi, legitimasi kebijakan perlindungan sosial pun ikut berkurang.

Dalam teori kebijakan publik, implementasi adalah tahap kritis yang menentukan apakah kebijakan yang baik di atas kertas benar-benar menghasilkan outcome yang diinginkan di lapangan (Dunn, Public Policy Analysis; Anderson, Public Policymaking). Kebijakan yang hanya mengandalkan data tanpa verifikasi faktual berisiko mengalami kesenjangan antara target dan realitas sosialnya. Teori implementasi juga menekankan pentingnya partisipasi aktor lokal, seperti pemerintah desa, kelurahan, dan dinas sosial. Aktor lokal dapat menjembatani data yang ada di pusat dengan kondisi di wilayah tertentu. Jika tidak ada peran aktor lokal, sistem desil menjadi buta konteks dan gagal memahami dinamika kerentanan. Oleh karena itu, masalah desil yang berubah tanpa survei yang tepat dianggap jadi kegagalan implementasi, bukan hanya kesalahan teknis pendataan.

Dalam perspektif keadilan sosial, kebijakan seharusnya dirancang untuk memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Kebijakan akan gagal, jika sistem desil malah membuat keluarga yang kurang mampu kehilangan bantuan karena data yang tidak divalidasi dengan survei. Ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika ia menguntungkan posisi mereka yang lemah (Rawls, A Theory of Justice). Sistem yang meningkatkan exclusion error jelas melanggar prinsip ini. Karena itu, ketidakadaan survei ke lapangan untuk menentukan desil bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah moral tentang siapa yang sudah dikorbankan demi efisiensi administratif ini.

Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah menghentikan perubahan status desil tanpa adanya survei atau verifikasi langsung ke rumah keluarga yang berkaitan. Pemerintah juga perlu mewajibkan verifikasi oleh petugas BPS, dinas sosial, dan pemerintah desa/kelurahan jika ingin mencabut bantuan. Selain itu, keluarga yang desilnya berubah sebaiknya diberikan pendampingan atau arahan untuk mengajukan verifikasi kondisi yang sebenarnya. Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan mencari informasi sendiri. Desil juga seharusnya tidak dijadikan sebagai acuan utama dalam pemberian bantuan. Mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan sangat diperlukan mengingat keadaan bisa berubah kapan saja.

Sudah seharusnya data sosial ekonomi membantu negara untuk menemukan masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai masyarakat sibuk membuktikan bahwa mereka memang layak dibantu. Membiarkan desil berubah tanpa survei sama saja dengan membalik logika tentang perlindungan sosial. Dari "negara mencari yang miskin" menjadi "miskin yang harus membuktikan diri di depan sistem." Karena itu, harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme desil. Desil harus berdasarkan survei lapangan dan verifikasi faktual. Saat realitas lapangan ditempatkan di atas angka di sistem, kebijakan perlindungan sosial baru benar-benar menjadi jaring pengaman bagi yang rentan, bukan malah menjerat.