Penghasilan Dipajaki? Mengenal Pajak Penghasilan: PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh seseorang secara pribadi karena melakukan pekerjaan, memberikan jasa, atau melakukan kegiatan tertentu. Jadi, pajak ini tidak hanya berlaku untuk gaji karyawan di kantor, tetapi juga mencakup penghasilan jenis lainnya.

ketika seseorang dibayar atas usaha mereka dan mendapatkan uang melalui gaji atau upah mereka akan dikenakan pajak ketika pendapatan tersebut melebihi jumlah ambang batas penghasilan bebas pajak (PTKP). Ambang batas PTKP saat ini untuk seorang individu yang tidak mempunyai tanggungan adalah Rp54.000.000 per tahun atau Rp4.500.000 per bulan. Jadi ketika gaji Anda kurang dari jumlah tersebut Anda akan dibebaskan dari membayar pajak.

Sumber Foto: kumparan.com ( https://kumparan.com/kumparanbisnis/1wfyBgROeTb?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=pBjFu5UWLjkm)

Siapa Saja yang Harus Membayar PPh 21 dan Apa Saja yang Termasuk?

Pajak ini berlaku untuk berbagai jenis penghasilan dan pekerjaan. Berikut adalah rincian objek dan subjeknya:

• Jenis Penghasilan: Termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), serta imbalan lainnya yang diterima.

• Pihak yang terkena pajak: Karyawan tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, hingga pekerja bebas (freelancer) yang mendapatkan penghasilan dari jasa atau kegiatan tertentu.

Karyawan biasanya tidak perlu repot mengurus pajak ini sendiri karena perusahaan tempat Anda bekerja akan menghitung dan mengurangi jumlahnya langsung sebelum gaji diberikan kepada Anda.

Bagaimana Perhitungannya?

Potongan pajak penghasilan Pasal 21 untuk setiap orang tidak selalu sama karena tergantung pada besarnya penghasilan bruto dan kondisi perkawinan serta jumlah tanggungan yang dimiliki.

Pada tahun 2024, pemerintah menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) agar lebih mudah dalam menghitung dan mengurangi pajak penghasilan bulanan (PPh Pasal 21).

• TER Kategori A: Untuk pekerja lajang tanpa tanggungan, lajang dengan 1 tanggungan, atau menikah tanpa tanggungan.

• TER Kategori B: Untuk pekerja lajang dengan 2–3 tanggungan, atau menikah dengan 1–2 tanggungan.

• TER Kategori C: Untuk pekerja menikah dengan 3 tanggungan.

Metode pengurutan pajak mereka terdiri dari dua tahap dalam setahun:

1. Periode Pajak Januari-November:Pajak An

2. da dikurangkan berdasarkan persentase dari tarif TER (berdasarkan tabel kategori Anda) dikalikan dengan penghasilan kotor total Anda pada bulan tersebut.

3. Periode Pajak Desember:Pajak total Anda untuk tahun ini akan dihitung ulang menggunakan tarif progresif umum (tanpa PTKP awal Anda). Kemudian pajak Anda untuk tahun ini dikurangkan berdasarkan pajak total yang telah Anda bayarkan dari Januari sampai November.

Apa Aturan PPh Pasal 21?

PPh Pasal 21 didasarkan pada hukum yang jelas, yang menjelaskan siapa saja yang wajib membayar pajak, jenis penghasilan yang dikenai pajak, serta cara melakukan pemotongan pajak tersebut. Aturan tersebut antara lain terdapat dalam:

1. UU Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah hukum utama yang menjadi dasar.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur besaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, termasuk penggunaan tabel kategori TER.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang menjelaskan panduan teknis mengenai cara melakukan pemotongan pajaknya.

Kesimpulan

Pada akhirnya, PPh Pasal 21 adalah salah satu kewajiban pajak yang harus diberikan oleh orang pribadi yang memperoleh penghasilan. Dengan mengetahui jenis penghasilan yang dikenai pajak, pihak yang bertugas mengurangi pajak, metode perhitungannya, serta ketentuan yang berlaku, seseorang akan lebih mudah memahami mengapa ada potongan pajak pada slip gajinya. Hal ini juga membantu karyawan memahami hak serta kewajiban mereka dalam memenuhi aturan perpajakan di Indonesia.