Lemahnya Pelembagaan Partai dan Ancaman bagi Demokrasi Indonesia

ilustrasi lemahnya pelembagaan partai politik (sumber: olahan Chat GPT)

Partai politik merupakan salah satu institusi paling penting dalam demokrasi. Bahkan, terdapat adagium klasik dalam ilmu politik bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Pernyataan ini bukan sekadar penegasan atas pentingnya keberadaan partai dalam kompetisi elektoral, melainkan juga pengakuan bahwa demokrasi membutuhkan organisasi yang mampu menghubungkan masyarakat dengan negara. Melalui partai politik, aspirasi masyarakat dihimpun, kepentingan yang beragam dipertemukan, calon pemimpin direkrut, dan agenda kebijakan diperjuangkan. Dengan demikian, partai politik bukan hanya instrumen untuk memenangkan pemilu, melainkan juga institusi yang menentukan bagaimana demokrasi bekerja dan bagaimana kekuasaan dijalankan.

Dalam konteks pembangunan politik, fungsi partai bahkan jauh lebih luas. Partai politik berperan dalam melakukan representasi, agregasi kepentingan, pendidikan dan mobilisasi politik, rekrutmen kepemimpinan, serta pembentukan dan pengawasan pemerintahan. Vicky Randall dan Lars Svåsand dalam Introduction: The Contribution of Parties to Democracy and Democratic Consolidation (2002) menjelaskan bahwa partai politik juga berkontribusi terhadap penyelesaian konflik, pelembagaan demokrasi, serta stabilitas dan legitimasi rezim demokratis. Artinya, kualitas demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kapasitas partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Pertanyaannya, sejauh mana partai politik di Indonesia dapat menjalankan perannya secara efektif terutama dalam meningkatkan kualitas demokrasi maupun pembangunan politik?

Pelembagaan Partai dan Persoalan Demokrasi Indonesia

Dalam hemat penulis, partai politik dapat menjalankan perannya dengan baik, bila ia memiliki pelembagaan kepartaian yang kuat. Randall dan Svåsand dalam artikel Party Institutionalization in New Democracies (2002) menawarkan kerangka analisis yang penting. Mereka mengidentifikasi empat dimensi pelembagaan partai, yakni systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification.

Pertama, systemness, yaitu sejauh mana partai memiliki struktur organisasi yang terintegrasi, pola kerja yang teratur, serta mekanisme internal yang berjalan secara konsisten. Partai tidak boleh sekadar menjadi kendaraan politik yang bergerak mengikuti kepentingan elite tertentu. Kedua, value infusion, yakni sejauh mana partai memiliki identitas, nilai, dan ideologi yang diinternalisasi oleh kader maupun pendukungnya. Loyalitas terhadap partai seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan pragmatis atau kedekatan dengan pemimpin.

Ketiga, decisional autonomy, yaitu kemampuan partai mempertahankan otonomi dalam pengambilan keputusan dari intervensi aktor eksternal yang memiliki kepentingan ekonomi maupun politik. Keempat, reification, yaitu sejauh mana partai telah memperoleh pengakuan dan legitimasi dalam persepsi masyarakat sebagai institusi politik yang memiliki eksistensi dan identitas tersendiri.

Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa pelembagaan partai bukan sekadar persoalan keberadaan kantor cabang, jumlah anggota, atau kemampuan memenangkan pemilu. Pelembagaan menyangkut bagaimana organisasi bekerja, nilai apa yang diperjuangkan, siapa yang sesungguhnya mengendalikan keputusan, dan bagaimana masyarakat memandang keberadaan partai.

Jika pelembagaan berlangsung kuat, partai politik semestinya mampu menjalankan perannya secara optimal dalam negara demokrasi. Sebaliknya, lemahnya pelembagaan membuka ruang bagi berbagai penyimpangan yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Salah satu persoalan yang mencerminkan lemahnya pelembagaan partai politik di Indonesia adalah kuatnya personalisasi partai. Keberlangsungan organisasi, pengambilan keputusan, hingga penentuan kandidat sering kali bergantung pada figur elite atau pemimpin.

Kondisi ini tidak hanya membuat partai menjadi elitis dan menghambat berkembangnya mekanisme organisasi serta kaderisasi, tetapi juga menciptakan ketergantungan politik terhadap figur tertentu. Ketergantungan tersebut bahkan meluas hingga ke ranah elektoral, ketika preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan tidak lagi terutama dibentuk oleh ideologi, atau program partai, melainkan oleh daya tarik dan popularitas figur yang berada di baliknya. Akibatnya, partai lebih menyerupai kendaraan politik bagi kepentingan elite dan figur tertentu daripada institusi demokrasi yang memiliki kemandirian organisasi serta orientasi programatik yang konsisten.

Masalah lainnya adalah praktik politik uang dan patronase. Dalam Patronage and Clientelism in Indonesian Electoral Politics (2016), Edward Aspinall dan Mada Sukmajati menunjukkan bagaimana kompetisi elektoral di Indonesia banyak ditopang oleh jaringan broker, tim kampanye personal, serta distribusi uang dan barang kepada pemilih. Sementara itu, Thomas Reuter melalui Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond (2015) memperlihatkan ketergantungan partai terhadap dukungan finansial individu dan kelompok bisnis berkekayaan besar. Situasi ini memperlihatkan bagaimana lemahnya otonomi organisasi dapat membuka ruang bagi dominasi kepentingan pemodal.

Masalah masifnya politik uang tersebut menunjukkan bagaimana reifikasi kepartaian yang belum mengakar. Jika sebelumnya nilai-nilai kepartaian benar-benar tertanam dalam memori masyarakat, maka yang diandaikan adalah dapat meminimalisasi politik uang, karena yang lebih menentukan preferensi memilihnya adalah politik berbasis programatik.

Tentu, persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui lemahnya pelembagaan partai. Faktor sistem pembiayaan politik, desain pemilu, dan paling utama adalah struktur ekonomi-politik juga berpengaruh. Namun, ketika organisasi partai tidak memiliki mekanisme pendanaan yang sehat, rekrutmen yang transparan, dan pengambilan keputusan yang akuntabel, ketergantungan terhadap patron dan pemodal semakin sulit dihindari.

Masalah ini menjadi serius jika dikaitkan dengan konsolidasi demokrasi. Larry Diamond dalam Developing Democracy: Toward Consolidation (1999) menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi tidak cukup ditandai oleh keberlangsungan pemilu. Demokrasi harus memperoleh legitimasi yang mendalam, ditopang institusi politik yang kuat, serta komitmen elite dan masyarakat terhadap aturan main demokratis. Dengan demikian, demokrasi membutuhkan aktor politik yang tidak hanya menerima prosedur elektoral ketika menguntungkan dirinya, tetapi juga menghormati norma dan batasan kekuasaan.

Partai yang terpersonalisasi, bergantung pada pemodal, dan menjadikan politik uang sebagai instrumen kompetisi justru berpotensi melemahkan komitmen tersebut. Demokrasi akhirnya terjebak dalam rutinitas elektoral, sementara representasi, akuntabilitas, dan persaingan programatik semakin terpinggirkan.

Mendesak Reformasi Partai Politik

Karena itu, reformasi partai politik harus menjadi salah satu agenda penting dalam upaya memperkuat demokrasi Indonesia. Reformasi tersebut tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi pemilu atau sekadar memperbaiki prosedur administratif kepartaian. Yang jauh lebih mendasar adalah membangun partai sebagai institusi yang memiliki tata kelola demokratis, mekanisme kaderisasi yang berkelanjutan, transparansi keuangan, serta proses pengambilan keputusan yang tidak tersandera oleh kepentingan segelintir elite.

Penguatan pembiayaan partai melalui skema pendanaan publik yang memadai, misalnya, perlu dipertimbangkan secara serius. Marcus Mietzner dalam Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (2013) menunjukkan bahwa keterbatasan subsidi negara bagi partai turut menciptakan kesulitan pembiayaan organisasi dan meningkatkan kerentanan partai terhadap manipulasi kepentingan oligarkis.

Namun, peningkatan pendanaan publik harus disertai mekanisme audit, transparansi, dan pertanggungjawaban yang ketat. Negara tidak boleh sekadar memberikan tambahan anggaran tanpa memastikan bahwa sumber daya tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat fungsi kelembagaan partai.

Selain itu, demokratisasi internal partai perlu menjadi perhatian. Penentuan kepemimpinan, pencalonan kandidat, dan penyusunan kebijakan harus berlangsung melalui mekanisme organisasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaderisasi juga harus diarahkan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan orientasi kebijakan, bukan sekadar mereka yang memiliki sumber daya finansial atau kedekatan dengan elite partai.

Namun, reformasi semacam ini sulit diharapkan muncul semata-mata dari kesadaran elite partai. Sebab, struktur dan mekanisme yang selama ini menguntungkan sebagian elite justru dapat menjadi penghambat perubahan. Oleh karena itu, tekanan publik yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Masyarakat sipil, akademisi, media, organisasi mahasiswa, dan kelompok kepentingan perlu terus mendorong transparansi, mengawasi praktik politik kepartaian, serta menuntut pertanggungjawaban partai atas mandat yang mereka peroleh melalui pemilu.

Pada akhirnya, demokrasi tidak cukup hanya memiliki pemilu yang kompetitif dan pergantian kekuasaan secara berkala. Demokrasi juga membutuhkan partai politik yang mampu menjalankan fungsi representasi, memperjuangkan kepentingan publik, dan tunduk pada aturan main yang demokratis.

Tanpa pelembagaan yang kuat, partai justru berpotensi menjadi saluran reproduksi kekuasaan oligarkis yang bersembunyi di balik prosedur elektoral. Karena itu, memperkuat demokrasi Indonesia berarti juga memperjuangkan reformasi partai politik. Dan perjuangan tersebut tidak bisa diserahkan kepada partai politik itu sendiri; masyarakat sipil harus menjadi kekuatan yang terus-menerus menagih perubahan.