Berita Terkini MBG Keracunan dalam Program MBG: Mengulas Peran SDM dalam Menjaga Keamanan Pangan
Tulisan dari Dafa Yustiar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Program ini memiliki tujuan yang baik karena berupaya mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan pemenuhan kebutuhan nutrisi peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya, program MBG masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena makanan yang seharusnya memberikan manfaat bagi kesehatan justru berpotensi membahayakan keselamatan penerimanya.Persoalan keracunan dalam program MBG tidak seharusnya hanya dilihat dari kualitas bahan makanan atau proses memasak. Menurut saya, permasalahan ini juga perlu dikaitkan dengan bagaimana sumber daya manusia (SDM) dikelola, mulai dari proses perekrutan, penempatan tenaga kerja, pembagian tugas, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Sebab, setiap tahapan penyediaan makanan melibatkan tenaga kerja yang memiliki tanggung jawab berbeda. Apabila salah satu bagian tidak dijalankan dengan baik, risiko kesalahan dapat memengaruhi keseluruhan proses penyediaan makanan.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sibuea, Sihombing, Daniela, dan Pandiangan (2025) dalam artikel berjudul Review: Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis untuk Mencegah Keracunan Makanan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyediaan makanan dalam jumlah besar dengan melibatkan banyak pihak merupakan proses yang kompleks sehingga membutuhkan tata kelola yang baik dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Profesionalisme dalam pengelolaan makanan juga diperlukan untuk memastikan makanan yang disediakan aman dan layak dikonsumsi.
Jika dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Tenaga kerja yang bertugas mengolah makanan perlu memahami kebersihan, keamanan pangan, penyimpanan bahan makanan, serta teknik pengolahan yang benar. Begitu pula tenaga kerja yang bertugas dalam pengemasan dan pendistribusian harus memahami prosedur yang berkaitan dengan keamanan makanan. Artinya, pembagian pekerjaan tidak cukup hanya berdasarkan ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.
Menurut saya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak pengelola adalah proses penempatan tenaga kerja. Jangan sampai kebutuhan untuk menjalankan program dalam skala besar justru membuat proses perekrutan dan penempatan SDM mengabaikan kompetensi. Tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman atau keterampilan sesuai bidangnya perlu mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum menjalankan tugas. Selain itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program, tetapi harus menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari.
Selain kompetensi, integritas dan tanggung jawab juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Tenaga kerja harus memiliki kesadaran bahwa pekerjaan yang dilakukan berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan orang lain. Kepatuhan terhadap SOP seharusnya tidak hanya dilakukan ketika terdapat pengawasan, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dalam bekerja. Misalnya, tidak mengabaikan kebersihan peralatan, tidak menggunakan bahan makanan yang tidak layak, serta tidak mengabaikan prosedur penyimpanan dan pendistribusian makanan. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan makanan.
Permasalahan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab pihak penyelenggara program. Dalam penelitian Emmanulle, Saputra, Wicaksono, Wicaksana, dan Kamal (2025) yang berjudul Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang, dijelaskan pentingnya perlindungan hukum, mekanisme pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program MBG. Penelitian tersebut juga menyoroti perlunya pertanggungjawaban serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Menurut saya, tanggung jawab dalam program MBG tidak boleh dibebankan hanya kepada tenaga kerja yang bertugas mengolah makanan. Pihak pengelola, penyelenggara, hingga pemerintah juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila terjadi kasus keracunan, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya, mengevaluasi proses kerja, serta menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Dengan demikian, penanganan masalah tidak hanya berhenti pada pemberian penjelasan kepada masyarakat, tetapi juga harus disertai tindakan perbaikan yang nyata.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga diperlukan sebagai bagian dari pengawasan. Sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan maupun memberikan masukan apabila ditemukan makanan yang tidak layak dikonsumsi. Menurut saya, keterbukaan terhadap kritik justru dapat membantu pihak penyelenggara mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan program. Jangan sampai keluhan masyarakat dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap program, padahal masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan SDM dan sistem operasional MBG. Evaluasi tersebut dapat mencakup kesesuaian kompetensi tenaga kerja, penerapan SOP, kebersihan tempat pengolahan, pengawasan bahan makanan, hingga proses distribusi. Tenaga kerja juga perlu mendapatkan pelatihan secara berkala agar pengetahuan dan keterampilannya tetap sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Apabila ditemukan kekurangan, perbaikan harus dilakukan berdasarkan penyebab masalah, bukan sekadar mengganti tenaga kerja tanpa memperbaiki sistem pengelolaannya.
Program MBG tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan seberapa banyak makanan yang berhasil dibagikan kepada siswa setiap harinya. Keberhasilan program juga harus dilihat dari keamanan makanan, kualitas pelayanan, serta kemampuan pihak penyelenggara dalam menjaga keselamatan penerima manfaat. Tujuan memberikan makanan bergizi tentu tidak akan tercapai apabila aspek keamanan pangan justru diabaikan.
Pada akhirnya, kasus keracunan dalam program MBG menjadi pengingat bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya bergantung pada perencanaan dan besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Kompetensi, integritas, dan tanggung jawab harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pelaksanaan program. Pemerintah dan pihak pengelola perlu memastikan bahwa setiap tenaga kerja ditempatkan sesuai kemampuannya, menjalankan tugas berdasarkan prosedur, serta mendapatkan pengawasan yang memadai. Program MBG memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, tetapi tujuan tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sebab, makanan yang diberikan kepada anak-anak bukan sekadar bentuk bantuan, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan keselamatan generasi penerus bangsa.

