Menjaga Laut Pasifik: Cara Negara-Negara Kecil Melawan Kapal Ilegal

Unplash/John Simmons

Bagi negara-negara di Pasifik Selatan, laut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, sektor ekonomi, dan identitas budaya. Negara seperti Kiribati, Tuvalu, dan Vanuatu menguasai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang hingga jutaan kilometer persegi, jauh melebihi luas daratan mereka.

Namun, kawasan perairan ini menghadapi ancaman serius dari praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU Fishing). Aktivitas ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi, pengawasan maritim, serta ketersediaan pangan di kawasan tersebut.

Data Kerugian dan Tantangan Pengawasan

Berdasarkan laporan riset dari Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA), diperkirakan sekitar 192.000 ton ikan tuna ditangkap secara ilegal atau tidak dilaporkan setiap tahunnya di perairan Pasifik Tengah dan Barat. Kerugian ekonomi akibat praktik IUU Fishing di kawasan ini diperkirakan mencapai lebih dari 330 juta dolar AS per tahun.

Negara-negara Pasifik Selatan menghadapi ketimpangan kapasitas pengawasan. Wilayah perairan ZEE yang harus dijaga mencapai lebih dari 30 juta kilometer persegi, sementara jumlah armada kapal patroli yang dimiliki sangat terbatas. Sebagai contoh, negara seperti Tuvalu hanya memiliki satu hingga dua kapal patroli untuk mengawasi area perairan seluas lebih dari 700.000 kilometer persegi

Kondisi tersebut dimanfaatkan kapal-kapal penangkap ikan asing untuk beroperasi tanpa izin atau memalsukan laporan jumlah tangkapan. Dalam studi Hubungan Internasional, eksploitasi ini dikategorikan sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang mengganggu hak kedaulatan (sovereign rights) suatu negara atas sumber daya alamnya.

Strategi Diplomasi Kolektif dan Hasil Penelitian FFA

Menghadapi keterbatasan sarana secara mandiri, negara-negara kawasan menerapkan strategi diplomasi kolektif (collective diplomacy). Melalui organisasi regional seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Forum Fisheries Agency (FFA), mereka membentuk sistem pengawasan maritim bersama.

Salah satu bentuk kerjasamanya adalah penerapan kesepakatan Niue Treaty Subsidiary Agreement (NTSA). Melalui skema ini, para anggota saling berbagi data pelacakan kapal (Vessel Monitoring System/VMS), data intelijen, serta melaksanakan patroli lintas batas. Riset evaluasi dari FFA menunjukkan bahwa integrasi data satelit VMS dan pengawasan udara bersama berhasil meningkatkan efisiensi pemantauan kapal asing hingga lebih dari 40% di titik-titik rawan perbatasan.

Selain itu, mereka bekerja sama dengan Australia dan Selandia Baru melalui Pacific Maritime Security Program untuk memperoleh dukungan pesawat pengintai serta peremajaan armada kapal patroli kelas Guardian. Langkah ini menunjukkan bahwa negara berkembang (small island states) dapat memanfaatkan forum internasional untuk memperkuat pengawasan di laut lepas.

Pelajaran Bagi Kawasan Indo-Pasifik

Pengalaman negara-negara Pasifik Selatan memberikan gambaran penting bagi kawasan lain, termasuk Indonesia sebagai sesama negara kepulauan. Pengawasan wilayah laut saat ini berfokus pada perlindungan sumber daya dari kejahatan lintas negara (transnational crime).

Penegakan hukum internasional, transparansi data pelayaran, serta kerja sama antarnegara menjadi faktor utama dalam menjaga tata kelola laut Pasifik Selatan yang berkelanjutan.