Efisiensi Anggaran: Program Prioritas Harus Tepat
Saya adalah mahasiswi program studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari DESVI HAFITRI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Efisiensi anggaran pemerintah sering kali terdengar seperti kabar baik. Ketika pemerintah mengurangi perjalanan dinas, membatasi rapat, dan menekan belanja yang kurang mendesak, masyarakat tentu berharap uang negara digunakan dengan lebih bijak. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa efisiensi diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat (Kementerian Sekretariat Negara, 2026a).
Namun, ada pertanyaan yang perlu dijawab: apakah penghematan tersebut benar-benar membuat masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik?
Efisiensi anggaran tidak cukup dinilai dari berkurangnya pengeluaran. Pemerintah juga perlu menunjukkan bagaimana anggaran digunakan dan apakah hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN yang disampaikan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 2026a).
Efisiensi Anggaran: Hemat Belanja, Lalu Apa Dampaknya?
Pada Maret 2026, pemerintah menyampaikan kebijakan prioritisasi dan efisiensi belanja kementerian serta lembaga, termasuk pengurangan belanja yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial (Kementerian Sekretariat Negara, 2026a).
Kebijakan tersebut patut didukung selama penghematan dilakukan pada pengeluaran yang memang tidak mendesak. Namun, pemerintah juga perlu menjelaskan apa yang terjadi setelah anggaran dipangkas. Berapa dana yang berhasil dihemat? Apakah dana itu dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting? Lalu, apa manfaat yang akhirnya dirasakan masyarakat?
Pertanyaan tersebut penting karena penghematan tidak seharusnya berhenti pada berkurangnya pengeluaran. Jika pemerintah hanya melaporkan jumlah anggaran yang dipangkas tanpa menjelaskan hasilnya, masyarakat akan kesulitan menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif.
MBG Bukan Hanya Soal Jumlah Penerima
Hal yang sama perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam APBN 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun (Direktorat Jenderal Anggaran, 2025).
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga 31 Agustus 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp134,2 triliun. Pada periode yang sama, program tersebut dilaporkan menjangkau 57 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Kementerian Keuangan, 2026a).
Angka tersebut menunjukkan besarnya cakupan program. Namun, apakah jumlah penerima yang banyak otomatis berarti program sudah berjalan dengan baik? Belum tentu. Menurut saya, keberhasilan program juga perlu dinilai melalui kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan kesesuaian pelaksanaannya dengan tujuan program.
Pemerintah juga telah membahas penataan MBG untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkualitas. Dalam evaluasi yang disampaikan pada Juni 2026, pemerintah menekankan pentingnya pemenuhan standar dan prosedur dalam seluruh aspek layanan MBG, termasuk pelaksanaan oleh SPPG (Kementerian Sekretariat Negara, 2026b).
Hal ini bukan berarti MBG gagal. Justru, program dengan anggaran dan cakupan sebesar itu perlu dievaluasi secara berkala agar kekurangan yang ditemukan bisa segera diperbaiki. Masyarakat berhak mengetahui bukan hanya berapa banyak orang yang menerima manfaat, tetapi juga apakah manfaat tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan program.
Efisiensi Anggaran Harus Terlihat dari Hasil
Dalam manajemen pemerintahan, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Hasil kebijakan juga perlu dievaluasi untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan benar-benar tercapai. Karena itu, efisiensi perlu dilihat bersama efektivitas penggunaan anggaran, bukan hanya dari besarnya pengeluaran yang berhasil dikurangi.
Ada dua hal yang perlu berjalan beriringan. Pertama, pemerintah harus terbuka mengenai hasil penghematan anggaran dan penggunaannya. Kedua, setiap program prioritas perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas agar pelaksanaannya dapat dinilai secara objektif.
Untuk program MBG, misalnya, laporan jumlah penerima perlu dilengkapi evaluasi kualitas makanan, keamanan pangan, pemerataan layanan, dan manfaat program. Sementara itu, pemangkasan belanja nonprioritas perlu disertai penjelasan mengenai pengeluaran yang dikurangi serta dampaknya terhadap pelayanan publik. Usulan ini merupakan rekomendasi agar arah efisiensi dan prioritas belanja yang disampaikan pemerintah dapat dinilai melalui hasil yang lebih nyata (Kementerian Sekretariat Negara, 2026a).
Pengawasan juga tidak cukup dilakukan ketika masalah sudah muncul. Evaluasi berkala dibutuhkan agar pemerintah dapat mengetahui kekurangan sejak awal dan melakukan perbaikan sebelum masalah semakin besar. Hasil evaluasi tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam pelaporan pelaksanaan APBN kepada publik (Kementerian Keuangan, 2026a).
Pada akhirnya, menghemat anggaran dan menjalankan program prioritas bukanlah dua hal yang bertentangan. Pemerintah memang perlu mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, tetapi pada saat yang sama harus memastikan program yang dibiayai benar-benar berjalan dengan baik.
Keberhasilan efisiensi tidak cukup dibuktikan dengan angka penghematan atau banyaknya penerima program. Yang perlu dilihat adalah apakah anggaran digunakan untuk kebutuhan yang tepat dan apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Sebab, uang negara berasal dari publik dan penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik pula.