Trotoar Bandung: Saatnya Mengukur Hasil, Bukan Sekadar Panjang
Seorang Mahasiswa aktif jurusan akuntansi, dengan prodi Akuntansi Manajemen Pemerintahan di Politeknik Negeri Bandung
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari DHEA SALEHA RAMADHANI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Oleh Dhea Saleha Ramadhani, mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung
PerbesarTrotoar seharusnya menjadi tempat paling aman bagi pejalan kaki tanpa harus berhadapan langsung dengan kendaraan. Namun, di sejumlah ruas Kota Bandung, berjalan kaki justru bisa menjadi ujian keseimbangan dan keberanian. Paving block hilang, permukaan bergelombang, akar pohon mengangkat lantai trotoar, kabel bekas berserakan, hingga bekas galian yang belum dipulihkan dengan baik. Ironisnya, ketika jalur pejalan kaki rusak atau terhalang, warga sering kali tidak punya pilihan selain turun ke badan jalan. Lalu, jika trotoar yang dibangun dengan anggaran publik tidak dapat digunakan secara aman, sebenarnya apa yang sedang diukur pemerintah: keberhasilan pembangunan atau sekadar selesainya pekerjaan?
Trotoar rusak, masalahnya bukan di satu titik
Pemberitaan media menunjukkan bahwa kerusakan trotoar bukan hanya persoalan satu kawasan. Pada April 2025, detikJabar melaporkan trotoar di Jalan Cilaki, Pets Park, mengalami kerusakan berupa paving block yang hilang dan permukaan berlumut. Sebagian pejalan kaki bahkan memilih berjalan di trotoar seberang atau di bahu jalan. Pada Mei 2025, kumparan menyoroti trotoar di Jalan Pasteur yang permukaannya tidak rata dan jalur pemandu bagi penyandang disabilitas yang rusak dan terputus. Sementara, di Jalan Dago, trotoar dipenuhi kios, gerobak, sampah, dan parkir sepeda motor. Persoalannya bukan sekadar tampilan kota yang kurang rapi, melainkan hilangnya fungsi dasar trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki.
Masalah serupa ditemukan di Jalan Terusan Buah Batu. Pada Agustus 2025, Arya dalam laporannya yang dimuat dalam ANTARAJABAR, menyatakan kerusakan trotoar sepanjang 2 kilometer, bahkan permukaannya nyaris menyatu dengan tanah. Pada bulan yang sama, trotoar Jalan Supratman dilaporkan mengalami kerusakan sepanjang sekitar satu kilometer. Permukaannya retak, berlubang, dan bergelombang; akar pohon yang mencuat mengangkat lantai trotoar sehingga menyulitkan pengguna jalan. Persoalan tersebut masih terlihat pada 2026. Januari 2026, Shifa melalui detikJabar juga menemukan gulungan kabel fiber optik bekas yang menumpuk di trotoar kawasan Cijagra dan berpotensi membuat pejalan kaki tersandung. Wildan dalam RRI melaporkan trotoar di Taman Superhero mengalami kerusakan pada April 2026, dengan paving atau marmer yang pecah dan mengelupas di sejumlah titik. Padahal, fasilitas taman lainnya masih dapat digunakan untuk bermain dan bersantai.
Rangkaian kasus tersebut memperlihatkan bahwa masalah trotoar memiliki banyak sisi, kerusakan konstruksi, desain yang kurang mengakomodasi kondisi pohon, pekerjaan utilitas yang menyisakan hambatan, hingga penggunaan trotoar untuk kepentingan lain. Dampaknya berat dirasakan kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan jalur rata, aman, dan berkesinambungan. Ketika mereka harus turun ke jalan, fasilitas publik yang seharusnya melindungi justru menambah risiko.
Pembangunan berjalan, tetapi bagaimana dengan manfaatnya?
Pemerintah Kota Bandung melalui Portal Jabar menyatakan, telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Pada Februari 2026, Pemkot melaporkan perbaikan jalan sepanjang 29,52 kilometer, pembangunan 4.106 titik lampu jalan lingkungan, dan penataan kabel udara sepanjang 23,5 kilometer selama 2025 hingga awal 2026. Pada Juni 2026, penataan trotoar di 17 ruas koridor wisata juga dilaporkan berjalan bersama perbaikan jalan
Pada April 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menyampaikan rencana mengkaji desain trotoar yang lebih tinggi untuk mencegah kendaraan masuk dan parkir di atasnya. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat fungsi trotoar. Namun, desain baru saja tidak cukup apabila tidak disertai pemeliharaan, pengawasan, dan penanganan kerusakan yang konsisten
Tantangan ini semakin penting di tengah keterbatasan anggaran. Pada Oktober 2025, Metro TV memuat Pemkot Bandung yang menyampaikan bahwa dana transfer daerah berkurang hampir Rp600 miliar sehingga efisiensi perlu dilakukan. Dalam kondisi demikian, setiap rupiah belanja infrastruktur perlu menghasilkan manfaat nyata. Anggaran tidak cukup dinilai dari seberapa banyak pekerjaan terlaksana, tetapi juga dari seberapa baik hasilnya memenuhi kebutuhan warga.
Mengelola pembangunan, bukan sekadar menyelesaikan proyek
Secara teoritis, persoalan trotoar berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kelima fungsi tersebut seharusnya membentuk satu rangkaian pengelolaan yang memastikan pembangunan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fungsi pertama yaitu perencanaan perlu berangkat dari kondisi nyata di lapangan. Pemerintah tidak cukup menentukan panjang trotoar yang akan dibangun, tetapi harus memetakan kerusakan, kesinambungan jalur pemandu, hambatan akibat akar pohon, serta kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus. Kasus galian kabel yang menimbulkan keluhan sejak 2024 memperlihatkan pentingnya menyelaraskan pekerjaan utilitas dengan pembangunan dan perbaikan trotoar. Tanpa perencanaan terpadu, pekerjaan yang satu berpotensi merusak hasil pekerjaan lainnya.
Lalu, pengorganisasian dan pelaksanaan membutuhkan koordinasi yang jelas. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung memiliki kewenangan dalam penanganan teknis trotoar, sedangkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan pemilik jaringan utilitas perlu berkoordinasi sesuai tugas masing-masing. Pemulihan bekas galian, penertiban parkir di trotoar, dan pemeliharaan fasilitas tidak bisa mengandalkan satu pihak. Pembagian tanggung jawab harus jelas agar kerusakan tidak dibiarkan karena masing-masing pihak menunggu pihak lain bertindak.
Terakhir, pengawasan dan evaluasi perlu bergerak melampaui angka keluaran atau output. Panjang jalan yang diperbaiki, jumlah titik lampu, persentase progres, dan realisasi anggaran penting untuk menilai pelaksanaan kegiatan. Namun, angka tersebut belum membuktikan bahwa trotoar aman dan nyaman digunakan. Trotoar yang selesai dibangun tetapi berlubang, terhalang kabel, atau tidak memiliki jalur pemandu yang berkesinambungan belum mencapai tujuan pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah perlu menilai hasil: apakah trotoar dapat digunakan dengan aman oleh masyarakat? Ukurannya dapat berupa persentase ruas trotoar yang layak dan bebas hambatan, kesinambungan jalur pemandu, kecepatan penanganan kerusakan, serta jumlah pengaduan yang diselesaikan. Data tersebut akan membantu pemerintah menentukan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan, bukan semata-mata berdasarkan target fisik.
Saatnya trotoar diuji dari sudut pandang penggunanya
Ada beberapa langkah realistis yang dapat dilakukan Pemkot Bandung. Diawali dari penyusunan peta kondisi trotoar yang mencakup jalan utama, kawasan permukiman, dan ruang publik. Hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah, mengintegrasikan jadwal pembangunan trotoar dengan pekerjaan utilitas serta menetapkan standar pemulihan galian sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.Tak lupa melibatkan lansia dan penyandang disabilitas dalam pengujian fasilitas sebelum serah terima dan membuka informasi progres perbaikan dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses warga. Terakhir, memastikan pemeliharaan dan penertiban berjalan setelah proyek selesai.
Pembangunan trotoar memang membutuhkan biaya, waktu, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Namun, keberhasilannya tidak seharusnya berhenti pada trotoar yang baru saat diresmikan. Pemerintah perlu memastikan fasilitas tersebut tetap berfungsi, aman, dan dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat.
Pada akhirnya, trotoar bukan sekadar elemen estetika kota, melainkan fasilitas publik yang mencerminkan kualitas pengelolaan pemerintahan. Pemkot Bandung telah menunjukkan upaya melalui program perbaikan dan penataan infrastruktur. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap pekerjaan memberikan manfaat yang terukur dan berkelanjutan. Sebab, keberhasilan trotoar bukan ditentukan oleh seberapa panjang yang dibangun atau seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan seberapa aman masyarakat dapat melintasinya.