Mempertanyakan Realisasi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Tulisan dari Susilowati Diah Utami tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMenjelang akhir bulan, media sosial sering kali dipenuhi narasi komedi getir khas anak muda: "gaji cuma numpang lewat", "financial freedom masih sebatas cita-cita", atau fenomena payday yang dirayakan hanya selama beberapa jam sebelum terkuras untuk membayar tagihan. Fenomena ini kerap ditanggapi dengan guyonan, tetapi jika ditarik lebih dalam, fenomena ini memperlihatkan luka struktural yang dialami jutaan pekerja muda di Indonesia—generasi sandwich.
Terminologi sandwich generation merujuk pada kelompok produktif yang harus menanggung beban finansial tiga generasi sekaligus: diri sendiri, anak-anak atau pasangan, serta orang tua yang memasuki usia pensiun. Bagi mereka yang bergaji pas-pasan—sebatas Upah Minimum Regional (UMR)—kondisi ini bukan sekadar persoalan pengelolaan keuangan pribadi yang buruk, melainkan wujud nyata dari belum hadirnya jaminan kesejahteraan yang merata.
Ketika "Niat Menabung" Terbentur Realitas Ekonomi
Isu mengenai biaya hidup yang melonjak tajam belakangan ini sering menjadi sorotan. Mulai dari riak pembicaraan mengenai pemotongan gaji wajib untuk skema perumahan, tingginya harga bahan pokok, hingga maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri kreatif dan manufaktur. Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, narasi financial literacy yang sering digelorakan di media sosial terkesan tidak membumi.
Banyak pakar keuangan menyarankan rumus klasik seperti 50-30-20 untuk pembagian gaji. Namun, bagaimana rumus tersebut dapat diterapkan jika 80% dari gaji UMR sudah habis dialokasikan untuk kebutuhan pokok, sewa tempat tinggal, serta bantuan rutin untuk orang tua di kampung halaman?
Generasi sandwich dipaksa menjadi "sistem jaminan sosial buatan" bagi keluarga mereka. Hal ini terjadi karena belum kokohnya jaring pengaman sosial nasional bagi lansia dan kelompok non-formal. Ketika negara belum mampu memberikan jaminan pensiun yang layak dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, anak-anak merekalah yang harus mengambil peran tersebut dengan mengorbankan masa depan finansial mereka sendiri.
Keadilan Sosial yang Masih Berada di Atas Kertas
Pancasila sila kelima dengan tegas mengatakan: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Namun, bagi pekerja yang berada di dalam himpitan sandwich generation, sila ini terasa seperti angan-angan belaka.
Keadilan sosial sejatinya tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi makro atau megaproyek infrastruktur, tetapi dari sejauh mana seorang pekerja tingkat menengah-bawah mampu hidup bermartabat. Ketika seorang pekerja harus menunda impian memiliki hunian, mengorbankan kesehatan mental karena overwork, atau bahkan ragu untuk memulai keluarga baru akibat himpitan ekonomi, ada ketimpangan struktural yang perlu dibenahi.
Generasi ini terjebak dalam lingkaran setan ekonomi (poverty cycle). Mereka sulit mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas (upskilling), investasi jangka panjang, atau sekadar memiliki tabungan darurat. Akibatnya, potensi mereka untuk naik kelas secara ekonomi menjadi sangat terbatas, dan risiko menularkan status sandwich generation kepada anak-anak mereka di masa depan tetap tinggi.
Saatnya Bergerak dari Beban Individu ke Solusi Sistemik
Membebankan isu sandwich generation semata-mata pada persoalan "kurang kerja keras" atau "pola hidup konsumtif" adalah kekeliruan yang sangat tidak adil. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu melihat masalah ini sebagai panggilan untuk evaluasi kebijakan publik secara mendasar:
Penguatan Jaminan Sosial Lansia: Kebijakan perlindungan hari tua yang inklusif bagi pekerja sektor informal harus diperluas agar orang tua tidak menggantungkan masa pensiun sepenuhnya pada anak.
Upah yang Mampu Menghadapi Inflasi Realistis: Formulasi penetapan upah minimum harus mempertimbangkan daya beli nyata, biaya hidup perkotaan, dan laju inflasi bahan pokok.
Penyediaan Layanan Publik Terjangkau: Akses terhadap hunian murah dekat pusat kerja, transportasi publik efisien, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas akan mengurangi beban pengeluaran rutin pekerja secara signifikan.
Fenomena sandwich generation bukan sekadar tren sosial atau bahan keluhan harian di media sosial, melainkan cermin bening dari kondisi kesejahteraan masyarakat kita hari ini. Jika keadilan sosial ingin dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka beban berat yang dipikul oleh generasi produktif ini harus segera diurai lewat regulasi yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar imbauan untuk "mencari penghasilan tambahan".
Susilowati Diah Utami, mahasiswa Akuntansi Universitas Pamulang.