Harga Pupuk dan Biaya Produksi Membebani Petani, Seberapa Besar Peran Pajak?
Tulisan dari Diana sari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Di sawah, para petani menanam bibit padi satu per satu. Pekerjaan itu terlihat sederhana, tetapi biayanya sudah keluar jauh sebelum panen: benih, pupuk, upah, bahan bakar, dan pengairan. Ketika harga pupuk naik, beban itu terasa berlipat. Lalu, seberapa besar peran kebijakan pajak?
Pemandangan seperti ini lazim saat musim tanam tiba. Sawah digarap bersama, dan setiap petani tahu bahwa modal harus disiapkan sebelum satu bulir padi dipanen.
Seberapa Berat Biaya Produksi bagi Petani?
Pupuk hanyalah salah satu komponen biaya. Ada benih, pestisida, upah tenaga kerja, bahan bakar mesin, pengairan, dan ongkos mengangkut hasil panen. Semuanya harus disiapkan lebih dulu, sementara harga jual gabah belum tentu naik seiring biaya.
Karena itu, ketika harga pupuk naik atau pupuk sulit ditemukan, selisih antara biaya dan hasil panen bisa menyempit. Di titik inilah pemerintah turun tangan lewat subsidi.
Kapan Hasil Panen Tidak Cukup Menutup Biaya?
Saat padi dirontokkan dan dikarungi, petani baru bisa menghitung apakah hasilnya menutup semua biaya tadi. Jika biaya input terlalu tinggi, keuntungan yang tersisa bisa tipis dan habis untuk modal musim berikutnya.
Pemerintah merespons dengan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Menurut daftar HET, Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Petani yang menebus 10 sak Urea menghemat Rp225.000.
Di Mana Posisi Pajak dalam Harga Pupuk?
Pertama, pajak ikut membiayai subsidi. Subsidi pupuk dibayar dari anggaran negara yang bersumber dari penerimaan negara, termasuk pajak. Berdasarkan Perpres 113/2025, subsidi dihitung dari selisih antara nilai komersial pupuk dan HET, sehingga petani cukup membayar harga HET.
Kedua, PPN pupuk bersubsidi diatur lewat PMK 66/2022. Atas bagian harga yang disubsidi, PPN dibayar pemerintah, sedangkan bagian yang tidak disubsidi ditanggung pembeli. Menurut DDTCNews, PPN dipungut satu kali saat produsen menyerahkan pupuk kepada distributor. Penyerahan dari distributor ke pengecer dan dari pengecer ke petani tidak dipungut PPN lagi.
Meski begitu, harga di kios tetap mengikuti HET, bukan hitungan pajak.
Apa Keringanan Pajak bagi Petani sebagai Pelaku Usaha?
Petani perorangan yang menjalankan usaha tani termasuk pelaku usaha orang pribadi. Untuk usaha seperti ini, PP 20/2026 mempertahankan fasilitas PPh UMKM: omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh, dan tarif final 0,5 persen hanya dikenakan pada bagian omzet yang melebihi Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.
Artinya, petani perorangan dengan omzet di bawah batas itu tidak membayar PPh atas usahanya, selama memenuhi ketentuan UMKM. Keringanan ini bekerja dari sisi penghasilan, sedangkan subsidi bekerja dari sisi biaya.
Jadi, Seberapa Besar Peran Kebijakan Pajak?
Kembali ke sawah tadi. Pajak berperan di balik layar: penerimaan negara ikut membiayai subsidi, PPN pupuk bersubsidi diatur agar tidak berlapis, dan fasilitas PPh meringankan petani sebagai pelaku usaha.
Namun, pajak bukan penentu utama harga pupuk. Yang paling dirasakan petani tetap HET, ketersediaan pupuk saat musim tanam, dan harga jual hasil panen. Kebijakan pajak paling bermanfaat jika berjalan bersama distribusi pupuk yang tepat waktu dan harga panen yang layak.
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif. Angka HET sesuai informasi pemerintah pada saat penulisan dan dapat berubah. Ketentuan PPh berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat UMKM. Foto hanya ilustrasi dan tidak mewakili kondisi petani tertentu. Untuk informasi terbaru, rujuk Kementerian Pertanian dan DJP.

