Wajib Halal Berlaku, Perlukah UMK Takut pada Denda Rp2 Miliar?

Mahasiswa Program Studi Manajemen S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Ditari Nur Aeni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sejak 18 Oktober 2026, produk makanan dan minuman milik pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) wajib bersertifikat halal. Di media sosial dan judul-judul berita, angka yang paling cepat menyebar adalah denda hingga Rp2 miliar. Bagi pemilik warung kecil, angka sebesar itu terdengar seperti ancaman kebangkrutan. Tetapi benarkah demikian?
Rp2 Miliar Itu Batas Maksimum, Bukan Tagihan Otomatis
Menurut penjelasan BPJPH yang dikutip berbagai media, denda administratif memang ditetapkan paling banyak Rp2 miliar. Namun angka itu adalah batas atas, bukan denda otomatis bagi setiap pelaku usaha yang belum bersertifikat. Penegakannya dilakukan bertahap dan mengutamakan pembinaan. Prosesnya dimulai dari peringatan tertulis, dan sanksi baru dinaikkan jika pelaku usaha tetap tidak patuh. BPJPH juga menegaskan tidak ada sweeping massal di lapangan, dan pemerintah sedang menyiapkan ketentuan khusus untuk UMK agar kewajiban ini tidak mengganggu keberlangsungan usaha.
Karena itu, menurut saya persoalan pertamanya adalah komunikasi. Ketika yang sampai ke pedagang kecil hanyalah angka Rp2 miliar tanpa penjelasan, yang tumbuh adalah ketakutan, bukan kepatuhan.
Jalan Gratis Sudah Dibuka, tetapi Apakah Sampai?
Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan jalan yang tidak membebani kantong. Lewat program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), BPJPH membuka kuota 1,35 juta sertifikat gratis pada 2026 dengan skema pernyataan pelaku usaha atau self declare. Pada 2025, program ini menerbitkan sekitar 1,14 juta sertifikat, dan sejak Juli 2025 sudah ada lebih dari 25 ribu warteg dan warung nasi yang tersertifikasi gratis. Pelaku usaha juga didampingi lebih dari 111 ribu pendamping proses produk halal. Salah satu syarat utamanya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Meski begitu, kesenjangannya masih nyata. Sebuah laporan media mengutip bahwa dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal. Angka ini tentu tidak bisa dibaca mentah, karena tidak semua UMKM menjual makanan dan minuman. Tetapi gambaran besarnya jelas: masih banyak pelaku usaha yang belum tersentuh. Pertanyaannya, apakah informasi, pendamping, dan akses ke sistem digital benar-benar sampai ke warung-warung di daerah yang jauh dari pusat kota?
Ketakutan Adalah Ladang bagi Penipu
Ada satu efek samping yang sering luput dibahas. BPJPH sendiri mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut, dengan modus meminta pembayaran berkedok denda, sanksi, atau penyelesaian kewajiban sertifikasi. Padahal, untuk UMK yang memenuhi kriteria, sertifikasi lewat SEHATI tidak dipungut biaya. Pelaku usaha yang ingin mendaftar sebaiknya langsung memakai sistem resmi SiHalal, bukan lewat perantara yang menawarkan jalan pintas.
Halal sebagai Modal Bisnis, Bukan Beban
Sebagai mahasiswa Manajemen, saya melihat sertifikat halal dari sudut yang lebih luas. Label halal pada dasarnya adalah sinyal kepercayaan kepada pembeli: bahan bakunya jelas, prosesnya bersih, dan produknya bisa dipertanggungjawabkan. BPJPH menyebut tertib halal mencakup tertib regulasi, tertib produksi, dan pencantuman label yang benar. Bagi usaha kecil yang ingin naik kelas, itu bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan modal untuk menembus pasar yang lebih luas.
Jadi, siapkah UMK menghadapi wajib halal? Barangkali pertanyaan yang lebih tepat adalah siapkah kita semua mendampingi mereka. Pemerintah perlu memperbanyak sosialisasi yang jernih dan menepati janji pembinaan sebelum sanksi. Kampus dan mahasiswa bisa ikut membantu menyebarkan informasi, termasuk membantu pedagang di sekitarnya mengurus NIB. Dan pelaku usaha sendiri perlu berani memulai, karena jalan gratisnya sudah terbuka.
