Likes Banyak, Belum Tentu Dipercaya: Tantangan Komunikasi Digital Lembaga Publik

Keterangan foto: Ilustrasi komunikasi digital lembaga publik dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui media sosial. (Kredit gambar: Ilustrasi AI oleh penulis).

Di media sosial, angka mudah terlihat. Jumlah pengikut, tanda suka, komentar, dan pembagian konten dapat diamati setiap hari. Namun, ada satu hal yang jauh lebih sulit diukur: apakah masyarakat benar-benar memahami informasi yang disampaikan sebuah lembaga, lalu mempercayainya?

Pertanyaan ini menjadi penting ketika media sosial digunakan oleh lembaga pemerintah untuk menjelaskan program yang tidak sederhana, termasuk pendanaan lingkungan hidup. Informasi mengenai pembiayaan, mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan lingkungan membutuhkan penjelasan yang bukan hanya benar, tetapi juga mudah dipahami masyarakat.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan menjadi salah satu konteks untuk melihat tantangan tersebut. Melalui akun Instagram @bpdlh.id, lembaga ini memiliki kanal digital untuk menyampaikan informasi mengenai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan lingkungan hidup.

Namun, keberadaan akun resmi dan interaksi digital tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa publik telah memahami fungsi lembaga. Persoalan inilah yang muncul dalam penelitian lapangan mengenai strategi Digital Public Relations BPDLH melalui Instagram.

Ketika angka interaksi tidak cukup

Dalam wawancara pada 30 September 2026, Marisca Wulandari , Knowledge Management Specialist BPDLH, memberikan pandangan mengenai hubungan antara interaksi media sosial dan kepercayaan publik.

“Kalau ini jawaban pribadi ya, bukan jawaban BPDLH. Kalau menurut saya: enggak,” ujarnya ketika ditanya apakah tingginya jumlah pengikut, tanda suka, tayangan, dan pembagian konten selalu menunjukkan kepercayaan masyarakat.

Ia kemudian menjelaskan bahwa masih ada kebingungan di masyarakat mengenai identitas BPDLH. Dalam wawancara tersebut, ia menyinggung kemungkinan orang mencampuradukkan BPDLH dengan lembaga lain yang memiliki nama serupa.

Pernyataan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Ia merupakan pandangan pribadi narasumber, bukan pernyataan resmi institusi ataupun hasil survei yang mewakili masyarakat secara luas. Meski demikian, perspektif tersebut membuka pertanyaan penting: apakah keberhasilan komunikasi digital cukup dinilai dari respons terhadap konten, atau perlu dilihat pula dari pemahaman masyarakat terhadap lembaga dan programnya?

Dalam komunikasi publik, kedua hal tersebut tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa menyukai unggahan tanpa memahami substansinya. Sebaliknya, orang yang membutuhkan informasi mengenai suatu program belum tentu aktif memberikan komentar atau tanda suka.

Karena itu, angka interaksi lebih tepat dibaca sebagai salah satu indikator aktivitas digital, bukan bukti tunggal bahwa kepercayaan telah terbentuk.

Informasi teknis perlu diterjemahkan

Tantangan berikutnya adalah bagaimana lembaga pemerintah menyampaikan informasi teknis kepada audiens dengan latar belakang yang beragam.

Dalam wawancara triangulasi pada 1 Oktober 2026, Fadlan Borni, Social Safeguards Specialist BPDLH, membahas karakter komunikasi media sosial lembaga pemerintah dan kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik audiens.

Ia menilai gaya komunikasi yang terlalu kaku berpotensi kurang sesuai bagi kelompok audiens tertentu, termasuk generasi muda. Pandangan tersebut merupakan penilaian narasumber, bukan hasil pengukuran preferensi seluruh pengikut Instagram BPDLH.

Meski demikian, persoalan yang diangkat relevan bagi praktik komunikasi digital. Informasi yang akurat belum tentu mudah dipahami apabila disampaikan menggunakan istilah teknis tanpa konteks yang memadai.

Program pendanaan lingkungan, misalnya, dapat berkaitan dengan mekanisme pembiayaan, persyaratan, tata kelola, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Bagi masyarakat yang tidak berkecimpung langsung dalam bidang tersebut, istilah dan prosedur semacam ini membutuhkan penjelasan yang lebih kontekstual.

Tantangannya bukan sekadar membuat konten terlihat menarik. Praktisi komunikasi perlu menjembatani kebutuhan institusi untuk menyampaikan informasi secara tepat dengan kebutuhan masyarakat untuk memahami manfaat, mekanisme, dan relevansi program.

Bahasa yang sederhana tidak berarti substansi harus disederhanakan secara berlebihan. Justru, komunikasi yang baik perlu menjaga ketepatan informasi sekaligus mengurangi hambatan pemahaman.

Media sosial harus membuka ruang hubungan

Media sosial menawarkan kesempatan bagi lembaga pemerintah untuk tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mendengarkan pertanyaan, tanggapan, dan keluhan masyarakat.

Namun, tersedianya kolom komentar atau saluran pengaduan belum otomatis membuktikan bahwa komunikasi dua arah telah berjalan efektif. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masukan diterima, diproses, ditanggapi, dan digunakan untuk memperbaiki komunikasi maupun pelaksanaan program.

Dalam wawancara yang sama, Borni menjelaskan adanya mekanisme pengaduan masyarakat atau Grievance Redress Mechanism dalam konteks proyek yang dibahasnya. Ia menerangkan bahwa pengaduan dapat dicatat, diklasifikasikan, dan ditangani sesuai dengan jenis persoalannya.

Ia juga mengingatkan bahwa sedikitnya pengaduan tidak selalu berarti masyarakat puas. Rendahnya jumlah keluhan bisa memiliki berbagai penjelasan, termasuk kemungkinan keterbatasan pemahaman atau partisipasi masyarakat.

Keterangan ini berkaitan dengan persoalan yang lebih luas dalam evaluasi komunikasi publik: ketiadaan respons tidak selalu berarti keberhasilan, sebagaimana tingginya interaksi tidak selalu berarti kepercayaan.

Karena itu, evaluasi komunikasi perlu melihat lebih dari sekadar angka. Lembaga juga perlu memahami apakah informasi menjawab kebutuhan audiens, apakah masyarakat mengetahui saluran yang tersedia, dan apakah masukan memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Mengukur komunikasi dari pemahaman publik

Dalam perspektif Digital Public Relations, media sosial seharusnya menjadi bagian dari strategi komunikasi organisasi, bukan sekadar tempat memublikasikan informasi. Perencanaan pesan, keterbukaan, pengelolaan interaksi, dan evaluasi merupakan bagian yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan.

Dua perspektif teori membantu menjelaskan persoalan ini. Excellence Theory in Public Relations menekankan pentingnya fungsi komunikasi strategis dan perhatian terhadap kebutuhan publik. Sementara itu, Relationship Management Theory menempatkan pemeliharaan hubungan antara organisasi dan publik sebagai bagian penting dari praktik hubungan masyarakat.

Jika diterapkan pada komunikasi lembaga publik, kedua perspektif tersebut mendorong pertanyaan yang lebih mendasar daripada seberapa ramai sebuah unggahan: apakah masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan, apakah pertanyaan mereka ditangani, dan apakah komunikasi berlangsung secara terbuka serta bertanggung jawab?

Tentu, penelitian kualitatif berdasarkan wawancara dengan dua narasumber ini belum dapat membuktikan tingkat kepercayaan seluruh masyarakat terhadap BPDLH. Untuk menilai hal tersebut secara lebih menyeluruh, diperlukan data tambahan, seperti perspektif audiens, pengalaman penerima manfaat, dokumentasi interaksi, dan pengukuran persepsi publik.

Namun, temuan lapangan ini memberikan satu pelajaran penting bagi komunikasi pemerintah di era digital. Keberadaan akun resmi merupakan titik awal, bukan tujuan akhir.

Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi publik tidak cukup dilihat dari seberapa banyak orang berinteraksi dengan sebuah unggahan. Yang juga penting adalah apakah masyarakat memahami informasi yang disampaikan, mengetahui ke mana harus mencari penjelasan, dan memperoleh respons ketika menyampaikan kebutuhan atau persoalan.

Sebab, komunikasi publik bukan hanya tentang membuat informasi terlihat. Komunikasi juga tentang memastikan informasi dapat dipahami dan menjadi dasar hubungan yang lebih baik antara lembaga dan masyarakat.