Trotoar Dikuasai Kendaraan, Ke Mana Hak Pejalan Kaki?

Ilustrasi: Kondisi trotoar yang dipenuhi kendaraan roda dua sehingga menghambat akses dan kenyamanan pejalan kaki. Gambar merupakan ilustrasi AI, bukan dokumentasi asli kondisi di lokasi tertentu.i.

Trotoar seharusnya menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk berjalan kaki. Namun, kenyataannya, fasilitas tersebut masih sering digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Akibatnya, pejalan kaki kehilangan ruang yang seharusnya menjadi hak mereka dan terpaksa berjalan di badan jalan bersama kendaraan lainnya.

Persoalan ini bukan sekadar masalah ketertiban, tetapi juga menyangkut keselamatan dan hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik. Anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang lebih rentan ketika trotoar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hak Pejalan Kaki Telah Diatur dalam Hukum

Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan yang menjamin hak pejalan kaki. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.

Selain itu, Pasal 106 ayat (2) mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

Dalam artikel resmi Ombudsman Republik Indonesia berjudul Membenahi Pelayanan dan Penghargaan Hak Pejalan Kaki, dijelaskan bahwa trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ombudsman juga menyoroti pentingnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan fasilitas tersebut.

Ketika Trotoar Kehilangan Fungsinya

Persoalan parkir di atas trotoar juga mendapat perhatian Korlantas Polri. Dalam pemberitaan tanggal 25 Juni 2026 berjudul Parkir di Trotoar Bisa Kena Sanksi dan Penderekan, Ini Aturannya, Korlantas mengingatkan bahwa penggunaan trotoar sebagai tempat parkir merupakan pelanggaran yang dapat ditindak.

Bahkan, Pasal 275 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi setiap orang yang mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki, berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Menurut saya, pemerintah daerah tidak cukup hanya membangun trotoar tanpa memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan dengan baik. Pengawasan, penertiban kendaraan, dan penyediaan tempat parkir yang layak harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Trotoar Bukan Milik Kendaraan

Pada akhirnya, persoalan trotoar bukan hanya tentang parkir sembarangan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap hak masyarakat. Pejalan kaki berhak mendapatkan ruang yang aman tanpa harus berebut tempat dengan kendaraan bermotor.

Hukum tidak seharusnya hanya menjadi aturan tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pemerintah perlu memastikan trotoar kembali pada fungsi utamanya sebagai fasilitas pejalan kaki.

Sebab, trotoar dibangun untuk pejalan kaki, bukan untuk menjadi tempat parkir kendaraan. Jika hak tersebut terus diabaikan, lalu ke mana masyarakat harus mencari ruang aman untuk berjalan?

Referensi:

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (BPK RI): https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009

Korlantas Polri, “Parkir di Trotoar Bisa Kena Sanksi dan Penderekan, Ini Aturannya”: https://korlantas.polri.go.id/2026-06-25-parkir-di-trotoar-bisa-kena-sanksi-dan-penderekan-ini-aturannya/

Ombudsman RI, “Membenahi Pelayanan dan Penghargaan Hak Pejalan Kaki (Pedestrians)”: https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--membenahi-pelayanan-dan-penghargaan-hak-pejalan-kaki-pedestrians