Menyoal Ekonomi Gig Indonesia

Transformasi ekonomi digital Indonesia telah mengubah cara masyarakat bekerja, bertransaksi, dan mengakses layanan ekonomi. Kehadiran platform digital seperti Gojek, Grab, dan berbagai layanan pengantaran berbasis aplikasi menciptakan model pekerjaan yang sebelumnya tidak berkembang dalam skala serupa. Pengemudi ojek online, kurir, pengantar makanan, serta pekerja lepas digital kini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi perkotaan. Model ini menawarkan fleksibilitas, membuka akses terhadap sumber pendapatan, dan mempertemukan permintaan konsumen dengan tenaga kerja secara lebih efisien.

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi platform, terdapat persoalan ekonomi yang lebih mendasar: siapa yang menikmati peningkatan nilai tambah dari digitalisasi, dan siapa yang menanggung risiko operasionalnya? Pertanyaan ini penting karena keberhasilan ekonomi digital tidak semestinya hanya diukur dari jumlah transaksi, ekspansi pengguna, atau efisiensi perusahaan. Distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan tenaga kerja juga merupakan bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 146,54 juta orang pada Agustus 2025, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,33 juta per bulan. Rata-rata upah tersebut meningkat 1,94% dibandingkan Agustus 2024. Angka ini memberikan gambaran mengenai kondisi pasar tenaga kerja nasional, meskipun tidak secara khusus menggambarkan pendapatan pekerja gig. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan pekerjaan berbasis platform perlu dilihat sebagai bagian dari perubahan struktur pasar tenaga kerja, bukan semata-mata sebagai inovasi teknologi.

Produktivitas Digital dan Distribusi Nilai Ekonomi

Secara ekonomi, platform digital menciptakan efisiensi melalui pengurangan biaya pencarian, percepatan transaksi, pemanfaatan data, dan penghubungan langsung antara penyedia layanan dengan konsumen. Perusahaan platform tidak harus memiliki seluruh kendaraan atau aset produksi untuk memperluas kapasitas layanannya. Sebaliknya, sebagian aset dan biaya operasional disediakan oleh mitra pengemudi. Model ini memungkinkan ekspansi bisnis dengan struktur aset yang relatif lebih ringan.

Dari perspektif Labor Economics, perubahan tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi memengaruhi permintaan tenaga kerja, produktivitas, dan struktur kompensasi. Platform memperluas kesempatan kerja, tetapi produktivitas sistem tidak otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan pekerja secara proporsional. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi melalui algoritma dan skala transaksi, sementara pekerja tetap menghadapi biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, penyusutan aset, paket data, serta waktu menunggu pesanan.

Dengan demikian, pendapatan kotor tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator kesejahteraan pekerja platform. Pendapatan bersih harus memperhitungkan seluruh biaya yang timbul selama aktivitas kerja. Secara sederhana, pendapatan bersih merupakan pendapatan kotor setelah dikurangi biaya operasional dan penyusutan aset. Apabila peningkatan jumlah pesanan diikuti peningkatan biaya dan persaingan, produktivitas individual belum tentu meningkat.

Temuan Fairwork Indonesia dalam laporan tahun 2025 memberikan ilustrasi penting. Dalam penilaian terhadap sejumlah platform, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk memberikan nilai pada indikator pembayaran minimal setara upah minimum setelah biaya kerja diperhitungkan. Biaya bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, perjalanan antarpesanan, dan penggunaan data menjadi komponen yang mengurangi pendapatan aktual pekerja. Temuan tersebut menunjukkan adanya jarak antara pendapatan nominal dan standar penghasilan yang layak.

Fleksibilitas dan Perangkap Precarious Employment

Persoalan berikutnya berkaitan dengan karakter hubungan kerja. Ekonomi gig menawarkan fleksibilitas karena pekerja dapat menentukan waktu dan intensitas aktivitasnya. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tidak selalu identik dengan otonomi ekonomi. Pekerja mungkin bebas menentukan kapan mengaktifkan aplikasi, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan jumlah pesanan, tarif, insentif, distribusi pelanggan, maupun evaluasi kinerja.

Di sinilah konsep Precarious Employment menjadi relevan. Guy Standing melalui gagasan tentang precariat menjelaskan berkembangnya kelompok pekerja yang menghadapi ketidakpastian pekerjaan, pendapatan, dan perlindungan sosial. Dalam ekonomi platform, kerentanan tersebut dapat muncul ketika pekerja memiliki ketergantungan tinggi terhadap sistem aplikasi, tetapi tidak mempunyai posisi tawar yang seimbang dalam menentukan persyaratan ekonomi.

Ilustrasi Ekonomi Digital (ChatGPT)

Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan data Sakernas 2018, 2021, dan 2023 menemukan bahwa pekerja gig online memiliki kemungkinan tercakup dalam jaminan sosial 33% lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Untuk pekerja gig lokal, kesenjangannya mencapai 23%. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa fleksibilitas pasar kerja dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan perlindungan sosial.

Persoalan ini bukan semata-mata tentang status pekerja sebagai mitra atau karyawan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana risiko ekonomi dibagikan. Ketika permintaan turun, pekerja kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Ketika kendaraan mengalami kerusakan atau terjadi kecelakaan, sebagian beban ekonomi dapat langsung ditanggung pekerja. Sementara itu, perubahan algoritma, mekanisme insentif, dan kebijakan suspend dapat memengaruhi akses mereka terhadap pekerjaan.

Dengan kata lain, sebagian risiko yang dalam hubungan kerja konvensional lebih banyak dikelola perusahaan dapat berpindah kepada individu pekerja. Jika tidak diimbangi perlindungan dan mekanisme pembagian risiko yang adil, ekonomi platform berpotensi menciptakan efisiensi bisnis dengan biaya sosial yang lebih besar.

Perlindungan Sosial dan Perubahan Kebijakan

Indonesia sebenarnya telah mulai merespons persoalan tersebut. Penelitian mengenai perlindungan pengemudi transportasi daring yang diterbitkan dalam Jurnal Ketenagakerjaan memperkirakan bahwa pada 2023 hanya sekitar 7,9% dari 2,3 juta pengemudi transportasi daring yang terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Angka ini merupakan estimasi yang digunakan dalam penelitian tersebut, bukan statistik nasional terkini, tetapi cukup menggambarkan besarnya tantangan perlindungan pekerja.

Perkembangan kebijakan yang patut diperhatikan adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada 10 Oktober 2026. Regulasi ini memberikan kerangka pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan kemitraan, biaya platform, perlindungan jaminan sosial, transparansi algoritma, dan mekanisme pengaduan.

Salah satu ketentuan penting adalah pembatasan biaya layanan aplikasi untuk transportasi orang paling banyak 8%. Selain itu, perjanjian kemitraan harus menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, struktur biaya, insentif, perlindungan jaminan sosial, akses data transaksi, penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme penyelesaian masalah. Pengemudi juga memperoleh hak atas informasi yang lebih transparan dan perlindungan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan tersebut merupakan kemajuan penting. Namun, pengurangan potongan platform tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan. Pendapatan pekerja tetap dipengaruhi jumlah pesanan, waktu produktif, biaya operasional, dan struktur permintaan. Perlindungan sosial juga membutuhkan mekanisme implementasi yang memastikan pekerja benar-benar terdaftar dan memperoleh manfaat ketika menghadapi risiko pekerjaan.

Membangun Ekonomi Platform yang Lebih Adil

Tantangan kebijakan Indonesia bukanlah menghentikan pertumbuhan ekonomi platform atau memaksakan seluruh pekerja gig masuk ke dalam pola hubungan kerja konvensional. Model bisnis digital memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan pendekatan regulasi adaptif. Yang perlu dibangun adalah keseimbangan antara inovasi bisnis, efisiensi ekonomi, dan perlindungan pekerja.

Pertama, perlindungan sosial perlu dikembangkan melalui mekanisme kontribusi bersama antara pekerja, perusahaan platform, dan pemerintah, terutama bagi pekerja berpendapatan rendah. Kedua, transparansi algoritma perlu diperkuat agar pekerja memperoleh informasi yang memadai mengenai distribusi pesanan, tarif, insentif, dan keputusan penonaktifan akun. Ketiga, evaluasi kesejahteraan harus menggunakan pendapatan bersih setelah biaya operasional, bukan hanya nilai transaksi atau pendapatan kotor.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat ruang dialog dan representasi kolektif pekerja platform. Posisi tawar individual yang lemah dapat diperbaiki melalui mekanisme konsultasi yang melibatkan komunitas pekerja dan perusahaan. Kelima, peningkatan produktivitas harus menjadi agenda bersama melalui pelatihan keterampilan, keselamatan kerja, literasi keuangan, dan akses terhadap perlindungan sosial.

Pendekatan tersebut juga perlu memperhatikan kepentingan konsumen dan keberlanjutan perusahaan. Regulasi yang terlalu membebani satu pihak dapat mengurangi insentif investasi dan inovasi. Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar berisiko menghasilkan pertumbuhan ekonomi digital yang tidak inklusif. Karena itu, prinsip keadilan harus diterapkan melalui pembagian manfaat dan risiko yang lebih proporsional.

Mengukur Keberhasilan Ekonomi Digital

Pada akhirnya, ekonomi gig merupakan bagian dari transformasi struktural perekonomian Indonesia. Platform digital dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat konektivitas pasar. Namun, peningkatan produktivitas teknologi tidak boleh dipisahkan dari kualitas pekerjaan dan kesejahteraan manusia yang menopangnya.

Indonesia perlu bergerak dari paradigma yang hanya mengukur keberhasilan ekonomi digital melalui pertumbuhan transaksi menuju pendekatan yang juga memperhitungkan distribusi nilai tambah, pendapatan bersih, perlindungan sosial, dan daya tawar pekerja. Keberhasilan platform tidak cukup dinilai dari seberapa cepat layanan berkembang atau seberapa besar jumlah penggunanya, tetapi juga dari kemampuan ekosistem tersebut menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak.

Pertanyaan mendasar bagi masa depan ekonomi digital Indonesia bukan lagi apakah platform mampu menciptakan peluang ekonomi. Pertanyaannya adalah apakah peluang tersebut mampu menghasilkan kemakmuran bersama. Sebab, ekonomi digital yang efisien tetapi membiarkan pekerjanya menanggung sebagian besar risiko bukanlah model pertumbuhan yang berkelanjutan. Transformasi digital seharusnya tidak hanya menciptakan pasar yang lebih besar, tetapi juga memastikan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh pihak yang terlibat.