Pahlawan Nasional Perempuan yang Memerdekakan lewat Ilmu: Belajar dari Rahmah El Yunusiyyah

Ilustrasi Rahmah El Yunusiyyah/AI Create

Hari ini, 10 November 2026, Hari Pahlawan ke-81 diperingati dengan tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Pemerintah dijadwalkan mengumumkan 18 penerima gelar Pahlawan Nasional, lebih banyak daripada sepuluh tokoh tahun lalu. Gelar saja tidak cukup untuk menjaga ingatan. Tema tahun ini mengingatkan bahwa pahlawan bukan untuk dipajang, melainkan diteladani.

Pada Hari Pahlawan 2025, negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Rahmah El Yunusiyyah melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025. Seorang perempuan dari Padang Panjang yang mendirikan Diniyyah Puteri. Setahun kemudian, pertanyaannya bukan lagi siapa dia, melainkan semangat apa yang kita ambil darinya hari ini.

Pahlawan Perempuan yang Memulai dengan 71 Murid

Pada awal abad ke-20, nama Kartini kerap menjadi simbol emansipasi. Di Sumatra Barat, Rahmah menempuh jalan yang berbeda dengan menghubungkan kemajuan perempuan dengan ajaran Islam, bukan dengan meniru gaya hidup Eropa. Rahmah sering dijuluki Kartini dari Padang Panjang, meski jalurnya berbeda.

Rahmah lahir pada 1900 di Padang Panjang, Sumatra Barat, dari keluarga ulama. Ia dinikahkan pada 1916 dan berhenti sekolah, lalu kembali belajar setelah bercerai pada 1922. Riwayat itu membantu kita memahami mengapa pendidikan bagi perempuan, baginya, bukan pelengkap, melainkan kebutuhan pokok.

Pada 1 November 1923, ia mendirikan Diniyyah Puteri, sekolah agama Islam pertama khusus perempuan di Indonesia. Muridnya hanya 71 orang, kebanyakan ibu muda, dan belajar di sebuah masjid. Masyarakat sempat meragukannya. Namun pada akhir 1930-an, muridnya mencapai sekitar 500 orang. Kurikulumnya memadukan pelajaran agama, bahasa Arab, pengetahuan modern, dan keterampilan tangan, sehingga perempuan dibekali ilmu sekaligus kemampuan hidup.

Sekolah ini lahir dari inisiatif pribadi, bukan organisasi besar. Rahmah tidak menerima subsidi pemerintah kolonial dan, menurut sejumlah catatan, menolak tawaran organisasi lain untuk mengambil alih pengelolaannya demi menjaga kemandirian sekolah. Ki Hadjar Dewantara menilai perguruan ini istimewa karena berdiri atas inisiatif pribadi, bukan kelompok tertentu. Ketika gempa 1926 merobohkan gedung, ia berkeliling menggalang dana hingga bangunan baru berdiri pada 1928.

Ilmu sebagai Jalan Kemerdekaan

Bagi Rahmah, ruang kelas dan medan juang tidak terpisah. Pada masa revolusi, Diniyyah Puteri dijadikan dapur umum bagi para pejuang, dan Belanda menahannya selama tujuh bulan pada 1949. Sejumlah biografi juga mencatat ia menentang pemanfaatan perempuan Indonesia sebagai jugun ianfu pada masa pendudukan Jepang.

Rahmah tidak mempertentangkan emansipasi dengan iman, ataupun perempuan dengan laki-laki. Ia menyelaraskan kemajuan keduanya. Pengakuan datang hingga ke luar negeri. Imam Besar Al-Azhar mengunjungi sekolahnya pada 1956, dan pada 1957 Al-Azhar menganugerahinya gelar syaikhah, yang disebut sebagai yang pertama bagi seorang perempuan. Lulusan Diniyyah Puteri kemudian memperoleh beasiswa ke sana. Dari lingkungan yang sama pula pernah belajar dan mengajar tokoh pergerakan Rasuna Said. Kiprah Rahmah bahkan melampaui ruang kelas, yang terpilih pada Pemilu 1955 dan menjadi salah satu perempuan pertama di parlemen.

Warisan yang Belum Selesai

Warisan Rahmah masih hidup. Pada Maret 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menelusuri jejaknya di Padang Panjang dan menyebut perguruan itu telah mencetak guru yang tersebar ke seluruh Nusantara serta tokoh di tingkat nasional hingga internasional. Warisan, bagaimanapun, bukan monumen. Ia diuji oleh keadaan anak perempuan hari ini.

Seabad lebih kemudian, banyak hal yang ia perjuangkan telah menjadi kenyataan. Menurut BPS dalam Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2025, angka partisipasi sekolah perempuan usia 16 sampai 18 tahun mencapai 79,56 persen, lebih tinggi daripada laki-laki yang 76,21 persen. Perkawinan anak pun menurun: proporsi perempuan usia 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun turun dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 5,9 persen pada 2024.

Perjuangan belum selesai. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan dewasa pada 2025 masih 8,79 tahun, dibandingkan 9,35 tahun pada laki-laki. Selisihnya menyempit dari 0,91 tahun pada 2016, tetapi belum hilang. Sebagian kesenjangan ini merupakan warisan generasi ibu dan nenek kita yang dahulu tidak sempat bersekolah, sehingga perbaikan bagi anak perempuan hari ini baru terasa penuh dalam satu generasi. Gambaran itu sejalan dengan data BPS 2025 bahwa rata-rata lama sekolah pemuda berusia 16 sampai 30 tahun sudah mencapai 11,21 tahun, lebih panjang daripada rata-rata penduduk dewasa.

Disparitas antardaerah juga masih tampak. Pada 2024, perempuan usia 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun mencapai 14,40 persen di Papua Selatan dan 10,71 persen di Sulawesi Barat, jauh di atas rata-rata nasional. Artinya, akses yang tampak merata di tingkat nasional belum tentu dirasakan setiap anak perempuan di daerahnya.

Angka-angka ini memperlihatkan dua hal. Akses sekolah sudah banyak terbuka, tetapi kesempatan yang sama belum otomatis berarti kesempatan yang setara. Sekolah yang bertumpu pada swadaya, seperti Diniyyah Puteri pada masanya, juga memerlukan dukungan kebijakan agar daya tahannya tidak bergantung pada kemurahan hati semata.

Tiga Semangat untuk Hari Ini

Peringatan Hari Pahlawan akan hampa bila berhenti pada upacara dan unggahan foto. Pertempuran Surabaya 1945 sendiri melibatkan rakyat dari beragam latar, bukan hanya tentara. Semangat seperti itu bisa kita temukan lagi di ruang kelas, kampung, dan pesantren, tempat banyak perempuan diam-diam memperjuangkan masa depan anak-anaknya.

Pertama, memulai dari apa yang ada. Rahmah tidak menunggu gedung megah atau restu penguasa; ia memulai dengan 71 murid di sebuah masjid. Hari ini, semangat itu berarti guru yang menyisihkan waktu mendampingi murid putri, orang tua yang menjaga anak perempuannya tetap bersekolah, dan komunitas yang membuka ruang belajar tanpa menunggu kondisi sempurna. Perubahan besar sering bermula dari langkah yang tampak kecil.

Kedua, kemandirian yang berpihak. Rahmah menjaga independensi sekolahnya agar tetap setia pada murid-muridnya. Kemandirian bukan berarti menolak kerja sama, melainkan memastikan bantuan tidak membelokkan tujuan pendidikan dari kepentingan murid putri. Pelajarannya bagi kita adalah kebijakan pendidikan perlu dirancang bersama masyarakat, termasuk lembaga pendidikan swasta dan keagamaan yang lahir dari gerakan warga dan sejak lama menjadi tulang punggung pendidikan perempuan, bukan hanya dari atas ke bawah. Itulah makna “melangkah bersama” yang menjadi tema tahun ini.

Ketiga, ilmu yang melindungi. Pendidikan yang memerdekakan bukan sekadar duduk di bangku sekolah, melainkan membuat perempuan terampil, terlindungi, dan berani menentukan hidupnya. Angka partisipasi sekolah tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran, perlu disertai rasa aman, mutu pengajaran, dan kesempatan melanjutkan. Rahmah mendidik sekaligus membela murid-muridnya, dan di situlah pendidikan menemukan makna sebagai perjuangan.

Barangkali itulah cara terbaik memperingati Hari Pahlawan, bukan hanya menyebut nama Rahmah, melainkan memastikan setiap anak perempuan Indonesia, dari Padang Panjang hingga Papua Selatan, memperoleh kesempatan belajar yang sama luasnya.