Konten dari Pengguna

Membaca Diplomasi Ekonomi Indonesia di Era Interdependensi

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari RM Deden Abdul Kohar Yusuf Gautama Kartanegara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

RM Deden Abdul Kohar Yusuf Gautama (dok. pribadi)
zoom-in-whitePerbesar
RM Deden Abdul Kohar Yusuf Gautama (dok. pribadi)

Dinamika politik internasional saat ini diwarnai dengan fragmentasi geopolitik, rivalitas teknologi, proteksionisme perdagangan, dan pergeseran rantai pasok internasional. Dalam Relevansi metafora klasik Mohammad Hatta memproyeksikan diplomasi Indonesia kala itu bagaikan mendayung diantara dua karang, namun melihat dinamika yang ada sepertinya sudah tidak relevan dan potret politik global sudah berubah secara totalitarian. Lanskap politik demikian akan menentukan arah kebijakan dan ketahanan nasional yang bukan hanya dipengaruhi faktor domestik saja, melainkan bagaimana negara berjejaring dan membangun kekuatan.

Ketahanan nasional bukan hanya menyangkut persoalan pertahanan keamanan dan stabilitas politik, stabilitas ekonomi juga merupakan unsur penting dalam ketahanan nasional. Namun dalam membangun stabilitas ekonomi dengan diplomasi ekonomi baik bilateral, multilateral atau regionalism harus didasarkan pada prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif. Indonesia saat ini cenderung mengalami degradasi nyali dalam membangun diplomasi.

Diplomasi di Era Interdependensi

Dalam prespektif hubungan internasional konsep complex interdependence menjelaskan bahwa interelasi antar negara semakin dipengaruhi dengan jejaring lintas batas. Selaras dengan pandangan Keohane dan Nye berpendapat bahwa di dalam Hubungan Internasional, tindakan seorang aktor didasarkan oleh banyak komponen yang lebih luas. Di samping itu juga adanya inkonsistensi dalam politik global menyebabkan negara negara di dunia dituntut untuk fleksibel dalam menanggapi problematika yang ada.

Meskipun dalam kerangka diplomasi di era interdependensi ada ruang fleksibilitas,Indonesia harus tetap mengedepankan politik luar negeri yang bebas aktif. Melihat dinamika global yang ada praktik diplomasi juga harus diselaraskan dengan prinsip politik luar negeri dan situasi politik internasional serta geopolitik. Dalam praktik diplomasi ekonomi Indonesia, Presiden Prabowo juga dipandang perlu merefleksikan pandangan Hatta dan SBY, jika Hatta pada Tahun 1948 mengusung doktrin diplomasi “rowing between two reefs”, mungkin saat ini lanskap diplomasi global untuk Indonesia akan lebih tepat jika menggunakan konsep yang diusung SBY yakni “navigating a turbulence ocean”. Politik bebas aktif sebagaimana dalam pandangan presiden SBY diartikan sebagai politik luar negeri yang “independence of judgement” dan “freedom of action”.

Melemahnya Rupiah dan Upaya Diplomasi Prabowo

Tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah yang semakin melemah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah penguatan dolar Amerika Serikat, suku bunga internasional dan ketidakpastian kondisi geopolitik. Merespon kondisi tersebut presiden melakukan lawatan kenegaraan untuk menjaga kepercayaan investor global, membuka akses pasar baru, dan menarik investasi ke dalam negeri. Strategi yang dilakukan diharapkan bisa memperkuat cadangan devisa dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka Panjang.

Diplomasi jemput bola ala Prabowo menghasilkan komitmen perdagangan dan investasi besar dari negara mitra strategis.pasca kunjungan kerja ke Jepang membawa pulang perjanjian dagang kisaran 23,63 miliar USD, dari Korea Selatan senilai 10 miliar USD. Diplomasi ekonomi juga dilakukan dalam kerangka perluasan akses pasar dengan perjanjian ekonomi CEPA dengan Uni Eropa, Kanada, Peru hingga Eurasia hingga menghadiri KTT BRICS di Kazan.

Praktik diplomasi ekonomi di era interdependensi mendefinisikan praktik luar negeri yang bebas aktif dijalankan oleh pemerintah dengan segala tantangan, ancaman, ahambatan dan gangguan. Konsep diplomasi ekonomi tersebut dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan negara dalam berinteraksi dengan dunia luar guna memaksimalkan national gains pada semua aktivitas, termasuk perdagangan, investasi dan aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat ekonomi lainnya. Lebih spesifik, Okano-Heijmans (2011), mengatakan bahwa diplomasi ekonomi sebagai praktik dan strategi kebijakan luar negeri yang didasarkan pada premis kepentingan ekonomi dan kepentingan politik akan terus saling memperkuat satu sama lain dan dengan demikian harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Okano-Heijmans (2012) juga menegaskan bahwa positive incentives (inducements) adalah bagian dari diplomasi ekonomi.

Dalam tempo hari lalu (6 November 2026) Presiden Prabowo menerima 11 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang menyerahkan surat kepercayaan kepadanya diantaranya dari negara Austria, Malaysia, Bangladesh, Belgia, Norwegia, Finlandia, Swiss dan Jepang. Turut hadir juga Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa Delphini yang menyampaikan bahwa di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian global baik geopolitik dan gejolak geoekonomi hubungan kuat diplomasi Uni Eropa dan Indonesia akan bermanfaat untuk dunia. Delphini juga menyoroti penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta peningkatan hubungan kedua belah pihak yakni Indonesia dan Uni Eropa menjadi kemitraan strategis.

Dinamika Diplomasi Ekonomi Indonesia-Amerika

Dalam kerangka economic satetcraft, secara umum instrument ekonomi digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi strategis sebuah negara termasuk Indonesia. Dalam kerangka hubungan diplomasi Indonesia Amerika disampaikan Menko Perekonomian Airlangga bahwa posisi Amerika Serikat secara konsisten menyumbang surplus perdagangan tertinggi dan salah satu destinasi ekspor terbesar bagi Indonesia. Produk manufaktur Indonesia diambil Amerika Serikat seperti minyak sawit, elektronik, Sepatu, furniture, tekstil, dan barang lainnya.

Perkembangan diplomasi mengalami dinamika dengan adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang pembatalan kebijakan tarif Trump yang merupakan alarm bagi kepastian hukum Indonesia. Komitmen dagang internasional juga harus diperhatikan pemerintah bahwa tujuannya harus untuk memajukan kesejahteraan umum dan kepentingan nasional agar sejalan dengan konstitusi dan terhindar dari praktik autocratic legalism. Dalam kasus ini perubahaan keadaan fundamental pasca putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat memenuhi kualifikasi rebus sic stantibus sebagai dasar pengecualian terhadap pacta sun servanda dan bisa melakukan renegosiasi atau terminasi.

Di era modern dengan lanskap politik global yang berubah, relasi ekonomi juga banyak mendominasi hubungan antar negara, seperti yang ditunjukkan oleh masifnya jumlah perjanjian ekonomi antar negara termasuk Indonesia-Amerika Serikat. Sebelum tahun 1980an, negara-negara memiliki tendensi untuk memisahkan antara konsep fungsi politik luar negeri dan fungsi ekonomi internasionalnya karena menganggap diplomasi adalah isu politik tingkat tinggi (high politics) sedangkan isu ekonomi bukanlah isu high politics (Rana dan Chatterjee 2011). Namun seiring dinamika politik internasional yang berubah diplomasi ekonomi mengalami perubahan definisi, ini juga bisa merujuk pada tantangan dan perkembangan keilmuan antara konsep dan metodologi diplomasi ekonomi.