Konten dari Pengguna

Ruang Digital Kita Butuh Etika, Bukan Sekadar Pasal

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Fahmi Anwar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi interaksi pengguna media sosial. Ruang digital yang sehat membutuhkan kesadaran etika, bukan sekadar aturan hukum. Foto: magnific.com
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi interaksi pengguna media sosial. Ruang digital yang sehat membutuhkan kesadaran etika, bukan sekadar aturan hukum. Foto: magnific.com

Buka media sosial di pagi hari, hampir pasti kita menemukan kebisingan baru seperti potongan video yang dipelintir, utas saling hujat, atau seseorang yang akhirnya buka suara soal perundungan yang dialaminya. Media sosial memang memudahkan kita terhubung, mencari informasi, bahkan mencari nafkah. Namun pelan-pelan, ia juga mengubah cara kita bergaul, termasuk cara kita berbeda pendapat. Pertanyaannya bukan lagi apakah ruang digital berpengaruh, melainkan ke arah mana pengaruh itu kita biarkan membawa kita.

Salah satu perubahan yang paling terasa adalah berkurangnya interaksi langsung. Banyak orang, terutama generasi muda, lebih nyaman ngobrol lewat layar daripada bertemu. Silaturahim yang dulu dijaga kini sering diganti grup obrolan. Duduk satu meja pun, tidak jarang masing-masing sibuk dengan ponselnya. Ketika tatap muka makin jarang, kepekaan terhadap orang di sekitar ikut menipis, dan sikap acuh jadi pemandangan biasa di kota-kota besar.

Batas antara urusan pribadi dan urusan publik juga makin kabur. Demi likes dan perhatian sesaat, banyak orang mengunggah hal-hal yang semestinya disimpan sendiri, mulai dari kebiasaan harian, lokasi, hingga masalah keluarga. Ketergantungan ini punya harga, di antaranya tidur terganggu, mudah cemas, bahkan depresi. Perbandingan terus-menerus dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna di layar membuat banyak orang merasa kurang, padahal yang mereka lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup seseorang. Data pribadi yang dibagikan sembarangan pun mudah dicuri atau disalahgunakan.

Ada satu hal yang sering dilupakan: apa yang kita unggah hari ini bisa tinggal bertahun-tahun. Jejak digital tidak mengenal kata kedaluwarsa. Komentar yang ditulis dalam kondisi emosi, foto yang dibagikan tanpa pikir panjang, atau data yang diserahkan kepada aplikasi tak dikenal bisa muncul kembali saat seseorang melamar pekerjaan atau menjadi korban penipuan. Kehati-hatian di dunia digital bukan paranoid, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri di masa depan.

Persoalan paling berat ada pada hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Siapa pun kini bisa menjadi penyebar informasi sekaligus pengkritik. Kritik yang dulu tertahan oleh sopan santun kini sering langsung berubah jadi makian, tanpa memikirkan dampaknya bagi korban. Dari pejabat, figur publik, sampai warga biasa, jempol warganet bisa melukai lebih dalam daripada senjata tajam. Korban perundungan siber sering kali tidak punya tempat untuk lari, sebab serangan itu mengikutinya sampai ke kamar tidur lewat layar ponsel.

Mengapa orang begitu mudah mengetik hal yang tidak akan pernah ia ucapkan di depan lawan bicaranya? Salah satunya karena layar menciptakan jarak. Kita tidak melihat wajah yang tersinggung, tidak mendengar nada yang bergetar. Akun anonim menambah rasa aman untuk menyerang tanpa menanggung akibat. Yang hilang bukan hanya sopan santun, tetapi juga kesadaran bahwa di seberang layar ada manusia yang punya perasaan, keluarga, dan hari-hari yang harus dijalani setelah komentar itu dibaca. Bahkan komentar yang hanya satu kata bernada merendahkan bisa cukup untuk membuat seseorang enggan bersuara lagi.

Gejala lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah pengadilan massa. Satu unggahan yang dianggap salah bisa memicu ribuan orang ikut menghakimi sebelum faktanya jelas. Identitas seseorang dibongkar, tempat kerjanya dicari, keluarganya ikut diseret. Padahal sering kali kita hanya mengetahui sepotong cerita. Menghukum lebih dulu, memeriksa belakangan: kebiasaan ini merusak rasa keadilan kita sendiri. Ironisnya, orang yang ikut menghakimi biasanya merasa sedang membela kebenaran, tanpa sadar ia sedang melakukan hal yang sama dengan yang ia kecam.

Batas Hukum dan Etika di Ruang Digital

Di titik inilah hukum ikut bicara. Revisi kedua UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 mencoba merapikan aturan yang selama ini dikritik sebagai “pasal karet”. Aturan tentang pencemaran nama baik dipertegas: ia bersifat aduan dan ditujukan pada serangan terhadap kehormatan individu, bukan terhadap institusi atau badan hukum. Langkah ini patut dihargai karena memberi batas yang lebih jelas daripada sebelumnya, dan karena menempatkan hukum sebagai pelindung warga, bukan alat untuk menyingkirkan kritik.

Meski begitu, kekhawatiran belum hilang. Aparat masih sering kesulitan membedakan penghinaan, perundungan, dan kritik yang sah. Selama batasnya kabur, orang bisa memilih diam karena takut dilaporkan. Inilah chilling effect, dan itu kabar buruk bagi demokrasi. Ironisnya, pembungkaman bisa datang dari dua arah: dari sesama pengguna yang menyerang, dan dari ketakutan terhadap aturan yang tafsirnya belum tentu sama di setiap tangan. Aturan yang baik harus bisa dipahami warga biasa, bukan hanya ahli hukum.

Hukum tidak boleh berhenti sebagai alat untuk menghukum setelah masalah terjadi. Ia juga harus melindungi sejak awal. Kewajiban penyelenggara platform untuk melindungi anak di ruang digital adalah contoh arah yang tepat, karena beban tidak hanya diletakkan pada pengguna, tetapi juga pada pihak yang mengelola ruangnya. Ukuran keberhasilan regulasi bukan berapa banyak orang dipenjara, melainkan apakah ruang digital kita menjadi lebih aman dan lebih beradab.

Teknologi tidak mungkin kita tolak, karena perubahan sebuah keniscayaan. Tetapi cara kita memakainya masih bisa dibenahi dan itu dimulai dari pengguna. Pertama, pilah mana yang boleh dilihat publik dan mana yang cukup untuk diri sendiri. Kedua, ingat bahwa dunia digital tetap punya etika dan hukum. Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi ada garis yang jika dilewati menjadi pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Ketiga, biasakan membaca berita sampai habis dan mengecek kebenarannya sebelum menekan tombol share. Banyak keributan berawal dari orang yang hanya membaca judul. Kelalaian semacam ini juga bisa menyeret kita ke urusan hukum.

Ada satu kebiasaan sederhana yang patut dilakukan yaitu, berbeda pendapat tanpa merendahkan. Kalau tidak setuju, sanggah argumennya, bukan orangnya. Kalau tidak punya sesuatu yang berguna untuk disampaikan, diam pun sudah merupakan sikap yang baik. Kita tidak wajib menanggapi semua hal, dan tidak semua komentar harus dibalas dengan emosi. Jeda beberapa detik sebelum mengetik sering kali cukup untuk mencegah kata-kata yang kelak kita sesali. Perdebatan yang sehat justru membuat gagasan kita lebih tajam, sedangkan makian hanya membuat kita lebih gaduh.

Tanggung jawab tidak bisa dibebankan pada pengguna saja. Platform dirancang untuk membuat orang bertahan selama mungkin, dan konten yang memancing amarah cenderung menyebar lebih cepat daripada yang menenangkan. Sistem rekomendasi yang bekerja demi keterlibatan tinggi tanpa sadar ikut memelihara polarisasi: kita disuguhi hal-hal yang membuat kita marah, lalu terus kembali untuk melihat lebih banyak. Karena itu, wajar jika perusahaan teknologi dituntut lebih transparan soal cara kerja algoritma dan akuntabel atas dampaknya. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses, penanganan yang cepat atas konten berbahaya, dan perlindungan bagi korban seharusnya menjadi standar, bukan kemurahan hati. Ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan soal tata kelola yang perlu diawasi pemerintah.

Pendidikan juga berperan. Keluarga dan sekolah semestinya menjadi tempat pertama anak belajar etika bermedia sosial dan memahami aturan dasar di internet. Anak-anak kita tumbuh dengan gawai di tangan jauh sebelum mereka paham konsekuensi dari satu unggahan. Orang tua tidak cukup hanya membatasi waktu layar, tetapi juga perlu mendampingi dan memberi teladan, sebab anak lebih sering meniru daripada menuruti. Sekolah bisa memasukkan literasi digital sebagai kemampuan dasar, mulai dari memeriksa sumber berita hingga menjaga data pribadi. Tanpa bekal itu, kita hanya melahirkan pengguna pasif yang mudah digiring oleh kepentingan di balik layar.

Semua ini bermuara pada satu hal: menjaga modal sosial kita, yaitu gotong royong dan keramahan. Kemajuan teknologi tidak seharusnya dibayar dengan hilangnya sifat-sifat itu. Kebebasan berekspresi di ruang digital memang penting, tetapi ia tetap memerlukan kedewasaan dan kendali diri. Pada akhirnya, media sosial ada di kendali kita, apakah mau dijadikan ruang bertukar gagasan atau arena melampiaskan kebencian?