Kalau Tak Menjabat, Kami Ikut Aksi: Menguliti Retorika Anggota Dewan di Jember

Gambar Ilustrasi dari AI

Berdiri berjam-jam di bawah hujan badai di depan Gedung DPRD Jember pada Jumat, 30 Oktober 2026 memberikan saya satu pelajaran penting kalau politisi itu sangat lihai mencari panggung, bahkan di tengah penderitaan rakyatnya sendiri.

Hari itu, saya dan ratusan mahasiswa FISIP Universitas Jember datang untuk menuntut hak-hak rakyat yang terabaikan. Di tengah kondisi kami yang basah kuyup dan kedinginan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jember justru tidak ada di tempat karena alasan dinas luar kota. Kami terpaksa berdialog lewat panggilan video yang berjalan alot karena jawaban dari seberang telepon selalu berputar-putar.

Namun, drama sesungguhnya terjadi di halaman gedung. Di hadapan massa aksi yang menggigil, berdiri berjajar perwakilan fraksi dari beberapa partai, mulai dari Gerindra, PAN, hingga PDI Perjuangan. Di antara semuanya, ada satu sosok yang paling mencuri perhatian saya seorang anggota dewan perempuan berambut blonde (pirang) dan berkacamata dari fraksi PDI Perjuangan.

Bukannya memberikan solusi konkret terhadap 18 tuntutan kami, ibu dewan ini malah sibuk memvalidasi partainya. Dengan nada sok membela, dia melempar kalimat retoris yang bikin kita semua ilfil: "Kalau kami tidak ada jabatan, kami akan maju paling depan untuk mengiringi adik-adik sekalian." Belum cukup sampai di situ, dia juga sibuk pamer kalau partainya paling suci karena sejak awal sudah menolak program seperti MBG dan KDMP.

Mendengar ucapan itu, rasanya ingin tertawa sekaligus miris. Logikanya ke mana? Rakyat memilih dan menggaji mereka justru untuk menyelesaikan masalah menggunakan jabatan tersebut bukan malah berandai-andai mau ikut jadi demonstran. Ucapan itu tidak lebih dari sekadar tameng agar partai mereka terlihat paling merakyat, alias numpang kampanye gratis di atas keringat mahasiswa.

Untungnya, koordinator orasi kami tidak tinggal diam melihat pembicaraan yang makin melantur. Dia langsung memotong ucapan sang legislator lewat pengeras suara dengan lantang: "Ayo dong, Bu, langsung ke poinnya saja! Ibu ini ngomongnya kok bertele-tele? Kami itu menanyakan poin ini, bukan Ibu jawabnya yang itu!".

Digertak secara telak di depan ratusan massa, anggota dewan yang tadinya jago berputar-putar kata itu mendadak ciut. Dia tidak bisa berkutik lagi dan hanya bisa menjawab pasrah, "Ya Mas, ya Mas."

Kejadian hari itu adalah tamparan keras bagi kita semua. Demo yang melelahkan hingga selepas magrib itu akhirnya memaksa mereka berjanji menandatangani Pakta Integritas pada 31 Oktober 2026. Walaupun hanya fraksi PKD menjadi satu-satunya fraksi yang tidak membubuhkan tanda tangan. Namun bagi kami, janji itu tidak ada gunanya jika sifat anggotanya masih gemar mencari celah politik. Pejabat publik harus paham, rakyat butuh kerja nyata selagi mereka menjabat, bukan kalimat berandai-andai yang tak ada artinya!.