Polemik Ijazah Pejabat dan Kredibilitas Negara Hukum

Timbangan keadilan, ijazah pejabat, dan Mahkamah Konstitusi. (dihasilkan oleh: Gemini AI)

Polemik ijazah pejabat negara bukan sekadar perdebatan administratif mengenai dokumen pendidikan. Ia menyentuh persoalan mendasar dalam hukum tata negara, yaitu bagaimana negara menjamin bahwa seseorang yang memegang kekuasaan publik memenuhi syarat konstitusional dan legal yang ditetapkan undang-undang. Dalam kasus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa ia memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Secara normatif, syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Norma tersebut mensyaratkan calon “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.” Kata “tamat” menjadi kunci karena menuntut bukti penyelesaian pendidikan, umumnya berupa ijazah, sertifikat, atau diploma.

Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK memutuskan gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Meskipun Mahkamah tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen penyetaraan yang meyakinkan, MK menegaskan bahwa ia tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden karena yang bersangkutan telah dilantik dan bukan lagi calon dalam pemilu.

Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara dua pertanyaan hukum yang sama pentingnya. Pertama, apakah syarat pendidikan seorang calon telah terpenuhi pada saat pencalonan. Kedua, apakah Mahkamah Konstitusi masih memiliki kewenangan untuk mencabut jabatan seseorang yang telah dilantik berdasarkan putusan pemilu. MK menjawab pertanyaan kedua secara negatif, sehingga persoalan verifikasi atau konsekuensi administratif lainnya jatuh kepada lembaga yang berwenang.

KPU menyatakan menghormati putusan MK dan menegaskan bahwa verifikasi persyaratan pendidikan Gibran pada saat pencalonan didasarkan pada Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Di sinilah letak persoalan kredibilitas: apabila dokumen yang menjadi dasar verifikasi kemudian diragukan kebenarannya, publik berhak menuntut penjelasan dan pemeriksaan yang transparan dari lembaga penerbit maupun lembaga yang menggunakannya.

Dalam negara hukum, keabsahan jabatan publik tidak cukup didasarkan pada formalitas prosedural semata. Asas legalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi menuntut agar setiap keputusan lembaga negara dapat dijelaskan secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi, sedangkan Pasal 28G ayat (1) menjamin rasa aman dan perlindungan hukum. Karena itu, keraguan publik terhadap dokumen pejabat negara harus dijawab melalui mekanisme hukum, bukan dianggap sebagai serangan politik semata.

Namun, pembatasan kewenangan MK dalam putusan ini juga perlu dipahami secara proporsional. MK adalah lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, tetapi kewenangan tersebut tidak otomatis mencakup pemberhentian pejabat yang telah menjabat. Dengan demikian, putusan “tidak dapat diterima” bukan berarti negara menyatakan tidak ada persoalan, melainkan menegaskan bahwa jalur penyelesaiannya harus melalui kewenangan lembaga lain sesuai bidang masing-masing.

Pada akhirnya, polemik ijazah ini adalah ujian bagi kredibilitas negara hukum Indonesia. Negara tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima; ia juga harus memastikan bahwa sistem verifikasi dokumen, penegakan disiplin administratif, dan penegakan hukum pidana—bila terdapat indikasi pemalsuan atau keterangan palsu—berjalan secara independen dan akuntabel. Tanpa langkah tersebut, keraguan publik akan terus hidup, dan legitimasi pejabat negara akan selalu diperdebatkan meskipun secara formal jabatan tersebut telah sah.