Sekolah Diperbaiki, Ekonomi Diperkuat

Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. Foto: Ahmad Saifulloh/Shutterstock

Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas, buku pelajaran, atau perangkat digital. Pendidikan merupakan investasi strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi bangsa. Karena itu, program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran pada pemerintahan Prabowo Subianto perlu dilihat bukan hanya sebagai capaian pembangunan fisik, melainkan sebagai kebijakan publik yang menentukan masa depan ekonomi Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui siaran pers 15 Oktober 2026 di kemendikdasmen.go.id, melaporkan bahwa program revitalisasi tahun 2026 menjangkau 35.769 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran Rp26 triliun. Hingga Oktober, sebanyak 4.374 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara penyaluran dana kepada penerima manfaat mencapai sekitar Rp20 triliun.

Capaian ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah belanja tersebut benar-benar menghasilkan pembelajaran yang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan?

Pendidikan sebagai Kebijakan Publik

Menurut H.A.R. Tilaar (2008), keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang terlaksana. Kebijakan harus dinilai berdasarkan manfaat, pemerataan, efektivitas, dan dampaknya bagi masyarakat. Dalam konteks revitalisasi sekolah, pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada satuan pendidikan yang paling membutuhkan, terutama sekolah dengan kerusakan berat, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah terdampak bencana.

Prioritas tersebut penting agar anggaran publik tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga memperkecil kesenjangan kesempatan belajar. Sekolah di wilayah terpencil semestinya memperoleh perhatian sesuai tingkat kebutuhannya, bukan semata-mata berdasarkan kemudahan pelaksanaan proyek.

Karena itu, evaluasi program perlu membedakan jumlah sekolah yang memperoleh alokasi, menerima dana, menyelesaikan pembangunan, dan benar-benar menggunakan fasilitas untuk pembelajaran. Transparansi indikator menjadi syarat agar masyarakat dapat menilai apakah anggaran pendidikan dikelola secara efektif dan akuntabel.

Belanja Besar Belum Tentu Berdampak Besar

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa investasi infrastruktur dan teknologi menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran.

Penelitian Narulita Ratih Wulansari dan Khoirunurrofik yang dibahas Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen pada Juli 2026 menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan perlu disertai perbaikan kualitas guru dan reformasi struktural. Studi tersebut juga mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi guru berkualitas berkaitan dengan capaian akademik siswa di wilayah luar Jawa dan Bali.

Temuan ini memberikan pelajaran penting: tambahan anggaran tidak otomatis meningkatkan hasil belajar apabila tidak diikuti pengelolaan sumber daya manusia yang memadai.

Anindito Aditomo (2024), dalam kajiannya juga menekankan pentingnya perubahan sistem pendidikan yang menyentuh praktik pembelajaran dan kapasitas satuan pendidikan. Artinya, perbaikan gedung harus berjalan bersama pengembangan kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan budaya belajar yang berorientasi pada kebutuhan siswa.

Digitalisasi pun tidak boleh berhenti pada pengadaan perangkat. Januari 2026, Kemendikdasmen melaporkan distribusi 288.865 Papan Interaktif Digital selama 2025. Agar investasi ini memberikan manfaat, guru perlu memperoleh pelatihan pedagogis, sekolah harus memiliki akses listrik dan internet yang memadai, serta tersedia anggaran pemeliharaan. Teknologi merupakan alat untuk memperkuat pembelajaran, bukan pengganti kualitas guru.

Dampak Ekonomi: Dari Proyek Menuju Produktivitas

Revitalisasi sekolah berpotensi memberikan dampak ekonomi dalam dua horizon waktu. Dalam jangka pendek, pembangunan dapat menggerakkan sektor konstruksi, membuka kesempatan kerja, dan menciptakan permintaan bagi pemasok bahan bangunan serta UMKM lokal. Skema swakelola juga membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun, manfaat jangka panjang jauh lebih strategis. Theodore W. Schultz (1961) dan Gary S. Becker (1964), melalui teori modal manusia, menjelaskan bahwa pendidikan dan keterampilan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produktif individu.

Pembelajaran berkualitas berpotensi memperkuat keterampilan tenaga kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kemampuan industri menghasilkan barang serta jasa bernilai tambah tinggi. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak otomatis terjadi. Pendidikan harus dihubungkan dengan kebutuhan dunia kerja, pengembangan industri, dan penciptaan lapangan kerja produktif.

Gumilang Aryo Sahadewo, sebagaimana dikutip Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen pada Juli 2026, menyoroti paradoks ketika peningkatan belanja pendidikan belum diikuti peningkatan capaian pembelajaran yang sepadan. Data PISA 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen siswa berusia 15 tahun belum mencapai kompetensi minimum dalam matematika dan membaca.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya memperluas akses sekolah, melainkan memastikan anak-anak benar-benar belajar dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk masa depan.

Mengukur Hasil, Bukan Sekadar Realisasi

Ke depan, pemerintah perlu memperkuat evaluasi berbasis hasil. Indikator program sebaiknya mencakup kondisi bangunan, tingkat pemanfaatan perangkat digital, kompetensi guru, kehadiran siswa, serta perkembangan literasi dan numerasi.

Rapor Pendidikan yang dikembangkan Kemendikdasmen dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti. Data hasil evaluasi juga perlu dibuka secara berkala agar pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus merumuskan perbaikan.

Pada akhirnya, revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak berhenti pada gedung yang selesai dibangun, perangkat yang didistribusikan, atau anggaran yang terserap.

Keberhasilan sejati terlihat ketika siswa belajar lebih baik, guru semakin profesional, kesenjangan pendidikan berkurang, dan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas bukan sekadar pengeluaran negara, melainkan investasi untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.