Momentum Tepat Mengembalikan Marwah Partai Golkar

Hampir semua orang Indonesia mengenal Golkar. Survei awal tahun ini menempatkannya sebagai partai paling dikenal publik, sementara berbagai survei elektabilitas masih menaruhnya di tiga besar. Namun ada pertanyaan sederhana dari pikiran saya yang mungkin akan jarang dijawab: jika publik diminta menyebut satu kata tentang Golkar, kata apa yang akan keluar?

Pertanyaan itu penting karena kekuatan electoral politik adalah tentang top of mind pemilih terhadap pilihan partainya. Jika kita melihat berita di internet Pada Agustus 2026, Ketua Umum Bahlil Lahadalia menyebut ciri karakter kader Golkar adalah teknokrat, yang selalu mendahulukan kepentingan negara. Klaim itu tentu tidak baru. Ia sudah lama hidup dalam narasi partai. Tetapi di titik hari ini, saya melihat sebuah jarak yang nyata antara apa yang Golkar katakan tentang dirinya dan apa yang publik rasakan tentang Golkar.

Dikenal, tetapi Belum Dimaknai

Saya menyebut kondisi ini teknokrasi retoris, identitas yang dinarasikan melalui pidato belum menjadi sistem yang bisa diverifikasi dan dirasakan publik. Golkar adalah mesin politik yang sangat kuat, dengan jaringan, kader, dan kursi di hampir seluruh tingkatan. Namun mesin yang kuat belum tentu memiliki makna yang melekat. Mesin tanpa makna mudah dikenal, tetapi sulit dipercaya.

Ada political baggage dengan lintas kepimpiman yang tentunya ikut membebani. Publik belum lupa kasus e-KTP yang menyeret mantan ketua umumnya hingga vonis 15 tahun penjara, juga kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat sekretaris jenderalnya. Slogan “Golkar Bersih” pada masa itu pun sempat dikritik sebagian pengamat sebagai jargon tanpa implementasi. Dari pengalaman itu pelajaran yang harus diambil jargon narasi itu perlu, tetapi yang jauh lebih diperlukan adalah perbaikan sistem untuk menciptakan narasi.

Tiga Kepemimpinan, Satu Pertanyaan

Untuk memahami mengapa jarak itu bertahan, kita perlu melihat kembali tiga kepemimpinan terakhir. Ketiganya berbeda, tetapi menyisakan pertanyaan yang sama. Setya Novanto terpilih pada Munaslub Bali 2016 setelah Ade Komarudin memutuskan mundur dari pencalonan. Kontestasinya nyata, tetapi sebagian pengamat sejak awal menyoroti rekam jejak dan kekuatan modalnya, bukan adu gagasan. Belakangan, kasus e-KTP menunjukkan betapa mahal harga dari seleksi yang tidak menguji rekam jejak secara terbuka.

Airlangga Hartarto memimpin dengan profil yang oleh sesepuh Golkar seperti Ginandjar Kartasasmita disebut sebagai teknokrat mumpuni. Ironisnya, ia meninggalkan kursi ketua umum secara mendadak pada Agustus 2024, padahal Munas dijadwalkan Desember dan ia sempat memberi isyarat maju kembali. Airlangga menyebut alasan menjaga stabilitas transisi pemerintahan, sementara sejumlah pihak, termasuk mantan Ketua Umum Jusuf Kalla, menduga adanya tekanan dari luar partai. Apa pun alasan sebenarnya, publik menyaksikan seorang ketua umum berprofil teknokrat pergi pada waktu yang tidak tampak ditentukan oleh forum kader.

Bahlil Lahadalia kemudian terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal pada Munas XI yang dimajukan dari jadwal semula Desember ke Agustus 2024. Melalui forum Munas, prosesnya sah. Namun sejumlah pengamat dan asumsi masyarakat sangat kental menilai ia bukan calon yang dikehendaki sebagian kader, dan isu Munaslub yang beberapa kali mencuat sesudahnya, meski ditepis pengurus sebagai upaya memecah belah partai, menunjukkan bahwa legitimasi prosedural tidak otomatis menjadi soliditas.

Tiga era, tiga mekanisme, satu pertanyaan: siapa yang menentukan pemimpin Golkar, dan atas dasar apa? Ini pembacaan saya, bukan vonis. Pintu puncak Golkar kerap ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan dan kekuatan modal elite, bukan oleh kontestasi rekam jejak kompetensi yang diuji terbuka.

Dari Teknokrasi Retoris ke Arsitektur Meritokrasi

Teknokrasi tidak lahir dari gelar atau jabatan menteri. Ia lahir dari sistem yang memastikan kompetensi menentukan siapa yang naik. Maka dari itu, jika Golkar ingin kembali kental teknokrasi, ia harus menjalankan arsitektur meritokrasi yang sebetulnya sudah dibentuk golkar sejak lama. Tetapi ada pembeda yang penting: meritokrasi kaderisasi belum sama dengan meritokrasi seleksi pimpinan. Mendidik kader adalah langkah pertama. Membiarkan hasil pendidikan itu bersaing secara terbuka untuk posisi puncak adalah langkah yang menentukan.

Golkar pun tidak perlu mencari model ke tempat lain. Modelnya pernah lahir di rumahnya sendiri: Konvensi Capres 2004. Para kandidat bersaing secara terbuka, ketua umum saat itu, Akbar Tandjung, ikut bertarung, dan Wiranto yang akhirnya menang. Akbar kemudian menilai konvensi itu meningkatkan citra partai. Bahlil sendiri pernah menyebut konvensi 2004 sebagai contoh Golkar yang membuka ruang kompetisi. Artinya, meritokrasi bukan barang impor bagi Golkar. Ia warisan yang tinggal dirawat.

Momentum Partai Golkar Berbenah

Peta politik nasional sedang bergeser, dan Golkar berada tepat di tengahnya. Awal November ini beredar poster digital yang menyerukan Munaslub dengan tagline “Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo” dan memuat nama Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai calon ketua umum. Doli, yang kini menjabat Wakil Ketua Umum, langsung membantahnya. Yang menarik bagi saya bukan siapa yang tercantum di poster itu, melainkan bagaimana publik membacanya. Sejauh yang terbaca dari kolom komentar media sosial hingga pandangan para pengamat, isu ini tidak menciptakan kesan negatif bagi Golkar. Reaksinya mendekati netral, bahkan cenderung positif. Dalam komunikasi politik, reaksi seperti ini adalah sinyal: publik tidak alergi pada gagasan pembenahan. Mereka justru menunggu partai yang berani membenahi dirinya.

Sinyal itu bertemu dengan persepsi yang sudah lama mengendap, yakni bahwa kepemimpinan Golkar hari ini adalah kelanjutan dari pengaruh rezim sebelumnya, terutama sejak proses terpilihnya Bahlil yang kala itu menuai pro-kontra. Saya menyebutnya persepsi, bukan vonis. Namun dalam politik, persepsi sering bekerja lebih cepat daripada bukti.

Di titik inilah rezim Prabowo menghadapi ujian. Pemerintah yang menjunjung demokrasi tidak perlu memilihkan ketua umum Golkar. Peran terbaiknya justru menahan diri, memberi ruang agar Golkar menyelesaikan urusannya lewat mekanisme partai, secara demokratis dan meritokratis. Partai yang dipimpin karena restu dari luar tidak pernah benar-benar berdikari. Ia hanya berganti pelindung.

Maka jalannya tiga langkah. Golkar membuka seleksi ketua umum secara terbuka dengan kriteria kompetensi dan rekam jejak yang bisa diuji publik. Pemerintah menjaga jarak dari urusan internal partai. Para kader menjadikan proses, bukan figur, sebagai ukuran.

Teknokrasi yang tidak dibangun menjadi sistem hanyalah slogan, dan sistem yang tidak dipercaya publik hanyalah administrasi. Dalam politik modern, yang menentukan bukan seberapa sering sebuah partai menyebut dirinya teknokrat, melainkan seberapa berani ia membiarkan kompetensi yang menentukan siapa pemimpinnya.